Selasa, 07 Januari 2014

Effendi Gazali Akan Cabut Pengujian UU Pilpres

MK tak bisa menghalangi jika pemohon ingin mencabut permohonannya.
ASH
Lantaran tak digubris MK, akhirnya Effendi Gazali sebagai representasi Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Pemilu berniat untuk mencabut pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait permintaan pemilu serentak. Sebab, sudah hampir setahun MK tidak memberikan kepastian kapan pengujian UU Pilpres yang teregistrasi 14/PUU-XI/2013 akan diputuskan?
 
Kuasa hukum Effendi, AH Wakil Kamal menegaskan alasan pencabutan permohonan ini karena sudah hampir setahun lebih MK belum bisa menjadwalkan pembacaan putusan perkara ini. Bahkan, MK akan menyidangkan pengujian UU Pilpres yang dimohonkan Yusril Ihza Mahendra pada 21 Januari 2014 yang inti permohonannya sama.
 
“Hal ini membuat sebagian besar dari koalisi kami meminta agar kami mencabut pengujian UU Pilpres ini,” kata Wakil Kamal di Gedung MK, Selasa (7/1).
 
Dia menjelaskan pencabutan permohonan ini memiliki dua tujuan. Pertama, agar tidak tercampur dengan kepentingan “syahwat” berkuasa melekat pada tokoh-tokoh pemohon PUU pemilu serentak.
 
“Kami murni untuk kepentingan pemilih, menegakkan sistem presidensial, dan menjamin kedaulatan dan kecerdasan pemilih, serta mencegah tidak terulang transaksi politik dan penyanderaan kabinet dari presiden yang terpilihnya,” dalihnya.

Kedua, lanjut Wakil Kamal, pihaknya tidak ingin dicap sebagai “pengacau” persiapan pemilu. Walaupun sudah meminta MK memberikan putusan secepat mungkin guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemilu. Pemohon juga sudah menulis di berbagai media bahwa KPU menyatakan siap melaksanakan putusan MK soal pemilu serentak asalkan diputuskan secepatnya.
 
“Kami berniat menarik pengujian UU Pilpres sebelum MK memulai sidang pengujian UU Pilpres yang kami anggap sama persis,” tambahnya.  
 
Terpisah, Hakim konstitusi Harjono mengungkapkan kemungkinan pembacaan putusan Pengujian UU Pilpres yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil bisa saja dibacakan sebelum akhir Januari ini. “Sampai saat ini masih ngantri, kalau pembacaan sampai akhir bulan itu kan tinggal pengaturan saja, mungkin bisa dibacakan, tapi kita lihat dulu,” kata Harjono ketika dihubungi.
 
Soalnya, kata Harjono, pertimbangan yang sudah ada saat ini bisa saja mengalami penambahan dan penyempurnaan disana-sini. Dengan begitu, MK belum bisa memastikan kapan jadwal putusan PUU Pilpres akan digelar. “Sebelum besoknya dibacakan, kita tidak ada kata rampung (pertimbangan) kalau ada penambahan itu bisa ditambahkan. Sudah selesai jika sudah dibacakan,” lanjutnya.
 
Apabila memang pihak pemohon (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak) ingin mencabut gugatannya, Harjono tidak bisa menghalangi atau membatasi hak itu. Baginya, itu hak setiap pemohon yang berperkara di MK. Nantinya, MK tinggal mencantumkan alasan pencabutan dengan membacakan ketetapan. “Kalau mau dicabut, ya silahkan, itukan hak mereka,” katanya.
 
Permohonan ini diajukan oleh Effendi Gazali yang memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU Pilpres terkait penyelenggaran pemilu dua kali yaitu pemilu legislatif dan pilpres. Dia menganggap pemilu legislatif dan pilpres yang dilakukan terpisah itu tidak efisien (boros) yang berakibat merugikan hak konstitusional pemilih.
 
Effendi mengusulkan agar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak dalam satu paket dengan menerapkan sistem presidential coattail dan political efficasy (kecerdasan berpolitik). Presidential Coattail, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya. Tetapi, kalau political efficasy, pemilih bisa memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diusung partai lain.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua