Senin, 31 Maret 2014

Kemendag Keberatan atas Putusan KPPU

Tak seharusnya dijadikan sebagai pihak terlapor dalam dugaan kartel impor bawang.
FNH
Kantor KPPU. Foto: RES

Kasus dugaan adanya kartel bawang putih yang terjadi pada awal tahun 2013 lalu sudah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam putusannya, KPPU menghukum 19 importir karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf C UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
 
Tetapi, putusan KPPU tersebut tampaknya belum berkekuatan hukum mengikat. Sinyal keberatan atas putusan itu sudah datang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kepala Biro Hukum Kemendag, Lasminingsih, menyampaikan sinyalemen itu kepada hukumonline. "Iya, kita akan ajukan keberatan ke PN Pusat," kata Lasminingsih usai menjadi pembicara dalam seminar UU Perdagangan di Jakarta, Selasa (25/3).
 
Keberatan tersebut akan diajukan Kemendag karena KPPU menjadikan Kemendag sebagai Terlapor dalam kasus impor bawang putih. Menurut Lasminingsih, "Pihak lain" yang dimaksud dalam pasal 24 tersebut bukanlah pemerintah, tetapi pelaku usaha. Pemerintah adalah regulator sehingga tidak bisa dimasukkan menjadi pihak lain yang dimaksud oleh Pasal 24.
 
Meski tak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 24, Kemendag tetap berupaya untuk mengajukan keberatan. "Terbukti ataupun tidak terbukti, Kemendag tak seharusnya dijadikan Terlapor dalam kasus dugaan kartel impor bawang tersebut," jelasnya.
 
Lebih lanjut Lasminingsih menyayangkan sikap KPPU yang tetap menjadikan Kemendag sebagai terlapor dalam kasus ini. Pasalnya, dalam proses persidangan, ahli ekonomi dan ahli hukum sudah menyatakan tak seharusnya pemerintah dijadikan terlapor. Keberatan ini, lanjutnya, juga telah disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) secara langsung pada saat proses persidangan masih berlangsung.
 
"Kita (Kemendag) sangat-sangat keberatan karena dimasukkannya kita ke dalam kelompok pedagang atau pengusaha yang bersekongko. Pemerintah itu pembuat kebijakan," tegasnya.
 
Namun Lasminingsih tidak menjelaskan kapan rencana keberatan didaftarkan ke Kepaniteraan PN Pusat. Yang pasti, kata dia, upaya hukum tersebut tetap akan dilaksanakan kendati Kemendag tak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 24.
 
Untuk diketahui, Kemendag menjadi salah satu terlapor dalam kasus impor bawang putih tahun lalu. Berdasarkan catatan ada 22 terlapor kasus ini, tiga diantaranya instansi pemerintah. Mereka adalah Terlapor XX (Kepala Dinas Badan Karantina Kementerian Pertanian), Terlapor XXI (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag), dan Terlapor XXII (Menteri Perdagangan).
 
Dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Komisi, Sukarmi, pada Kamis (20/3) lalu,  KPPU menyatakan 19 pihak terkait import bawang putih melanggar UU Antimonopoli. Ini berarti tak semua terlapor dinyatakan bersalah, termasuk Kemendag yang tak terbukti melanggar pasal 24 UU Antimonopoli














hukumonline

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua