Selasa, 01 April 2014

Waspadai Proses Pembahasan RUU Pertembakauan

Saat masuk Prolegnas pun ditolak sebagian anggota DPR.
MYS

Anggota DPR, terutama yang masih mencalonkan diri untuk pemilu 2014, kini lebih sibuk di daerah pemilihan masing-masing. Masa sidang berikutnya baru akan mulai setelah penyelenggaraan pesta demokrasi selesai. Tetapi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sudah mewanti-wanti agar proses legislasi di Senayan diwaspadai
 
Secara khusus, YLBHI menyoroti RUU Pertembakauan, dan meminta masyarakat memantau proses lebih lanjut pembahasan RUU ini di DPR kelak. Bahkan dalam waktu dekat, YLBHI keganjilan proses masuknya RUU itu ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. “Melaporkan dugaan proses yang ganjil,’ kata Bahrain, Direktur Advokasi dan Kampanye YLBHI, kepada .
 
Berdasarkan catatan , ini bukan kali pertama RUU Pertembakauan diprotes. Pada saat masuk Prolegnas, anggota Komisi VIII DPR, , sempat mengajukan protes. Politisi Partai Gerindra ini malah mengkritik Badan Legislasi DPR yang ngotot memasukkan RUU Pertembakauan dan melakukan dengan pemangku kepentingan.
 
“Saya heran, Baleg sangat getol mengajukan RUU Pertembakauan, padahal yang lalu banyak RUU yang belum selesai. Sungguh memprihatinkan RUU banyak yang ditolak dan diberikan bintang kini diloloskan ke Prolegnas. Padahal tanda bintang belum dicabut,” ujarnya, pertengahan Desember lalu.
 
Selain memantau, YLBHI ternyata menerima pula pengaduan masyarakat tentang RUU tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan, YLBHI menemukan dugaan proses masuknya RUU Pertembakauan ‘tidak lazim’. YLBHI mencatat lima argumen. , RUU ini muncul tiba-tiba tanpa diketahui siapa yang mengusulkan. , RUU masuk kembali setelah pada Prolegnas sebelumnya ditolak. judul RUU diberi tanda bintang. , alasan pembentukan RUU Pertembakuan untuk melindungi petani tidak masuk akal. Tidak diketahui kepentingan apa yang membuat RUU pertembakauan bisa muncul dengan tiba-tiba dengan alasan untuk melindungi petani, padahal regulasi yang menyangkut perlindungan terhadap petani telah diatur dalam tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 
RUU ini tetap dipaksakan masuk Prolegnas 2014 meskipun muncul banyak penolakan. Penolakan muncul antara lain dari Kementerian Kesehatan dan Komnas Pengendalian Tembakau. Menteri Kesehatan bahkan menduga RUU ini pesanan perusahaan rokok.
 
Berdasarkan keganjilan-keganjilan dalam proses masuknya RUU Pertembakauan dalam Prolegnas, YLBHI meminta agar Badan Kehormatan mengawasi proses pembahasan. Bahkan kalau perlu KPK turun tangan jika ada indikasi suap dalam proses pembahasan RUU Pertembakauan.
 
Dalam skala lebih luas, YLBHI meminta dilakukan kaji ulang mekanisme pembentukan perundang-undangan agar kasus serupa tidak terulang. “Kami mendorong dilakukannya kaji ulang sistem penganggaran dan mekanisme pembentukan Undang-Undang agar terbebas dari kepentingan sesaat, korupsi dan gratifikasi,” jelas Bahrain (01/4).


hukumonline

hukumonlineSumarjati Arjosohearing



PertamaKeduaKetiga,KeempatUU No. 19 Tahun 2013

Kelima,



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua