Senin, 25 Agustus 2014

FPPTHI akan Ajukan Standarisasi Kelulusan FH

Anggota FPPTHI akan berkumpul di Surabaya untuk merumuskan masukan.
ANT
PERADI sudah kerjasama dengan Magister Hukum Litigasi UGM sejak 2010. Foto: ilustrasi (Ihw)

Pengurus Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) berniat mengajukan konsep standarisasi tingkat kelulusan sarjana hukum berbasis Kualifikasi Nasional Indoneesia (KNI). KNI sejalan dengan amanat  Peraturan Presiden ( tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 
Perpres ini merupakan tindak lanjut dari tentang Pendidikan Tinggi. Namun hingga kini standarisasi kelulusan belum diterapkan secara merata. Mengutip , Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Laksanto Utomo, ketentuan standarisasi itu belum bisa dijalankan pada tataran operasional.
 
Karena itu, pimpinan fakultas hukum se-Indonesia akan duduk bersama untuk membuat standarisasi kurikulum atau satuan kredit semester bidang hukum yang sejalan dengan kebutuhan. Bagaimanapun, standar kelulusan perlu mempertimbangkan kemahiran dan kebutuhan dunia kerja. Pertemuan direncanakan berlangsung 26 Agustus ini di Surabaya.
 
Menurut Laksanto, standarisasi kurikulum yang berbasis pada "" mendesak segera disampaikan kepada pemerintah cq Ditjen Pendidikan Tinggi agar tidak menimbulkan kebingungan dari masing-masing perguruan tinggi. Saat ini banyak kalangan fakultas hukum mengalami "kebingungan " mengenai  matrikulasi atau pelajaran dasar bagi calon seorang hukum.

Saat ini masing-masing perguruan tinggi menerapkan pelajaran dasar ilmu hukum yang berbeda-beda. Contoh universitas A berbeda dengan universitas B dalam mengajarkan matrikulasi dasar bidang hukum. Seolah tidak ada standarisasi di perguruan tingggi hukum.

Ketua FPPTHI, Surajiman, menambahkan standarisasi ini akan dirumuskan oleh para pimpinan perguruan tinggi hukum saat pertemuan di  Surabaya dan hasilnya langsung akan dikirimkan ke Ditjen Dikti.

Pertemuan lokakarya di Surabaya itu, kata Surajiman, selain membuat usulan standarisasi mata kuliah hukum juga akan membakukan asosiasi FPPTHI sebagai organisasi yang terus konsen terhadap kemajuan pendidikan hukum di tanah air.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago mengatakan Perpres No. 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi sedikit banyak mempengaruhi kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi kini mengacu pada capaian pembelajaran. Sehingga perlu ada rumusan dan rincian lebbih lanjut sebagai pegangan dosen dan mahasiswa.

Sistem KKNI itu antara lain menyebutkan beberapa hal atau level untuk mewujudkan sistem itu. Ada sekitar sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia, yang diharapkan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, atau informal) yang akuntabel dan transparan.

Namun untuk melaksanakan program KKNI, perlu aturan dan kesepakatan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan swasta sebagai pelaksanaannya agar dapat "dibumikan" konsep itu.

Sistem pendidikan nasional, katanya, sering terjadi bongkar pasang. Dan kehadiran FPPTHI diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah guna membuat kebijakan dan kepada para perguruan tinggi baik swasta maupun negeri.
Perpres) No. 8 Tahun 2012

UU No. 12 Tahun 2012Antara



learning outcomes













Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua