Menjalankan fungsinya, Ombudsman RI seringkali memberikan apresiasi kepada instansi atau pejabat yang dianggap berhasil menciptakan sistem pelayanan publik yang efektif. Salah satu yang pernah mendapat apresiasi itu adalah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Juli 2014 lalu, Ridwan menerima penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
“Kami, Ombudsman mengapresiasi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang menjadi salah satu dari lima instansi terbaik dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik,” kata Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI, saat bersama kalangan media berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Bandung, Jumat (3/10).
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menganggap penghargaan dari Ombudsman sebagai alat motivasi agar Pemkot Bandung terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Untuk itu, menurut Ridwan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan inovasi-inovasi tanpa harus menyimpang dari peraturan yang berlaku.
“Saya sebenarnya lebih senang dimarahi, dikritik supaya kita mengetahui kekurangannya apa,” ungkap Ridwan dengan logat khas sundanya.
Salah satu inovasi yang dilakukan Ridwan adalah membentuk tim-tim ad hoc. Dia menjelaskan, tim ad hoc dibentuk untuk mengatasi permasalahan di kota Bandung yang bersifat kompleks. Tim ad hoc melibatkan berbagai instansi lintas sektoral. Pembentukan tim ad hoc, kata Ridwan, untuk menghindari saling lempar kesalahan dan tanggung jawab antar instansi.
Inovasi lainnya, Ridwan membentuk unit reaksi cepat untuk merespon keluhan-keluhan masyarakat. Cara seperti ini, diklaim Ridwan, terbukti cukup efektif khususnya untuk permasalahan jalan rusak. Begitu ada pengaduan dari masyarakat tentang jalan rusak, unit reaksi cepat langsung mendatangi lokasi, lalu memperbaiki.
“Dengan unit reaksi cepat ini, perbaiki jalan menjadi lebih cepat, bayangkan jika melalui prosedur normal harus mengajukan tender pada tahun anggaran, prosesnya akan lebih lama,” ujarnya.
Inovasi berikutnya, Pemkot Bandung tengah merintis kerjasama dengan Pemerintah Singapura. Ridwan mengatakan sejumlah kepala dinas Pemkot Bandung telah dikirim ke Negeri Singa itu untuk belajar tentang tata kota dan anti korupsi. Pemkot beruntung karena keberangkatan para kepala dinas ke Singapura sepenuhnya dibiayai Pemerintah Singapura.
Dari Singapura, Ridwan mengaku mendapat pelajaran bahwa menciptakan sistem pelayanan publik yang baik efektif dilakukan dengan sistem online. Makanya, Pemkot Bandung menciptakan Sistem Informasi Penilaian Bandung secara online melalui laman sip.bandung.go.id.
“Ini (sip.bandung.go.id) tempat warga komplain yang nantinya menjadi rapor buat para camat dari lurah. Kalau masyarakat bingung klik aja situs ini,” kata Ridwan yang mengaku terinspirasi dari Singapura yang memiliki sekitar 1600 laman terkait pelayanan publik.
Meskipun sudah banyak melakukan inovasi, Ridwan terus terang mengakui bahwa Pemkot yang dipimpinnya masih memiliki kekurangan. Hal itu terungkap dari survei dalam rangka menilai performa performa Pemkot Bandung dalam 12 bulan kepemimpinan Ridwan Kamil. Dari survei itu terangkum pendapat masyarakat yang menilai tiga sektor pelayanan publik yang kurang baik.
“Dalam survei, masyarakat menilai pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan dan perizinan masih buruk,” ujar Ridwan.
“Kami, Ombudsman mengapresiasi terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang menjadi salah satu dari lima instansi terbaik dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik,” kata Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI, saat bersama kalangan media berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Bandung, Jumat (3/10).
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menganggap penghargaan dari Ombudsman sebagai alat motivasi agar Pemkot Bandung terus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Untuk itu, menurut Ridwan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan inovasi-inovasi tanpa harus menyimpang dari peraturan yang berlaku.
“Saya sebenarnya lebih senang dimarahi, dikritik supaya kita mengetahui kekurangannya apa,” ungkap Ridwan dengan logat khas sundanya.
Salah satu inovasi yang dilakukan Ridwan adalah membentuk tim-tim ad hoc. Dia menjelaskan, tim ad hoc dibentuk untuk mengatasi permasalahan di kota Bandung yang bersifat kompleks. Tim ad hoc melibatkan berbagai instansi lintas sektoral. Pembentukan tim ad hoc, kata Ridwan, untuk menghindari saling lempar kesalahan dan tanggung jawab antar instansi.
Inovasi lainnya, Ridwan membentuk unit reaksi cepat untuk merespon keluhan-keluhan masyarakat. Cara seperti ini, diklaim Ridwan, terbukti cukup efektif khususnya untuk permasalahan jalan rusak. Begitu ada pengaduan dari masyarakat tentang jalan rusak, unit reaksi cepat langsung mendatangi lokasi, lalu memperbaiki.
“Dengan unit reaksi cepat ini, perbaiki jalan menjadi lebih cepat, bayangkan jika melalui prosedur normal harus mengajukan tender pada tahun anggaran, prosesnya akan lebih lama,” ujarnya.
Inovasi berikutnya, Pemkot Bandung tengah merintis kerjasama dengan Pemerintah Singapura. Ridwan mengatakan sejumlah kepala dinas Pemkot Bandung telah dikirim ke Negeri Singa itu untuk belajar tentang tata kota dan anti korupsi. Pemkot beruntung karena keberangkatan para kepala dinas ke Singapura sepenuhnya dibiayai Pemerintah Singapura.
Dari Singapura, Ridwan mengaku mendapat pelajaran bahwa menciptakan sistem pelayanan publik yang baik efektif dilakukan dengan sistem online. Makanya, Pemkot Bandung menciptakan Sistem Informasi Penilaian Bandung secara online melalui laman sip.bandung.go.id.
“Ini (sip.bandung.go.id) tempat warga komplain yang nantinya menjadi rapor buat para camat dari lurah. Kalau masyarakat bingung klik aja situs ini,” kata Ridwan yang mengaku terinspirasi dari Singapura yang memiliki sekitar 1600 laman terkait pelayanan publik.
Meskipun sudah banyak melakukan inovasi, Ridwan terus terang mengakui bahwa Pemkot yang dipimpinnya masih memiliki kekurangan. Hal itu terungkap dari survei dalam rangka menilai performa performa Pemkot Bandung dalam 12 bulan kepemimpinan Ridwan Kamil. Dari survei itu terangkum pendapat masyarakat yang menilai tiga sektor pelayanan publik yang kurang baik.
“Dalam survei, masyarakat menilai pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan dan perizinan masih buruk,” ujar Ridwan.
