Kamis, 04 December 2014

Soal Boediono, Bambang Widjojanto: Setahu Saya Tidak Ada Ekspose

Juru Bicara KPK tegas membantah.
RZK/NOV
Boediono saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja melontarkan kabar yang cukup mengejutkan. Adnan menyebut mantan Wakil Presiden . Informasi ini dia sampaikan dalam kegiatan diseminasi buku putih tentang lima perspektif antikorupsi bagi lembaga perwakilan rakyat di gedung DPRD Riau.

"Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada menteri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kan mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tingi negara," kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).

Selesai memberikan pemaparan, Adnan mengkonfirmasi ulang pertanyaan wartawan bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century. Namun ketika ditanyakan kenapa tidak ada pemberitaan sebelumnya, ia menjawab hal itu sudah ada dan menyarankan untuk bertanya kepada yang lain.

"Kan Perkara Century, sudah ada beritanya, coba tanya sama yang lain," jawabnya kepada Antara.

Dimintai klarifikasinya, Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Bambang Widjojanto mengatakan sejauh pengetahuan dirinya, tidak ada ekspose (gelar perkara, red) terkait status Boediono. Bambang mengatakan dirinya akan mencoba mengkonfirmasi kabar yang menyebut Boediono sudah tersangka ke Adnan Pandu Praja.

“Saya akan cek pd Pak Pandu tp setahu sy tdk ada ekspose apapun soal itu. Sy sdh tanya Pak APP (Adnan Pandu Praja, red) u/ konfirmasi via BB (Blackberry) tp belum ada respon,” tulis Bambang via pesan singkat kepada

Sementara itu, diwartakan Radio Elshinta melalui akun Twitter, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah kabar tentang Boediono sudah berstatus tersangka. Johan menegaskan belum ada tersangka baru dalam kasus skandal Bank Century.
“Jubir KPK Johan Budi: Sudah menghubungi Pimpinan KPK dan ditegaskan hingga saat ini belum ada tersangka baru dlm Kasus Century,” kata Johan sebagaimana disebarkan akun Twitter @RadioElshinta.

Untuk diketahui, Boediono sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus Bank Century. Boediono juga sempat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai .

Di persidangan Budi Mulya, kala itu, Boediono mengaku mengaku tidak terlibat terlalu jauh dalam proses pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Selaku Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono hanya mendapat laporan dari satuan kerja di BI. Ada tiga Deputi Gubernur BI yang memiliki kewenangan pemberian FPJP Bank Century tersebut.
 
Pertama, Deputi Gubernur BI Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Kedua, Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Siti Chalimah Fadjriah. Ketiga, Deputi Gubernur BI Bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan Budi Rochadi (almarhum).
 
Boediono mengatakan, pengucuran FPJP dilaporkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Ia tidak mengetahui jika sebenarnya Bank Century hanya meminta fasilitas repo aset, bukan FPJP.
 
“Saya tidak sampai pada tahapan administrasi seperti itu. Jadi, apakah repo aset kredit atau FPJP, itu ada pada tataran pelaksanaan administrasi. Di BI ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Ada bagian-bagian, dimana RDG harus memutuskan. Tapi, pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan Deputi yang membidangi,” katanya.
Boediono telah berstatus tersangka









hukumonline.




saksi untuk terdakwa Budi Mulya







Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua