Rabu, 31 December 2014

Ini Hak Asuransi Keluarga Korban AirAsia QZ 8501

Maskapai pun berhak atas asuransi.
KARTINI LARAS MAKMUR/ANT
Peta lokasi ditemukan kepingan Air Asia QZ 8501. Foto: www.kemenhub.go.id

[Versi Bahasa Inggris]

Misteri keberadaan pesawat AirAsia QZ 8501 akhirnya terjawab. Tim gabungan telah berhasil menemukan kepingan pesawat dan beberapa jasad yang diduga penumpang atau kru QZ8501. Duka mendalam pastinya dirasakan oleh korban atau kerabat dari penumpang pesawat itu. Namun, di balik duka, aturan nasional maupun internasional telah mengatur hak-hak keluarga korban kecelakaan pesawat.

Salah satunya, hak atas asuransi. Merujuk pada Konvensi Montreal tentang Unifikasi Aturan-Aturan Terkait Penerbangan Internasional, pihak maskapai wajib bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan pertanggungan kepada penumpang. Besaran klaim, menurut Konvensi itu, berubah dari waktu ke waktu, mengikuti laju inflasi global.

Adapun kurs acuannya menggunakan mata uang khusus milik International Monetary Fund (IMF), yaitu Special Drawing Rights (SDR). Saat ini, 1 SDR dihargai AS$1,5 atau jika dikonversi dalam rupiah sekitar Rp17.729.

Konvensi menyatakan bahwa santunan bagi penumpang diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, maskapai wajib membayar ganti rugi hingga 100.000 SDR atau sekitar Rp1,77 miliar atas penumpang yang meninggal atau yang terluka dalam kecelakaan pesawat. Pada tahap pertama ini, maskapai tidak bisa mengajukan keberatan atau banding karena sifatnya yang wajib.

Tahap kedua, maskapai membayar biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, sebagai bentuk iktikad baik perusahaan terhadap keluarga penumpang yang meninggal. Untuk santunan tahap kedua ini, maskapai bisa saja tidak memberikan santunannya jika mereka bisa membuktikan tidak lalai atas insiden kecelakaan.

Selain asuransi dari pihak maskapai, pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab memberikan santunan melalui PT Jasa Raharja.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Julian Noor menjelaska nilai pertanggungan dari Jasa Raharja bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi korban. Julian merinci, penumpang yang mengalami luka bisa mendapatkan santunan sebesar Rp25 juta per orang. Sementara untuk yang meninggal atau cacat tetap nilainya akan lebih tinggi, yaitu Rp50 juta.

“Dalam kecelakaan ini, jika semua penumpang ditemukan meninggal dunia maka mendapatkan nilai pertanggungannya yang sama besar,” kata Julian, Rabu (31/12).

Penumpang rupanya tak hanya mendapatkan santunan wajib Jasa Raharja. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara juga berhak mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan. Hanya saja, hak itu baru bisa didapatkan melalui putusan pengadilan.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara secara lebih detail mengatur soal penggantian dana tambahan itu. Menurut Permenhub ini, jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat sehingga mengakibatkan penumpang meninggal dunia, adalah sebesar Rp1.250.000.000 per orang.

Jadi, jika dikalkulasikan maka keluarga korban berhak mendapatkan klaim dari pihak maskapai dan santunan wajib Jasa Raharja. Jika pengadilan memutus keluarga korban berhak mendapat tambahan dana ganti kerugian, klaim asuransi yang didapat bisa mencapai Rp3,5 miliar.

Belum lagi jika sebelum terbang penumpang membeli asuransi perjalanan tambahan, maka ahli waris mendapat tambahan klaim. Biasanya, asuransi tambahan itu dijual terpisah secara retail atau disalurkan melalui agen maupun outlet di bandara-bandara.

“Jadi, penumpang juga bisa mendapatkan perlindungan asuransi perjalanan tambahan jika mereka membeli polis yang biasanya,” tambah Julian.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan asuransi yang menjamin penumpang pesawat AirAsia QZ 8501, Allianz Global Corporate & Specialty UK, dan juga PT Jasa Raharja (Persero) segera melayani pihak keluarga dari penumpang yang menjadi korban.

"OJK memerintahkan perusahaan asuransi dan Jasa Raharja segera melayani hak-hak klaim dan santunan para korban AirAsia kepada pihak pihak keluarga terutama Jasa Raharja," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK, Dumoly F Pardede di Jakarta, Selasa (30/12).

Perusahaan asal Jerman Allianz Global Corporate & Specialty UK sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan menjadi lead reinsurer untuk AirAsia, untuk pesawat dan asuransi pertanggungan 162 orang yang berada di dalamnya.

Asuransi pesawat
Kecelakaan pesawat AirAsia tak hanya menelan korban manusia, melainkan juga badan pesawat. Rupanya, pihak maskapai pun berhak mendapatkan klaim asuransi atas kerugian yang dideritanya akibat kehancuran armadanya itu. Pada tahun 1911, Inggris mulai mengenal asuransi jenis ini yang diterbitkan oleh perusahaan Lloyd’s of London. Sayangnya, setahun kemudian perusahaan menghapusnya karena cuaca buruk yang mengakibatkan kecelakaan pesawat benar-benar terjadi.

Tahun 1929, barulah terbit aturan mengenai  syarat, kondisi, dan pembatasan mengenai pertanggungjawaban asuransi pesawat terbang melalui Konvensi Warsawa. Teranyar, Konvensi Montreal merupakan rujukan hukum internasional yang digunakan dalam pengurusan asuransi pesawat terbang.

Menurut Konvensi Montreal, besar nilai penggantian pesawat sama seperti peraturan asuransi kendaraan biasa. Besar klaim ini dihitung dari harga pesawat dan kemampuan perusahaan reasuransi penjamin polis.

AirAsia akan mendapat klaim armadanya dari pihak Jasindo sebagai penanggung aviation hull insurance atau asuransi untuk rangka pesawat. Bentuk tanggungan tersebut dapat berupa penggantian uang tunai atau rangka pesawat baru. Namun, Jasindo tak sendiri dalam menanggung klaim asuransi AirAsia. Menurut Julian, skema asuransi pada maskapai memang cukup rumit karena melibatkan banyak pihak.

“Tidak hanya satu perusahaan asuransi saja dari dalam tetapi juga luar negeri,” kata Julian.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua