Selasa, 20 January 2015

Polri Juga Ajukan Praperadilan Penetapan BG sebagai Tersangka KPK

KPK hormati langkah Mabes Polri.
ANT
Komjen Pol Budi Gunawan. Foto: RES

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengajukan permohonan praperadilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan (BG) atas kasus gratifikasi.

"Ini (permohonan,-red) bentuk sikap kritis Polri. Ini pembelaan untuk anggota Polri yang dilakukan sesuai jalur hukum," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie, Selasa (20/1).

Permohonan ini, kata Ronny, merupakan pembelaan terhadap anggota Polri yang terkena kasus hukum. Ia mengatakan pihaknya sudah berdiskusi dengan para ahli hukum dalam mempersiapkan gugatan tersebut.

Terpisah, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri, Irjen Pol Moechgiyarto membenarkan bahwa pihak Polri telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (19/1). "Ya benar, sudah diajukan kemarin ke PN Jaksel," kata Moechgiyarto dalam pesan singkat kepada wartawan.

Praperadilan nantinya akan menguji sah tidaknya penetapan status tersangka yang dilabelkan KPK kepada Komjen Budi Gunawan.

Sebagai informasi, selain oleh Mabes Polri, permohonan praperadilan juga diajukan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LPPPI) ke PN Jaksel. Uniknya, selain menganggap KPK menyalahi prosedur dalam penetapan tersangka Budi Gunawan, LPPPI di dalam permohonannya juga mempersoalkan Kapolri yang dianggap telah membiarkan kesalahan prosedur itu.

Sementara, KPK mengaku menghormati pengajuan praperadilan oleh Mabes Polri terhadap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan.

"Kami mendengar sudah diajukan praperadilan, maka posisi KPK adalah menghormati permohonan praperadilan yang diajukan bila pada saatnya disampaikan ke KPK maka akan dipelajari sungguh-sungguh," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Selasa (20/1).

"KPK akan menjalani praperadilan itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku," tambah Bambang.

Bambang juga meyakini bahwa KPK sudah memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, meski Budi adalah calon Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo.

"Dalam kasus BG, kami sudah mendapatkan minimal dua alat bukti dan sudah dilakukan sesuai 'standard operating procedur' KPK, dan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Bila ada keberatan-keberatan silakan menggunakan jalur hukum dan KPK dengan senang hati akan memberitahukan sesuai dengan prosedur," ungkap Bambang.

Bukti tersebut, menurut Bambang, punya peran penting dalam menetapkan Budi sebagai tersangka meski Budi belum pernah diperiksa dalam tingkat penyelidikan.

"Poin utama adalah sudah ada dua alat bukti yang ditemukan, jangan lupa 'potential suspect' punya hak ingkar jadi secara 'common sense' pengumpulan alat-alat bukti menurut KUHAP menjadi keterangan dalam kasus ini, bukan keterangan tersangka," tegas Bambang.

Sekadar mengingatkan, pada Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.

"Menetapkan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Akibat adanya kasus tersebut, Presiden Joko Widodo menangguhkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk memberikan kesempatan kepadanya agar menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya.

kpk dan polri memang bikin bingung
 - irwan hasan
03.02.15 00:02
saya tak tahu mana yang pro rakyat, apakah kpk atau polri dan jika saya bisa mempertegas saya sama sekali tak percaya pada kedua lembaga ini karna yang saya percaya di dunia ini hanya dua hal, pertama : hanya diriku sendiri. kedua : yang pasti bukan kalian (kpk & polri) saya hanya bisa berharap semoga saja DPR segera mengesahkan RUU KUHAP agar kasus yang terjadi tentang praperadilan oleh Komjen Pol Budi Gunawan dapat diselesaikan.
KPK Aneh dan tidak profesional
 - muslimah
21.01.15 00:56
Kasus Budi.G terjadi 2006-2010, kenapa baru dijadikan tersangka 2015 ketika Jokowi memilihnya menjadi Kapolri????. Kasus Budi.G katanya gratifikasi (bukan tuduhan korupsi uang negara), tapi kenapa hanya penerima gratifikasi aja yg jadi tersangka, pemberi gratifikasinya mana??? KPK belum memeriksa seorangpun saksi terkait kasus Budi G koq udah ada yang jadi tersangka??? ANEH...!! Untuk kasus BG ini sepertinya KPK punya kepentingan politik tertentu. Saya ingatkan KPK bukan lembaga politik jadi jangan coba-coba mencampuri urusan politik. Kalo KPK memang punya cukup bukti dan saksi mengenai kasus BG langsung aja proses ga usah pake cuap2 dan meminta dukungan publik melalui media...!!! Jangan udah siaran pers menetapkan org sebagai tersangka tapi ga pernah diajukan ke persidangan. Contoh : Surya Darma Ali (Menteri Agama), Sutan Batu Gana (anggota DPR), Heru Purnomo (ketua BPK) dan banyak tersangka lain, sampai saat ini nasib mereka tidak jelas KPK sudah menetapkan mereka sbg tersangka sudah cukup lama tapi sampai sekarang belum disidangkan. TIDAK PROFESIONAL...! !!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua