Jumat, 23 January 2015

ICJR Kecam Penangkapan Bambang Widjojanto

RED

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.  

“Menjadi pertanyaan besar adalah apa dasar dilakukannya penangkapan Bambang Widjojanto?” sebut Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W Eddyono melalui siaran pers yang diterima Hukumonline.com, Jumat (23/1).

Supriyadi menyatakan bahwa polisi seharusnya disadarkan bahwa dasar melakukan pengkapan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP jelas menyebutkan penangkapan dilakukan hanya kepada tersangka tindak pidana, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

“Dengan kata lain, proses penangkapan tidak dilakukan semudah membalikkan telapak tangan, ada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi polisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Supriyadi menyatakan polisi harus membuktikan adanya proses yang dijalani terlebih dahulu, setidaknya penetapan Bambang sebagai tersangka yang menjadi dasar utama penangkapan. “Bila tidak, itu artinya polisi telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang,” tambahnya.

Supriyadi menjelaskan ICJR berpandangan minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik dalam KUHAP dengan diskresi tanpa kontrol dalam melakukan upaya paksa atau bahkan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Ini dapat membuat institusi sekelas polisi cenderung menjadi korup dan alat politik penguasa yang efektif apabila tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.

Oleh karena itu, Supriyadi menegaskan bahwa ICJR mengecam aksi penangkapan ini dan meminta agar segera dilakukan reformasi terhadap KUHAP, terutama dalam hal mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua