Selasa, 03 Pebruari 2015

Djoko Sarwoko: Banyak Putusan Praperadilan yang Ngawur

Hakimnya pun tak sedikit yang dijatuhi sanksi oleh MA.
Ali
Djoko Sarwoko (kanan). Foto: SGP

Mantan Ketua Kamar Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko mengatakan banyak putusan permohonan praperadilan yang ngawur karena hakim memperluas objek praperadilan yang sebenarnya secara limitatif sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Djoko menyampaikan ini dalam konferensi pers usai “expert meeting” untuk menjawab kontroversi praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan yang diselenggarakan Kemitraan di Jakarta, Senin (2/2).

Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa para hakim praperadilan yang memperluas objek praperadilan juga kerap dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung (MA). Salah satunya adalah (mantan) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Suko Harsono yang membatalkan penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fatah dalam kasus bioremediasi.

Padahal, bila mengacu kepada Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP, praperadilan hanya mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

Nah, putusan kasus bioremediasi ini yang kerap dikaitkan dengan permohonan praperadilan Budi Gunawan yang sama-sama mempersoalkan penetapan tersangka. Lalu, bagaimana kisah Suko Harsono dengan putusan yang memperluas objek praperadilan itu?

“Saat itu Saya menjelang pensiun. Tahun 2012. Ada laporan dari Jampidsus Andi Nirwanto. Saya menerima tembusan pengaduan beserta putusan. Saya teruskan ke pengawasan dan Saya minta hakimnya diperiksa,” kisah Djoko.

Mantan Juru Bicara MA ini menyatakan bahwa sang hakim terbukti melanggar kode etik hakim karena telah melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan. “Itu masuk kategori unprofessional conduct (tindakan yang tidak profesional,-red),” jelas Djoko lagi.

Kemudian, lanjut Djoko, hakim yang bersangkutan dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Ambon. “Walaupun sama-sama ke pengadilan kelas I-A, itu adalah demosi,” tuturnya.

Djoko sendiri mengaku sudah dua kali membatalkan putusan praperadilan yang dianggapnya ngawur. Pertama, ketika hakim memutuskan penghentian penyidikan di Jawa Barat pada 2008 lalu. Kala itu, Kapolda Jabar dijabat oleh Susno Duaji.

Djoko mengungkapkan dirinya sendiri yang menangani perkara itu dan membatalkannya. Dan sebagai Ketua Muda Pengawasan MA ketika itu, Djoko juga menangani laporan terhadap hakim yang memutus. “Hakimnya (dihukum,-red) non palu,” tambahnya.

Kedua, perkara di Papua dimana hakim praperadilan menyatakan bahwa pelelangan tidak sah. “Itu kan sudah ngawur,” ujarnya sembari menjelaskan untuk perkara ini sang hakim tidak dikenakan hukuman karena tidak ada laporan dari masyarakat.

Djoko menyarankan para hakim seharusnya waspada dengan kecenderungan pihak-pihak yang kerap menjadikan praperadilan sebagai upaya hukum. “Padahal, praperadilan itu kan alat untuk mengkontrol secara horizontal Polri dan penuntut umum. Itu idealnya konsepsi dari KUHAP,” ujarnya.

“Sekarang nampaknya jadi upaya hukum untuk menghentikan proses penyidikan atau keluar dari tahanan. Jangan sampai hakim ikut tersesat. Saya bukan takut-takuti. Itu lah fakta yang saya alami sendiri ketika aktif (sebagai hakim agung,-red),” jelasnya.  

Lebih lanjut, Djoko menilai kecenderungan permohonan praperadilan yang melebihi objek sesungguhnya ini biasanya dilakukan oleh para hakim yang menjabat pasca berlakunya KUHAP pada 1981. “Itu memang biasanya hakim setelah KUHAP,” ujarnya.

“Saya ini kan dulu pakai HIR. Jadi, sempat ikut pelatihan dan penataran ketika KUHAP itu baru dibuat, sehingga paham aturan main di KUHAP,” tambahnya.

Lalu, ketika ditanya bagaimana bila hakim praperadilan kasus Budi Gunawan tetap mengabulkan permohonan pembatalan penetapan tersangka? Djoko menegaskan bahwa rujukannya adalah Pasal 77 KUHAP yang sudah secara limitatif objek praperadilan. Bila hakim tetap memutus di luar dari itu, lanjutnya, maka itu sebuah pelanggaran. 

Senior Advisor Kemitraan Laode Syarif menjelaskan para ahli bertemu selama empat hingga lima jam dan menghasilkan beberapa kesimpulan seputar praperadilan Budi Gunawan. “Praperadilan Budi Gunawan dinilai cacat dari argumentasi hukum. Ini dinyatakan dalam forum expert meeting,” ujarnya.

Salah satu argumentasinya adalah karena di KUHAP tidak ada mekanisme praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua