Kamis, 05 February 2015

SE Menkumham tentang Remisi Resmi Diuji ke MA

Pemberian remisi seharusnya tetap mengacu pada PP No. 99 Tahun 2012.
AGUS SAHBANI
Supriyadi W Eddyono (tengah). Foto: ASH
Sejumlah organisasi masyarakat sipil sudah mempersoalkan Surat Edaran Menkumham No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Juklak Pemberlakuan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kritik sudah disampaikan secara terbuka begitu kontroversi pemberian remisi kepada sejumlah terpidana kasus korupsi merebak.
 
Menteri Hukum dan HAM bergeming. Justru karena belum dicabut itulah akhirnya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendaftarkan permohonan hak uji materiil (HUM) atas Surat Edaran Menkumham tersebut.
 
“Kami minta SE Menkumham itu dicabut karena bertentangan dengan PP No. 99 Tahun 2012 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujar kuasa hukum pemohon, Supriyadi W. Eddyono usai mendaftarakan uji materi SE Menkumham itu di gedung MA, Kamis (5/2).
 
Para pemohon menilai beleid itu - yang masih mengatur pemberian remisi (pengurangan hukuman) terhadap terpidana korupsi - justru kontraproduktif dengan PP No. 99 Tahun 2012. PP ini justru memperketat pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, kejahatan transnasional, terorisme, dan kejahatan HAM.  
 
Supi—panggilan akrab Supriyadi-- mengatakan pada intinya SE Menkumham  membatasi penerapan PP No. 99 Tahun 2012. Seolah-olah PP hanya diperuntukkan bagi kejahatan luar biasa termasuk terpidana korupsi, narkotika, yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan PP No. 99 Tahun 2012 yakni 12 November 2012 (tidak berlaku surut).
 
“Implikasinya, SE Menhkumham itu, semua terpidana korupsi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebelum tanggal 12 November 2012 akan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat,” kata Supriyono.
 
Dalam permohonannya, pemohon melampirkan putusan Mahkamah Agung tentang uji materi PP No. 99 Tahun 2012 yang diajukan sejumlah terpidana korupsi. Dalam putusan pada 2013 itu, majelis hakim MA menyatakan pembatasan/memperketat remisi tidak bertentangan atau melanggar HAM dan peraturan yang lebih tinggi. “Ini kita jadikan acuan dalam permohonan kita,” kata dia.  
 
Sejak berlakunya SE Menkumham yang dikeluarkan pada 12 Juli 2013 ini, Kemenkumham cq Ditjen Pemasyarakatan telah memberikan remisi kepada sejumlah narapidana kasus korupsi di hari Kemerdekaan 17 Agustus 2014. Diantaranya, Hartati Murdaya, Gayus Tambunan, Anggodo Widjojo, Urip Tri Gunawan, dan Mochtar Muhammad.
 
“Pemberian remisi tak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan PP No. 99 Tahun 2012,” sambung perwakilan ICW, Emerson Juntho.    
 
Meski begitu, Emerson menegaskan, para pemohon tidak menolak remisi terhadap terpidana korupsi terutama pada saat hari kemerdekaan atau hari raya. Namun, pemberian remisi seharusnya mengacu pada PP No. 99 Tahun 2012 yang memberi persyaratan ketat pemberian remisi. Salah satunya, hanya terpidana yang berstatus justice collaborator (pelaku yang bekerja sama) yang berhak mendapat remisi.
 
“Di luar itu, tidak boleh menerima remisi. Kasus Hartati Murdaya dan Anggodo seharusnya tidak masuk klasifikasi justice collaborator,” tegasnya. Anggodo Widjojo dan Hartati Murdaya mendapatkan remisi pada perayaan Natal 2014.
 
Emerson menambahkan sebelumnya telah mengajukan surat somasi (keberatan) pada 12 Januari yang meminta agar Kemenkumham mencabut SE Menkumham itu. Namun, hingga hari ini Menkumham tidak juga mencabut SE itu. “Karena tidak ada respon, makanya hari ini kita mengajukan uji materi ini ke MA,” katanya.
 
Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan sebenarnya pengujian peraturan yang berbentuk Surat Edaran (SE) bukan kewenangan MA. Namun begitu, semuanya tergantung majelis hakim yang berwenang untuk memutuskan. “Tetapi, silahkan saja diajukan nanti akan dipertimbangkan. Kan MA tidak boleh menolak perkara,” kata Ridwan saat dihubungi.
 
Saat ditanya MA pernah mengabulkan pengujian yang berbentuk SE, Ridwan mengaku tidak mengetahui. “Saya belum pernah mendengar. Biasanya yang dimohonkan uji materi peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah termasuk peraturan gubernur,” katanya.
PP99 adalah produk pelanggaran HAM
 - Richard Roesnadi
23.05.16 10:28
Dalam PP99, napi narkoba yg divonis 5 tahun keatas harus memiliki surat Justice Collaborator untuk mendapatkan remisi. Surat JC ini adalah komoditi bagi oknum karena menyusahkan untuk mengurus JC ke kepolisian dan kejaksaan. Jadi Remisi untuk pp99 ini sangat menghambat remisi napi narkoba yang merupakan 60% dari 180 ribu napi di Indonesia. Untuk PB (pembebasan Bersyarat) juga praktis tidak ada napi narkoba yang bisa PB karena diharuskan membayar subsider. Yg jumahnya fantastis dibanding UMR negara kita, min 800 juta subsider buat kasus narkoba. Ketidak adilan lainnya adalah remisi tambahan untuk pekerja dan pemuka (pembuka) tidak ada buat napi narkoba. Artinya Napi yg membantu dapur, yang membantu sampah atau bantu kantor tidak ada bedanya dengan napi yg kerjanya hanya goler goleran dikamar - sama2 tidak ada remisi. Padahal kasus narkoba hukumannya lama dan panjang, sehingga bertambahnya beban pemasyarakatan sendiri memberi makan dan mengurus kebutuhan air, listrik, kesehatan dan penjagaan. Jadi atas nama keadilan dan Hak asasi manusia, pp99 th 2012 harus dicabut, dan segera hak dasar remisi/PB diperhitungkan kembali dalam berkas napi.
kembalinya era penjara bagi WBP bukan pemasyarakatan
 - DODDY AL MAJID
04.04.15 06:40
jika di perlakukan pp 99 khususnya pidana narkoba sangat tidak memiliki keadilan sama sekali, kadang mereka yang hanya sebagai korban harus tak sepantasnya di perlakukan dan di kenakan pp 99... ini jelas kata penjara kembali mereka rasakan, pemasyarakatan yang harusnya mereka dapatkan atau suatu binaan yang harusnya mampu menjadikan mereka manusia yang baik dan bisa di terima baik oleh masyarakat karena dengan adanya hal ini kemungkinan besar mereka malah akan menjadi suatu virus bagi negara ini..... kaji ulang bagi penegak hukum yang bagaimana yang seharusnya di katakan bandar atau pengguna.
apa gak bosen ngurus lama2 ?
 - amib
23.03.15 11:37
Apa untungnya memenjara lama2 (entah koruptor entah reskrim) ? enak banget koruptor/napi2 dipenjara terima makan, sakit diurus tidur di jagain? semua dibiayain pembayar pajak.. lebih baik mereka di bina lalu dicepat bebaskan dg syarat menjadi warga negara yg baik, bekerja dan membayar pajak. kita da sistem bapas, gunakan itubuat kontrol sebaik2nya
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua