Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diminta cermat saat mengusulkan nama-nama baru Kapolri untuk disampaikan kepada Presiden. Jangan sampai kandidat yang kenaikan pangkatnya instan dan punya jejak rekam tak baik diangkat jadi Kapolri.
Ketua Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Zumrotin Susilo, berpendapat Kompolnas perlu menyambangi Komnas HAM, KPK, dan PPATK untuk menelusuri jejak rekam para kandidat Kapolri, termasuk jika Kabaraskrim Budi Waseso diusulkan. “Termasuk dalam mencalonkan Budi Waseso sebagai Kapolri, Kompolnas harus teliti,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (06/2).
Budi Waseso termasuk yang disebut-sebut akan dicalonkan menjadi Kapolri jika Budi Gunawan (BG) tak jadi dilantik. Dari sisi kepangkatan, Budi Waseso sudah memenuhi syarat karena kini mantan Kapolda Gorontalo itu sudah menyandang bintang tiga (Komisaris Jenderal Polisi).
Tetapi, Wakil Koordinator KontraS, Krisbiantoro, menilai kenaikan pangkat cepat Budi Waseso bernuansa politis. Yang bersangkutan belum pernah menjadi Kapolda di Kepolisian Daerah tipe/level A. Krisbiantoro khawatir kenaikan karir seseorang secara instan membuat pengalamannya belum teruji.
Krisbiantoro berpendapat jika BG tidak jadi dilantik jadi Kapolri, maka peluang Budi Waseso untuk masuk dalam bursa calon Kapolri semakin besar dan diprediksi jadi kuda hitam. Namun, ia menepis pendapat yang menyebut Budi Waseso tergolong bersih.
Krisbiantoro mencatat saat menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Mabes Polri, Budi Waseso diduga memalsukan surat mutasi Kombes Jenmard Mangolui yang ketika itu menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara. Kasus dugaan pemalsuan itu sudah dilaporkan ke Kabareskrim pada 2012 tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Belum diperoleh konfirmasi atas dugaan ini.
Menurut Kris, Budi Waseso juga belum melaporkan harta kekayaannya ke PPATK dan KPK. Belum lagi proses pengangkatannya yang dinilai tak sepenuhnya merujuk pada Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia. Pengangkatan Kabareskrim harus lewat persetujuan Presiden.
Krisbiantoro juga mengingatkan, Komnas HAM telah menerbitkan catatan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Catatan itu harus jadi perhatian Presiden Jokowi jika mau mencalonkan Budi Waseso sebagai calon Kapolri. Sebagai Kabareskrim, Budi Waseso dianggap bertanggungjawab terhadap proses penangkapan BW itu. “Pengangkatan bintang tiga Budi Waseso cacat hukum,” tukasnya.
Krisbiantoro mencatat selama di Polri Budi Waseso menjabat posisi yang tidak banyak bersinggungan dengan pelayanan publik. Sekalipun bersinggungan dengan publik itu pun ketika menjabat sebagai Kapolda Gorontalo (Polda tipe B). Kebanyakan, Budi Waseso mengisi jabatan internal di Polri seperti Karopaminal dan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim).
Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Juntho menilai usulan calon Kapolri baru oleh Kompolnas masih bermasalah salah satunya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso. Misalnya, ketika dia memerintahkan anak buahnya menangkap Bambang Widjojanto dianggap melanggar HAM. “Pelaku korupsi tidak boleh jadi Kapolri, apalagi menjadi pelanggar HAM,” kritiknya.
Meski begitu, siapapun yang bakal diusulkan calon Kapolri baru harus dengan rekam jejak yang baik dan bersih. “Ini memastikan rekam jejak ini harus menanyakan KPK, PPATK, Komnas HAM, Ditjen Pajak, apakah figur-figur calon Kapolri ini tepat atau tidak? Kalau tidak akan mengulang sejarah yang sama dengan muncul penolakan dari masyarakat, seperti kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan,” kata Emerson.
“Ya sebaiknya batalkan pencalonan BG sebagai calon Kapolri, selanjutnya mencari calon Kapolri baru melalui proses penjaringan lebih ketat. Setidaknya Kapolri yang dipilih yang memiliki ‘noda’ paling sedikit,” sarannya.
Ketua Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Zumrotin Susilo, berpendapat Kompolnas perlu menyambangi Komnas HAM, KPK, dan PPATK untuk menelusuri jejak rekam para kandidat Kapolri, termasuk jika Kabaraskrim Budi Waseso diusulkan. “Termasuk dalam mencalonkan Budi Waseso sebagai Kapolri, Kompolnas harus teliti,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (06/2).
Budi Waseso termasuk yang disebut-sebut akan dicalonkan menjadi Kapolri jika Budi Gunawan (BG) tak jadi dilantik. Dari sisi kepangkatan, Budi Waseso sudah memenuhi syarat karena kini mantan Kapolda Gorontalo itu sudah menyandang bintang tiga (Komisaris Jenderal Polisi).
Tetapi, Wakil Koordinator KontraS, Krisbiantoro, menilai kenaikan pangkat cepat Budi Waseso bernuansa politis. Yang bersangkutan belum pernah menjadi Kapolda di Kepolisian Daerah tipe/level A. Krisbiantoro khawatir kenaikan karir seseorang secara instan membuat pengalamannya belum teruji.
Krisbiantoro berpendapat jika BG tidak jadi dilantik jadi Kapolri, maka peluang Budi Waseso untuk masuk dalam bursa calon Kapolri semakin besar dan diprediksi jadi kuda hitam. Namun, ia menepis pendapat yang menyebut Budi Waseso tergolong bersih.
Krisbiantoro mencatat saat menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Mabes Polri, Budi Waseso diduga memalsukan surat mutasi Kombes Jenmard Mangolui yang ketika itu menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara. Kasus dugaan pemalsuan itu sudah dilaporkan ke Kabareskrim pada 2012 tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Belum diperoleh konfirmasi atas dugaan ini.
Menurut Kris, Budi Waseso juga belum melaporkan harta kekayaannya ke PPATK dan KPK. Belum lagi proses pengangkatannya yang dinilai tak sepenuhnya merujuk pada Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia. Pengangkatan Kabareskrim harus lewat persetujuan Presiden.
Krisbiantoro juga mengingatkan, Komnas HAM telah menerbitkan catatan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). Catatan itu harus jadi perhatian Presiden Jokowi jika mau mencalonkan Budi Waseso sebagai calon Kapolri. Sebagai Kabareskrim, Budi Waseso dianggap bertanggungjawab terhadap proses penangkapan BW itu. “Pengangkatan bintang tiga Budi Waseso cacat hukum,” tukasnya.
Krisbiantoro mencatat selama di Polri Budi Waseso menjabat posisi yang tidak banyak bersinggungan dengan pelayanan publik. Sekalipun bersinggungan dengan publik itu pun ketika menjabat sebagai Kapolda Gorontalo (Polda tipe B). Kebanyakan, Budi Waseso mengisi jabatan internal di Polri seperti Karopaminal dan Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim).
Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Juntho menilai usulan calon Kapolri baru oleh Kompolnas masih bermasalah salah satunya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso. Misalnya, ketika dia memerintahkan anak buahnya menangkap Bambang Widjojanto dianggap melanggar HAM. “Pelaku korupsi tidak boleh jadi Kapolri, apalagi menjadi pelanggar HAM,” kritiknya.
Meski begitu, siapapun yang bakal diusulkan calon Kapolri baru harus dengan rekam jejak yang baik dan bersih. “Ini memastikan rekam jejak ini harus menanyakan KPK, PPATK, Komnas HAM, Ditjen Pajak, apakah figur-figur calon Kapolri ini tepat atau tidak? Kalau tidak akan mengulang sejarah yang sama dengan muncul penolakan dari masyarakat, seperti kasus pencalonan Komjen Budi Gunawan,” kata Emerson.
“Ya sebaiknya batalkan pencalonan BG sebagai calon Kapolri, selanjutnya mencari calon Kapolri baru melalui proses penjaringan lebih ketat. Setidaknya Kapolri yang dipilih yang memiliki ‘noda’ paling sedikit,” sarannya.