Senin, 09 Pebruari 2015
Ini daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2015
Seluruhnya berasal dari usulan DPR, Pemerintah dan DPD.
FAT
Foto: RES
DPR baru saja menyetujui 159 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dari jumlah itu, juga disepakati terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015. Seluruh RUU Prolegnas prioritas tersebut merupakan usulan dari DPR, Pemerintah dan DPD.
 
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono mengatakan, dari 37 RUU prioritas tersebut, 26 di antaranya merupakan usulan DPR. Sedangkan usulan dari Pemerintah sebanyak 10 RUU. Dan usulan dari DPD sebanyak satu RUU. Menurutnya, dalam 37 RUU prioritas tersebut, usulan DPD tidak satu RUU, melainkan delapan RUU.
 
“Karena ada tujuh RUU usulan DPD yang sama dengan usulan DPR dan Pemerintah, dan disepakati untuk menjadi usulan DPR atau Pemerintah,” kata mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ini di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (9/2).
 
Ia sadar, beban legislasi DPR, Pemerintah dan DPD tidak ringan. Hal tersebut dikarenakan penetapan Prolegnas sudah masuk bulan kedua di tahun 2015 ini. Meski begitu, Sareh optimis bahwa target legislasi tersebut akan tercapai, dengan syarat adanya kesamaan visi antara DPR, Pemerintah dan DPD dalam membahasnya.
 
“Kesamaan visi untuk lakukan revitalisasi hukum dalam lima tahun ke depan sangat penting,” kata Sareh.
 
Berikut 37 RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015:
 
No Nama RUU Pengusul Prioritas Keterangan
1 RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Komisi I DPR Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
2 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia Komisi I DPR Periode 2009-2014
Usul DPR
Ada NA+RUU
3 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kementerian Komunikasi dan Informatika Prolegnas 2010-2014
Ada NA+RUU
4 RUU tentang Wawasan Nusantara PPUU DPD Sudah ada NA, RUU sedang
proses
5 RUU tentang Pertanahan Komisi II DPR Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
6 RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah
Komisi II DPR, Kementerian Keuangan dan PPUU DPD Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Komisi II DPR Ada NA+RUU
8 RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
Komisi II DPR Ada NA+RUU
9 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah F-PAN dan DPD Ada NA+RUU
10 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komisi III DPR dan Kemenkumham Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
11 RUU tentang Merek Kemenkumham Ada NA+RUU
12 RUU tentang Paten Kemenkumham Ada NA+RUU
13 RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kemenkumham Ada NA+RUU
14 RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan
Komisi IV DPR dan Komite II DPD Ada NA dan RUU dari DPD
15 RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) F-P Gerindra, F-PDIP, FPKS,
F-PG, FPAN, F-PPP, F-P HANURA dan DPD
Ada NA+RUU
16 RUU tentang Jasa Konstruksi Komisi V DPR Periode 2009-2014 Harmonisasi
 Ada NA+RUU
17 RUU tentang Arsitek Komisi V DPR Ada NA+RUU
18 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat F-PKS dan FPDIP Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
19 RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Komisi VI DPR Ada NA+RUU
20 RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR Periode 2009-2014
Usul DPR Ada NA+RUU
21 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol F-PPP dan FPKS Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
22 RUU tentang Pertembakauan F-Nasdem, FPAN, F-PDIP,
F-PG
Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
23 RUU tentang Kewirausahaan Nasional F-PKS, FPDIP, F-PAN, F-PG  
24 RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Komisi VII DPR, Kementerian ESDM dan DPD Periode 2009-2014
Harmonisasi
Ada NA+RUU
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Komisi VII DPR dan Komite II DPD Sudah Ada NA+RUU
26 RUU tentang Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
27 RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan
Penyelenggaraan Umrah
Komisi VIII DPR Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
28 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Komisi IX DPR Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
29 RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ada NA+RUU
30 RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Komisi IX DPR  
31 RUU tentang Sistem Perbukuan Komisi X DPR Pembicaraan Tk. I
Ada NA+RUU
32 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Komisi XI DPR Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
33 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Komisi XI DPR dan Kemenkeu Ada NA+RUU
34 RUU tentang Penjaminan F-PG Ada NA+RUU
35 RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Kemenkeu Ada NA+RUU
36 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Kemenkeu Ada NA+RUU
37 RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Kemenkeu dan Komite IV DPD Ada NA+RUU
 
Direktur advokasi PSHK Ronald Rofiandri mengatakan, konsistensi dan tindaklanjut menjaga relasi diperlukan oleh DPR, Pemerintah dan DPD dalam setiap membahas RUU. Menurutnya, fungsi dan relasi legislasi DPD masih rentan mengalami reduksi jika tidak diperkuat melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, utamanya dalam rangka tindak lanjut putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013.
 
Selain perubahan peraturan, desain ulang Prolegnas juga menjadi kebutuhan berikutnya. Jika DPR dan Pemerintah masih mengakui adanya mekanisme luncuran, lanjut Ronald, yaitu daftar RUU yang tidak tuntas dibahas kemudian dialihkan secara otomatis pada tahun berikutnya, kegagalan mencapai target bisa terjadi.
 
“DPR dan Pemerintah berpeluang menghadapi kegagalan mencapai target karena  beban penyusunan dan pembahasan RUU yang bertambah secara masif,” pungkasnya.
 
 
 
Ini daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2015
 - Anton Rachmat
17.02.15 15:41
UU yg tidak sesuai dengan Nilai nilai UUD 1945, agar disebarluaskan ke masyarakat, pasal demi pasalnya.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.