Rabu, 11 February 2015

Romli: Penetapan Tersangka Harus oleh Lima Pimpinan KPK

Presiden harus mengeluarkan Perpu penunjukan Plt agar penetapan tersangka memenuhi syarat kolektif kolegial.
Hasyry Agustin
Romli Atmasasmita. Foto : SGP


Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersifat kolektif-kolegial, dimana harus ditetapkan oleh lima pimpinan KPK.


Ini disampaikan oleh Romli saat memberikan keterangan ahli dalam sidang praperadilan atas penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Romli mengungkapkan itu dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (11/2) dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon (Pihak BG).


"Hal-hal yang diputuskan pimpinan KPK dalam jumlah yang kurang dari lima orang, pemahaman saya, tidak dibenarkan," tegas Romli.


Kuasa Hukum KPK, Chatarina Mlyana mengkonfirmasi kepada Romli dengan bertanya, bagaimana jika dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK, dan hanya menyisakan empat pimpinan yang membutuhkan waktu enam bulan. “Dalam Pasal 30 Undang-undang KPK, pemilihan pimpinan memakan waktu yang cukup lama minimal 6 bulan,” uja Chatarina.


Lalu, untuk yang meninggal dunia atau mengundurkan diri memakan jangka waktu. Bagaimana misalnya kalau hanya empat pimpinan sedangkan ada perkara sedang berjalan?” selidiknya.


Romli menegaskan bahwa solusinya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menunjuk pelaksanan tugas (plt) KPK. Presiden harus menunjuk Plt yang dianggap punya kemampuan. Presiden harus membuat Perpu terkait hal tersebut. Plt diberi tugas sama dengan pimpinan KPK,” jawab Romli.


Chatarina kemudian kembali bertanya mengenai Pasal 66 UU KPK yang berkaitan tentang pimpinan KPK yang memiliki hubungan semenda dengan tersangka. “Pasal 33 UU KPK menyatakan bahwa pimpinan dilarang menyelidik tindak pidana korupsi yang ada hubungan semenda.  Apa yang harus dilakukan KPK jika salah satu pimpinan KPK bahwa calon tersangka ada bagian keluarga, apakah mengundurkan diri?” tanya Chatarina.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua