Rabu, 11 February 2015

Romli: Penetapan Tersangka Harus oleh Lima Pimpinan KPK

Presiden harus mengeluarkan Perpu penunjukan Plt agar penetapan tersangka memenuhi syarat kolektif kolegial.
Hasyry Agustin
Romli Atmasasmita. Foto : SGP

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersifat kolektif-kolegial, dimana harus ditetapkan oleh lima pimpinan KPK.

Ini disampaikan oleh Romli saat memberikan keterangan ahli dalam sidang praperadilan atas penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Romli mengungkapkan itu dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (11/2) dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon (Pihak BG).

"Hal-hal yang diputuskan pimpinan KPK dalam jumlah yang kurang dari lima orang, pemahaman saya, tidak dibenarkan," tegas Romli.

Kuasa Hukum KPK, Chatarina Mlyana mengkonfirmasi kepada Romli dengan bertanya, bagaimana jika dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK, dan hanya menyisakan empat pimpinan yang membutuhkan waktu enam bulan. “Dalam Pasal 30 Undang-undang KPK, pemilihan pimpinan memakan waktu yang cukup lama minimal 6 bulan,” uja Chatarina.

Lalu, untuk yang meninggal dunia atau mengundurkan diri memakan jangka waktu. Bagaimana misalnya kalau hanya empat pimpinan sedangkan ada perkara sedang berjalan?” selidiknya.

Romli menegaskan bahwa solusinya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menunjuk pelaksanan tugas (plt) KPK. Presiden harus menunjuk Plt yang dianggap punya kemampuan. Presiden harus membuat Perpu terkait hal tersebut. Plt diberi tugas sama dengan pimpinan KPK,” jawab Romli.

Chatarina kemudian kembali bertanya mengenai Pasal 66 UU KPK yang berkaitan tentang pimpinan KPK yang memiliki hubungan semenda dengan tersangka. “Pasal 33 UU KPK menyatakan bahwa pimpinan dilarang menyelidik tindak pidana korupsi yang ada hubungan semenda.  Apa yang harus dilakukan KPK jika salah satu pimpinan KPK bahwa calon tersangka ada bagian keluarga, apakah mengundurkan diri?” tanya Chatarina.

“UU KPK sudah jelas melarang. Gratifikasi termasuk pelanggaran kode etik. Kalau terjadi konflik kepentingan pimpinan KPK harus mengundurkan diri sementara. Wajib mengundurkan diri,” jawab Romli.

Dia juga menambahkan bahwa pengunduran diri yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang memiliki konflik kepentingan terhadap calon tersangka, tidak perlu digantikan dengan Plt. Pasalnya pimpinan tersebut hanya non-aktif untuk kasus tersebut saja.

Sehingga, lanjut Romli, dimungkinkan penetapan calon tersangka dalam kasus tersebut ditetapkan oleh empat orang pimpinan KPK. Sedangkan untuk Pasal 32 yang mengatur mengenai berhenti atau diberhentikannya Pimpinan KPK, Romli meyakini bahwa harus diangkat Plt untuk menjalankan tugas tersebut.

Romli juga menambahkan bahwa seharusnya KPK mengajukan revisi UU KPK untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. “Sebetulnya melihat kondisi seperti ini harusnya ajukan revisi UU KPK. Revisi harus dibahas,” tambahnya.

Pertanyaan selanjutnya datang dari Hakim yang memeriksa kasus tersebut, Sarpin Rizaldi, yang menanyakan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan, penuntutan, dan penetapan tersangka seharusnya kewenangan siapa. “Tidak atau sahnya penuntutan, penyelidikan atau penetapannya tersangka kira-kira itu masuknya kemana ke depannya?” tanya hakim.

“Saya berpendapat kedepannya seharusnya masuk ke PTUN,” jawab Romli.

Hakim juga mengaitkan dengan Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada aturan atau keterbatasan pengetahun hukum. “Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman pengadilan dilarang menolak perkara. Bagaimana menurut ahli?” tanya hakim.

“Dalam suatu negara hukum semua kepentibgan warganegara untuk mendapatkan keadilan maka pengadilan satu-satunya tempat mecari keadilan. Tidak bisa ditolak hanya karena tidak mekiliki kewenangan,” jawab Romli.

Kemudian, hakim pun menanyakan dimana kalau kondisi sekarang pengajuan atas tidak atau sahnya penetapan tersangka. Romli pun menegaskan untuk sekarang dapat melalui praperadilan di pengadilan negeri.

Untuk diketahui bahwa Sidang praperadilan ini merupakan upaya Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. BG menduga penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat dan juga ditunggangi oleh kepentingan lain. Dia juga menilai penetapannya sebagai tersangka pada 13 Januari 2015 cacat hukum karena hanya diputuskan empat pimpinan KPK. Sebab, satu pimpinan lainnya, yakni Busyro Muqoddas berakhir masa tugasnya per 20 Desember 2014.

Selain menghadirkan menghadirkan Romli, hari ini pihak BG juga menghadirkan tiga akademisi lainnya. Tiga lainnya yaitu Margarito Kamis (pakar hukum tata negara Universitas Chaerun Ternate), I Gede Panca Hasnawa (pakar hukum administrasi FH Unpad dan Chaerul Huda (guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Kolektif-Kolegial
 - agustinus dawarja
12.02.15 10:56
Saya kira tafsir kolektif kolegial itu tidak berarti harus lima. Kolektif kolegial yang dimaksud adalah semua pimpinan komisioner KPK yang masih menjabat harus secara bersama-sama mengambil keputusan. One for All and all for one. Saya tidak sepakat dengan Pandangan Prof Romli
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua