Rabu, 18 February 2015

MK Batalkan UU Sumber Daya Air

Pengelolaan SDA harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD.
ASH
Ekspresi Kuasa Hukum Pemohon (Ki-Ka) Tubagus Heru, Jamil Bachtiar dan Ibnu Sina Chandranegara usai mendengarkan amar putusan perkara uji materi UU SDA, Rabu (18/2). Foto: Humas MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang diajukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dkk. Pasalnya, beleid itu dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945.
 
Dengan dibatalkan keberadaan UU SDA, MK menghidupkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru. Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada UU SDA, tetapi UU Pengairan. 
 
“Menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan UU Pengairan berlaku kembali,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 85/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (18/2).
 
Permohonan pengujian sejumlah pasal dalam UU SDA diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat, dan sejumlah tokoh di antaranya Amidhan, Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan SDA yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air.
 
Meski mengakui keterlibatan swasta dijamin dalam UU SDA dan putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 yang mengakui peran swasta dan telah mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas air sebagai kebutuhan pokok, di luar hak guna air. Namun, penafsiran MK itu telah diselewengkan secara normatif yang berdampak teknis pelaksanaannya.
 
Buktinya, dapat dilihat Pasal 1 angka 9 PP Nomor 16 Tahun 2005  tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Padahal, Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah.
 
Ini artinya, PP Nomor 16 Tahun 2005 merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran tafsir konstitusional MK. Kondisi ini telah melahirkan mindset (pola pikir) pengelola air yang selalu profit oriented dengan keuntungan maksimum bagi pemegang sahamnya. Hal ini jelas pasal-pasal privatisasi itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga harus dinyatakan dibatalkan.
 
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air.
 
Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiganya, MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan.
 
Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.
 
“Apabila semua pembatasan tersebut terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan memberi izin pada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangannya.
 
Meski pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah (PP) terkait SDA, keenam PP tetap tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang telah disebutkan di atas. “Karena UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan SDA dan sambl menunggu pembentukan UU baru, maka UU Pengairan Pengairan diberlakukan kembali.”
 
Usai persidangan, kuasa hukum Muhammdiyah, Ibnu Sina Chandranegara mengatakan putusan MK membuktikan konstitusi masih berpihak pada kepentingan umum dimana hak air tidak bisa dikotak-kotakan dengan hak guna air. Dengan putusan MK, seluruh norma yang terkandung dalam UU SDA rontok dan harus kembali menggunakan UU Pengairan tahun 1974.
 
“Soalnya, praktiknya, penggunaan air dalam UU SDA seperti sistem agraria dengan menggunakan hak guna air,” kata Ibnu Sina.
 
Ditanya peran swasta dalam pengelolaan air, dirinya menilai air harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD untuk dikelola. Dia berharap ke depannya pemerintah membuat rumusan baru mengenai UU SDA walaupun saat ini dikembalikan pada UU Pengairan.  
 
“Prinsipnya, ketika sudah dikelola dan masih ada lebih banyak, swasta bisa ikut campur dengan syarat yang sangat ketat. Selama ini kan praktiknya masih belum baik makanya dibatalkan MK,” tegasnya.
 
Putusan yang Agung
 - Nofan Atmadja
02.03.18 18:32
Sudah semestinya air dikuasai oleh negara demi mewujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara kolektif. Swastanisasi dan komersialisasi air yang lebih menguntungkan segelintir orang akan merugikan dan menghalangi akses rakyat terhadap air. Air adalah memiliki nilai sosial, bukan ekonomis sebagaimana dalam UU No. 5 tahun 1960. Pemenuhan air terhadap rakyat adalah Hak Asasi Manusia dan Hak yang Konstitusional.
apakah melanggar?
 - RENGGA
21.04.17 10:28
di daerah saya banyak perusahaan/pabrik swasta yang tidak menggunakan PDAM,jadi memakai air tanah,atau bor sumur atau mungkin pompa.. pertanyaanya,apakah itu melanggar??
Tergantung
 - Rico
10.07.18 08:15
Melanggar tidaknya tergantung, jika memang di daerah tersebut tidak tercover jaringan PDAM maka perusahaan harusnya melakukan permohonan terlebih dahulu kepada pemda tentang penggunaan air tanah. dan jika perusahaan tidak mengantongi ijin dari pemda setempat, laporkan saja kepada Pol-PP
Mata Air Petani
 - Ahmad
01.06.15 14:35
Putusan yang patut disyukuri, semoga para petani di Sukabumi, Bogor, Cianjur dll tdk lagi kesulitan mengairi sawah padahal di kampungnya banyak sumber mata air.
IKLIM USAHA Air MAKIN RIBET
 - El Al
23.03.15 08:48
Orang mau usaha kalau ada kepastian PERATURAN. Sudah modal investasi , pikiran, tenaga, lalu seenaknya dibatalkan seluruh peraturan yang berlaku. MEMBERI PELUANG PEMERASAN OLEH OKNUM OKNUM ( YANG CEPAT MENANGKAP PELUANG ), karena usaha yang sdh berjalan TIDAK MUNGKIN DITUTUP atau langsung DIUBAH ke bisnis lain. UNTUK MELANJUTKAN BISNIS AIR YANG SDH BERJALAN AKHIRNYA TERPAKSA KOMPROMI DENGAN OKNUM -OKNUM-OKNUM-OKNUM-OKNUM dengan sejumlah KOMPENSASI-KOMPENSASI-KOMPENSASI-KOMPENSASI. Terus Bagaimana nasib DEPOT isi Ulang???? Bagaimana penyediaan air minum yg sehat???Apa mau minum air PAM langsung dimasak???? Di Indonesia ini kalau ada orang usaha lancar PASTI di otak atik, ALASANNYA : DEMI KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK.
Pengakhiran Perjanjian
 - Nuraini
08.03.15 09:49
Bagaimana kerjasama Pengembangan SPAM baik antara pemerintah dengan swasta atau PDAM dengan swasta yang telah dibangun sebelum adanya putusan MK ini? apakah dapat dibatalkan atau haruskah dilakukan pengakhiran kerjasama? Sejauh mana Putusan MK ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengakhiran kerjasama2 pengembangan SPAM dengan swasta yang telah dibangun? karena PDAM rata-rata tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasamanya.
S U M U T
 - EL aL
23.03.15 08:55
UNTUK jawaban yang pas adalah UANG TUNAI. Saya juga termasuk pihak yang terkena dampak perubahan UU ini. Dampaknya yang pasti adalah S U M U T -karena Semua Urusan Memakai Uang Tunai . Jadi Itulah jawaban yang saya rasa akan mbak nuraini temukan.
PDAM SWASTA
 - Ari Safari
23.02.15 08:27
PDAM Sorong, PDAM Biak, PDAM Merauke, PDAM Manado, PDAM Ambon ..51% saham belanda 49 saham daerah. Apa mungkin bisa dikembalikan dengan hutangnya yang semakin besar sedangkan penerimaannya hanya cukup untuk biaya operasional.
BUMN BUMD (PDAM)
 - agustinus warso
20.02.15 09:18
Putusan ini akan mengganggu pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air sebab: 1. Dasar hukum penyusunan APBN dan APBD bidang sumber daya air adalah UU no 7 tahun 2004 beserta turunannya. jika APBN dan APBD dapat belrlaku legal maka APBN dan APBD harus di rubah dulu supaya tidak ilegal. 2. hampir seluruh PDAM yang ada dalam kondisi sakit, defisit dan pelayanan air tidak maksimal bahkan pelanggan sering tidak terlayani. Bagaimana BUMN dan BUMD tersebut dapat melayani rakyat untuk menyediakan air yang dibutuhkan rakyat Indonesia?
Serahkan Pada Ahlinya
 - arif rahman
10.03.15 20:51
Pembuat Keputusan Bukan Pelaku Usaha, bukan operator di PDAM dan bukan pula konsumen kebanyakan. Bagaimana mereka akan mengerti?
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.