Sabtu, 28 Pebruari 2015
Praperadilan Suryadharma Ali Tidak Ditangani Hakim Sarpin
Ketua PN Jaksel menunjuk hakim Martin Ponto Bidara.
HAG/ALI
Praperadilan Suryadharma Ali Tidak Ditangani Hakim Sarpin
Kuasa hukum Suryadharma Ali, Humphrey Djemat. Foto: RES.

Pasca kemenangan Budi Gunawan (BG) dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para tersangka kasus pidana berbondong-bondong mengajukan permohonan praperadilan. Mereka seakan ingin mendapat tuah “Sarpin Effect”. Sarpin Rizaldi adalah hakim yang menangani praperadilan BG yang menyatakan penetapan tersangka bisa jadi objek praperadilan.

Salah satu tersangka KPK yang mengajukan praperadilan adalah mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA). Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak menunjuk Sarpin sebagai hakim tunggal perkara ini.

Hubungan Masyarakat (Humas) PN Jaksel Made Sutrisna mengataka Ketua PN Jaksel menunjuk Hakim Martin Ponto Bidara untuk menangania perkara praperadilan SDA. “Hakim untuk sidang praperadilan SDA, yaitu Martin Ponto Bidara,” ujarnya kepada hukumonlie, Jumat (27/2).

Menurut penelusuran hukumonline, Martin Ponto Bidara sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa kasus yang pernah diperiksa oleh Martin ialah sengketa penggelapan pajak Asian Agri Group dengan terdakwa Suwir Laut. Dalam kasus tersebut Martin menolak eksepsi dari Suwir Laut dan menyatakan PN Jakpus memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara pajak. Namun dalam putusannya Martin membebaskan Suwir Laut pada 15 Maret 2012.

Sidang praperadilan SDA ini awalnya dijadwalkan pada Rabu (4/3) pekan depan, diundur  menjadi pada Senin (16/3). Menurut Made Sutrisna, Humas PN Jaksel pengunduran waktu tersebut karena pihak pemohon berdomisili di Jakarta Pusat.

"Waktunya diundur menjadi 16 Maret, mengingat pemohon berada di Jakarta Pusat, maka tidak cukup waktu seminggu untuk memanggil. Kami mendelegasikan PN Jakpus untuk memanggil," kata Made.

Ditemui terpisah, kuasa hukum SDA Humphrey Djemat mengatakan kliennya sejak awal tidak berharap ditangani oleh Sarpin. Ia pun mengaku tidak ada permintaan khusus agar Sarpin yang ditunjuk sebagai hakim tunggal. “Kami juga nggak mau minta. Sarpin itu pastinya ada beban,” ujarnya di sela-sela deklarasi dirinya sebagai calon Ketua Umum DPN PERADI di Komisi Yudisial (KY), Kamis (27/2).

Apalagi, Humphrey menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa pemohon bisa memilih hakim yang menangani perkaranya. “Itu juga tidak diperbolehkan. Menurut kami, semua hakim itu sama. Jadi, nggak berpengaruh,” ujarnya.

Humphrey mengakui bila saat ini memang ada fenomena “Sarpin Effect”, dimana para tersangka mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka. Namun, ia menilai bahwa hal ini harus dilihat dari konteks yang lebih besar. “Ini bukan berdampak hanya pada KPK, tetapi juga Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan, Kepolisian yang memiliki dampak lebih besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Humphrey mengaku setuju dengan masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan ini. Ia merujuk kepada Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang memberikan hak kepada setiap orang yang sedang diproses secara hukum untuk men-challenge apa yang dialaminya itu sejak awal.

Sebagai informasi, SDA mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (23/2) di PN Jaksel. Namun, Pihak SDA menolak menyatakan bahwa permohonan praperadilan tersebut dikarenakan “Sarpin Effect”. Permohonan praperadilan tersebut lebih dikarenakan strateginya untuk mendapatkan keadilan.

SDA meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan menuntut KPK membayar ganti rugi immaterial dan materil sebesar Rp1 triliun. KPK dinilai menetapkan SDA sebagai tersangka tanpa mempunyai bukti permulaan yang cukup dan dilakukan secara melawan hukum, karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyelidikan.

KPK menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013, sejak 22 Mei 2014. SDA disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.