Selasa, 14 July 2015

Masukan Ini Penting untuk Revisi UU PPHI

Komisi IX DPR diminta segera membahas setelah reses. Ada beberapa poin yang diusulkan untuk masuk.
ADY THEA
PHI Jakarta. Foto : SGP

Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini, berharap revisi tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus melindungi buruh. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menilai selama ini implementasi UU yang masuk program legislasi nasional () prioritas 2015 itu tidak optimal dan tidak sesuai dengan amanat UU PPHI itu sendiri.
 
Akibatnya, buruh kerap dirugikan dalam praktik perselisihan ketenagakerjaan. Misalnya, ketika buruh mengalami (PHK) prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kepastian hukum. "Praktiknya, penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja yang dialami buruh bisa bertahun-tahun," ujar Amelia di Jakarta, Minggu (12/7).
 
Padahal, Amelia melanjutkan, hampir semua PHK merupakan keinginan pengusaha. Tapi malah buruh yang terkena dampak dari berlarutnya proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di pengadilan. Untuk itu ia menekankan revisi UU PPHI harus mengutamakan perlindungan atau pro terhadap buruh. "Pasca reses DPR, kita akan dorong pimpinan Komisi IX DPR untuk membahas revisi UU PPHI," ujarnya.
 
Peneliti Constitutional Review Labour, Research and Consulting, , mengusulkan tiga poin yang perlu direvisi dalam UU PPHI. , Pasal 96 yang mengatur kewajiban membayar upah buruh yang menunggu putusan pengadilan di pengadilan hubungan industrial (PHI).
 
, revisi terhadap mekanisme penyelesaian di PHI yakni menambahkan pasal baru yang isinya mencantumkan mekanisme penyelesaian perselisihan lewat petugas pengawas ketenagakerjaan. "Perselisihan hubungan industrial mengenai hak yang sudah mendapatkan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan, tidak perlu lagi disengketakan ke PHI, tetapi PHI langsung saja melakukan upaya paksa dengan mengeksekusi nota tersebut," katanya.
 
, penyelesaian yang ditempuh menggunakan mediasi dilakukan dalam pengadilan seperti yang berlaku pada pengadilan umum. Selain itu harus ada pengaturan tentang batas waktu penyelesaian prosedural di Mahkamah Agung (MA).
 
Terpisah, hakim ad hoc PHI MA, Fauzan, mengidentifikasi ada perubahan substansi hukum pada ketentuan yang diatur dalam UU PPHI dengan peraturan sebelumnya. Diantaranya, UU PPHI tidak menganut prinsip , sehingga PHK yang dilakukan pengusaha terhadap buruh praktiknya tergolong mudah dilakukan.
 
Fauzan juga melihat ada masalah pada proses di pengadilan. Buruh dalam posisi yang kurang diuntungkan dalam hal pembuktian karena sebagian besar bukti ada di tangan pengusaha. Sayangnya, UU PPHI menganut prinsip peradilan perdata dimana mengharuskan yang mendalilkan untuk membuktikan.  “Ke depan sistem pembuktiannya harus adil. Yang memegang bukti yang harus membuktikan,” urainya.

Eksekusi adalah masalah lain yang kerap dikeluhkan buruh. Sekalipun putusan pengadilan memenangkan buruh, tapi proses eksekusi cenderung merugikan buruh. Sebab, banyak proses yang harus ditempuh sebelum eksekusi dilakukan. Itu berlaku karena mekanisme yang dianut UU PPHI adalah perdata. “Harus ada mekanisme khusus dalam proses eksekusi seperti (pengadilan) pajak dan niaga, harus ada upaya memaksa,” pungkasnya.
UU No. 2 Tahun 2004prolegnas

pemutusan hubungan kerja



Muhammad HafidzPertama

Kedua

Ketiga

job security

pembuktian

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua