Senin, 31 Agustus 2015

MK Ingin Libatkan KPK Sosialisasi Sengketa Pilkada

MK memperkirakan sengketa pilkada yang bakal ditangani sekitar 200-an perkara.
ASH

(MK) menyatakan kesiapannya menghadapi kemungkinan banyaknya penyelesaian sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak pada Desember 2015. Selain kesiapan SDM, MK juga telah menerbitkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 terkait mekanisme perselisihan hasil pilkada serentak dan akan disosialisasikan kepada penyelenggara pilkada, Bawaslu, dan peserta pilkada (parpol).
 
“Kita akan segera lakukan , semacam diklat bimbingan teknis, dengan melibatkan KPK,” ujar Arief usai melantik Sekjen MK yang baru di aula gedung MK, Senin (31/8).
 
Arief mengatakan pelibatan KPK dalam sosialisasi penyelesaian ini sebagai upaya pencegahan terjadinya suap atau gratifikasi (pemberian) dalam penyelenggaraan pilkada. Mengingat di masa lalu, rentan terjadinya praktik suap dalam penyelesaian perkara sengketa pilkada yang melibatkan para pihak, hakim konstitusi, dan pegawai MK.
 
“Kita minta KPK memberi materi sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa gratifikasi, suap, dan lain-lain dalam setiap penyelesaian pilkada di MK. Jadi, ada pengawasan internal dan eksternal dari KPK termasuk media massa,” tegasnya.
 
Arief menjelaskan PMK No. 1 Tahun 2015 mengatur prosedur penanganan gugatan sengketa hasil pilkada di MK. Misalnya, mulai dari proses pendaftaran gugatan, proses persidangan hingga putusan sengketa pilkada yang diberi jangka waktu selama 45 hari.
 
“Dalam diklat ini dijelaskan bagaimana menyusun permohonan yang baik, bentuk persidangannya bisa pleno atau panel. Yang terpenting, UU Pilkada menyatakan penyelesaian pilkada selama 45 hari harus selesai.”
 
Dia melanjutkan sejumlah uji materi UU Pilkada akan dirampungkan tahun ini sebelum Pilkada serentak digelar. “Sebelum Desember 2015 semua pengujian UU Pilkada akan diselesaikan dan diprioritaskan,” katanya.
 
Menurutnya, semua pengujian UU Pilkada sudah hampir rampung dan akan segera diputus termasuk pengujian UU Pilkada terkait ketentuan calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada. “Sisanya, hanya beberapa perkara, tetapi tidak begitu , tetapi tetap kita dahulukan,” ujar Arief.
 
Dia sendiri memperkirakan sengketa pilkada yang bakal ditangani MK sekitar 200-an perkara. “Karena sudah ada pembatasan dalam UU Pilkada, kita sudah hitung-hitung angka yang ideal sekitar 200 perkara,” tegasnya.
Mahkamah Konstitusi

sosialisasi

sengketa pilkada









urgent

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua