Selasa, 29 September 2015

MK: Sumpah Advokat Tidak Terkait Asal Organisasi

Mahkamah merasa perlu memperkuat kembali amar Putusan No.101/PUU-VII/2009 dan tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul.
AGUS SAHBANI
Ekspresi Pemohon saat mendengarkan amar putusan uji materi UU Advokat, Selasa (29/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto: Humas MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait sumpah advokat di Pengadilan Tinggi (PT). Dalam putusannya, MK menyatakan tetap memerintahkan PT seluruh Indonesia mengambil sumpah advokat yang diusulkan organisasi advokat yang secara de facto ada yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi dalam UU Advokat bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI,” ucap Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII di Gedung MK, Selasa (29/9).  

Sebelumnya, sejumlah advokat Ismet, Abraham Amos dkk mempersoalkan Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Advokat terkait kewajiban sumpah advokat di PT. Permohonan ini diajukan karena Pemohon melihat MK dan MA beda tafsir terkait pelaksanaan pasal itu. Dalam Putusan No. 101/PUU-VII/2009, MK menafsirkan PT wajib mengambil sumpah para advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat ini.

Dalam praktiknya, MA seringkali menolak usulan sumpah advokat yang bukan berasal dari PERADI, sehingga ada perlakuan yang berbeda oleh MA terhadap KAI. Hal ini menunjukkan Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 dalam praktiknya belum dilaksanakan. Karenanya, mereka meminta MK menghapus Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “pengadilan tinggi” dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi” dalam UU Advokat.

Mahkamah mengutip kembali Putusan No.101/PUU-VII/2009 yang mewajibkan para advokat mengambil sumpah tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang ada saat itu. Apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat seperti dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum terbentuk, perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Meski pasca putusan itu telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI bertanggal  24 Juni 2010 yang ditandatangani Ketua MA saat itu, Harifin A Tumpa. Namun para pemohon masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena PT tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan dari PERADI. Dalam sidang pun, MA tidak ingin lagi terseret pada konflik dan tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai.

Atas dasar itu, Mahkamah merasa perlu memperkuat kembali amar Putusan No.101/PUU-VII/2009 dan tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul. Sebab, persoalan eksistensi kepengurusan organisasi advokat yang sah menjadi tanggung jawab sepenuhnya organisasi advokat itu sendiri selaku organisasi yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

“Keharusan mengambil sumpah para advokat oleh PT tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat yang secara de facto ada agar tidak mengganggu proses pencarian keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak menghalang-halangi hak konstitusional para advokat,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan putusan.   

Terkait advokat tergabung dalam wadah tunggal (singlebar) atau multibar, Mahkamah berpendapat, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan semua pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ.

“Masih ada upaya hukum lain melalui legislative review yang dapat dilakukan para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat demi menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya,” kata Suhartoyo.

Memperkuat Putusan Sebelumnya
Usai persidangan, Abraham Amos mengatakan putusan MK ini memperkuat putusan MK sebelumnya. Sebab, selama ini, Putusan MK No.101/PUU-VII/2009 tidak bisa dilaksanakan baik oleh MA, PERADI, maupun KAI sendiri. “Kita anggap semua advokat bisa disumpah oleh PT. Atau advokat mengangkat sumpah sendiri oleh organisasi advokat juga silakan, wong ribuan advokat PERADI banyak yang belum disumpah karena ditolak PT,” kata Abraham.

Abraham menegaskan putusan MK ini tidak hanya untuk kepentingan PERADI dan KAI, melainkan demi kemajuan dunia advokat Indonesia. “Saya berjuang ini atas nama pribadi tanpa membawa-bawa kubu-kubu KAI atau PERADI, tetapi ini untuk seluruh advokat. Wong advokat PERADI juga ada yang didzalimi karena masih banyak yang belum disumpah,” tegasnya.

Sementara perwakilan PERADI kubu Fauzie Yusuf Hasibuan, Happy Sihombing mengatakan putusan ini intinya hanya mengakui PERADI dan KAI yang berhak dan berwenang mengusulkan penyumpahan advokat kepada PT. Artinya, organisasi di luar PERADI-KAI, tidak bisa mengusulkan sumpah advokat kepada PT.

“Putusan ini agak berbeda dengan Surat Ketua MA yang baru saja terbit 25 September 2015 kemarin menyebut semua organisasi advokat bisa disumpah. Tetapi, kalau putusan ini, jelas menyebut PERADI-KAI,” katanya.     

Dia menilai putusan MK ini sebagai ultra petita alias mengabulkan yang sebenarnya tidak diminta pemohon. “Saya melihat putusan MK ini, ultra petita, mengabulkan sesuatu yang tidak diminta pemohon. Kan pemohon minta agar tidak disumpah di PT dan tidak dihadapan Panitera PT,” kata Happy usai persidangan di Gedung MK.

“Intinya, putusan ini sebenarnya sama dengan putusan MK sebelumnya. Bedanya, Putusan MK No.101/PUU-VII/2009, ditentukan tenggang waktu 2 tahun untuk menyelesaikan konflik organisasi advokat, kalau tidak diselesaikan di pengadilan umum. Nah, putusan ini tidak ditentukan,” ujar Ketua Bidang Pembelaan Organisasi PERADI kubu Fauzie Yusuf Hasibuan.

PENYUMPAHAN
 - imam subiyanto.SH.MH
21.10.15 06:33
rakyat indonesia khususnya para profesi advokat,dimanapun berada,marilah kita akhiri pertikaian ini,dengan seksama.bangsa kita berdasarkan hukum dan berazazkan pancasila,mengenai sumpah advokat berdeasarkan KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015.kita hormati dengan kesadaran tinggi dan meletakan HAK-HAK Yang sebenarnya tentunya 8 organisasi yang tercatat dalam UU ADVOKAT NOMOR 18 TAHUN 2003,Yang berkewajiban menyelenggarakan,dan mengajukan sesuai dengan amanah UU.pertikaian ini,menggambarkan ketidak siapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya,perbedaan pendapat karena adanya perbedaan pendapatan,sehingga mempersempit kemerdekaan berwarga negara,penjajahan dimuka bumi harus dibumi hanguskan,kekuasaan yang tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan hak mendapatkan kehidupan layak. ingat kita berbangsa satu bangsa indonesia,berbahasa satu bahasa indonesia,apa arti semua ini,bersatu,bergandengan tangan,selalu memberi kebaikan dan hak untuk mempertanggungjawabkan.
angin segar perjuangan
 - ardian
30.09.15 08:21
multi bar membawa perubhan deangn satu kode etik yg sama good multi barr
multi bar saja
 - ardian
30.09.15 08:01
masyarakat kcil butuh multi bar kasihan organissi lain masyrakt bnyak yg sdah ujian bayar mahal tolong dpr revisi uu advokat hapus psl pnyumpahan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua