Selasa, 26 January 2016

Rasio Jumlah Pengacara dan Penduduk di Empat Provinsi

Rasio pengacara OBH dengan jumlah penduduk miskin lebih tidak ideal.
MUHAMMAD YASIN
Peluncuran Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum di Jakarta, Selasa (26/1). Foto: RES

Berapa angka ideal perbandingan jumlah pengacara dan jumlah penduduk di Indonesia? Hingga kini belum ada rasio yang pasti. Umumnya masih menggunakan perbandingan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, rasionya 1 : 274, Malaysia 1 : 1.887, atau Singapura 1 : 1.203. Rasio ini juga belum tentu benar-benar ideal.
 
Sebenarnya, kebutuhan atas bantuan hukum bagi masyarakat sangat tinggi. Sejak program dibuka, kesadaran akan pentingnya bantuan hukum semakin besar. Namun ketersediaan pengacara belum sebanding dengan jumlah penduduk. Meskipun jumlah organisasi advokat bertembah, dan persyaratan menjadi advokat cenderung dipermudah, tetap saja ada ketimbangan perbandingan jumlah advokat dan penduduk. Apalagi jika dilihat berdasarkan wilayah.
 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah melakukan di empat  provinsi untuk melihat rasio yang faktual. Menurut Julis Ibrani dari YLBHI, rasio itu penting diperhatikan dalam skema pelaksanaan tentang Bantuan Hukum. Lebih spesifik, perlu diperhatikan jumlah pengacara dan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah.
 
Empat provinsi yang dipantau adalah Lampung, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Hasilnya? Di Lampung, rasio jumlah pengacara per penduduk adalah 1 : 13.421, yang diperoleh dari perbandingan jumlah pengacara 591 berbanding dengan jumlah penduduk Lampung 7.931.832. Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Jawa Barat, yakni 1 : 49.982. Sulawesi Selatan memiliki rasio yang lebih baik, 1 : 6.877. Yogyakarta memiliki rasio 1 : 16.720.



































Provinsi

Jumlah penduduk

Jumah pengacara

Rasio

Sulawesi Selatan

8.342.047

1.213

1 : 6.877

Lampung

7.931.832

591

1 : 13.421

DI Yogyakarta

3.594.854

215

1 : 16.720

Jawa Barat

46.183.642

924

1 : 49.982

 
Jumlah penduduk tersebut diambil dari proyeksi penduduk 2010-2035 versi Badan Pusat Statistik. Sedangkan jumlah pengacara adalah data yang berhasil dihimpun oleh tim pemantau, dan belum tentu jumlah sesungguhnya advokat di wilayah bersangkutan.
 
Hasil pemantauan di empat provinsi itu terungkap  dalam peluncuran ‘Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum’ di Jakarta, Selasa (26/1).
 
Koordinator Bantuan Hukum YLBHI, Julius Ibrani, menjelaskan ketersediaan advokat (pengacara profesional) untuk penduduk secara umum masih sangat jauh dari standar ideal –mengutip pandangan  Stephen P. Magee (2010) -- yakni 1 advokat : 1.100 penduduk. “Masih jauh dari ideal,” ujar Julius.
 
Lebih tidak ideal lagi jika dilihat dari jumlah pengacara yang tercatat di (OBH) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lampung memiliki 42 pengacara OBH yang harus menangani kebutuhan hukum 4.304.935 warga miskin. Satu orang pengacara mau tidak mau harus menangani 102.498 orang. Jawa Barat memiliki 55 pengacara OBH dengan jumlah penduduk miskin 4.375.100 sehingga rasionya 1 : 79.547. Yogyakarta memiliki 93 pengacara OBH dan jumlah warga miskin 562.100 sehingga rasionya 1 : 6.044, dan Sulawesi Selatan memiliki rasio 1 : 19.781.
 
Kepala Pusat Penyuluhan Hukum BPHN, Audi Murfi, mengatakan akan mempermudah dan mendorong tumbuhnya OBH di daerah sehingga rasionya semakin mendekati kebutuhan ideal. Semakin banyak advokat yang bekerja di OBH semakin luas terbuka akses bantuan hukum bagi warga miskin.


access to justice

monitoringUU No. 16 Tahun 2011








organisasi bantuan hukum

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua