Kemenaker Verifikasi PHK Massal, Begini Hasilnya
Berita

Kemenaker Verifikasi PHK Massal, Begini Hasilnya

Ada yang relokasi ke Bogor dan Pasuruan, ada yang diakusisi. Pemilik baru janji kepada Pemerintah, tidak ingin ada PHK.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Kemenaker Verifikasi PHK Massal, Begini Hasilnya
Hukumonline
Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk menyambangi berbagai perusahaan yang dikabarkan tutup sehingga perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja/buruh.

Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker, Sahat Sinurat, mengatakan tim sudah melakukan verifikasi baik kepada manajemen perusahaan maupun kepada serikat pekerja. Hasilnya? “Intinya tidak ada perusahaan elektronik besar asal Jepang yang tutup,” katanya di gedung Kemenaker di Jakarta, Jumat (05/2).

Sahat menjelaskan, hasil verifikasi di lapangan menunjukkan PT Toshiba diakusisi. Pemilik baru menginginkan para buruh tetap bekerja dan tidak ingin ada PHK. Sampai saat ini pihak manajemen dan serikat pekerja masih melakukan perundingan. Panasonic, Ford, Chevron dan Toshiba adalah empat perusahaan besar yang diisukan melakukan PHK massal.

Panasonic, kata Sahat, sebenarnya hanya melakukan merger. Merger antara PT Panasonic Lighting Indonesia dengan PT Panasonic Gobel. Perusahaan juga melakukan relokasi ke daerah Cileungsi dan Pasuruan. Dalam proses relokasi perusahaan memberi tawaran kepada pekerja untuk pindah ke lokasi baru atau PHK. Jika memilih PHK maka perusahaan menawarkan kompensasi.

Di sektor industri otomotif, Sahat mengakui PT Ford Motor Indonesia melakukan PHK terhadap pekerjanya dan sudah diselesaikan lewat perundingan. Namun, untuk dealer Ford yang mempekerjakan ribuan orang masih dalam proses. Untuk mengawal proses tersebut Kemenaker melayangkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja di daerah masing masing dealer. Sebagian pekerja bekerja di dealer bukan pekerja PT Ford Motor Indonesia. “Badan hukum PT Ford Motor Indonesia dengan dealer berbeda,” ujarnya.

Di sektor perminyakan, Kemenaker bersama lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ESDM dan SKK Migas sudah melakukan pembahasan dengan PT Chevron. Intinya, pemerintah mengupayakan agar tidak terjadi PHK terhadap buruh Chevron. Namun, Chevron memberi tawaran kepada buruh yang mau mengundurkan diri. Tawaran itu besarannya lebih dari dua kali pesangon.

Terakhir, di sektor perbankan Sahat menampik adanya PHK massal. Ia mengimbau agar masyarakat kritis terhadap informasi yang berkembang yang menyebut terjadi PHK massal disektor perbankan. Dari hasil verifikasi yang dilakukan Kemenaker, tercatat tidak ada PHK massal yang dilakukan bank. Alih-alih melakukan PHK massal, sejumlah bank melakukan perekrutan pekerja baru seperti BRI merekrut tiga ribu orang untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebelumnya, Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai pemerintah terlambat menerjunkan tim ke lapangan karena perundingan antara pihak manajemen dan serikat pekerja di dua perusahaan elektronik asal Jepang itu hampir selesai. Ia mengusulkan agar tim Kemenaker itu turun ke perusahaan lain yang terancam melakukan PHK. “Pemerintah harus berupaya mencegah agar perusahaan tidak melakukan PHK,” tegasnya.

Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan Dewan menampung informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk soal PHK massal dan tutupnya beberapa perusahaan besar. Menurutnya, kebenaran PHK massal perlu dicek di lapangan. Komisi IX berencana mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah (Kementerian ketenagakerjaan). “Dijadwalkan pekan depan kita rapat khusus bahas soal kasus-kasus PHK,” pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait