Jumat, 18 March 2016

Ini Poin Penting yang Diatur dalam UU Penyandang Disabilitas

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses penyandang disabilitas.
RFQ
Penyandang disabilitas. Foto: RES


 
Ada kabar baik dari parlemen bagi penyadang disabilitas. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas telah disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna, Kamis (17/3) sore kemarin. Berbagai hak dan perlindungan terhadap penyadang disabilitas diatur gamblang. Persamaan hak yang diperoleh penyandang disabilitas dengan mereka yang memiliki kondisi normal. Setidaknya, dengan UU tersebut penyadang disabilitas memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi.



Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay berpandangan, keberadaan UU Penyandang Disabilitas amat diperlukan dalam memberikan hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Persamaan hak dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Sedangkan persamaan hak penyadang disabilitas dengan manusia normal umumnya diatur gamblang dalam UU Penyandang Disabilitas.



“Penyadang disabilitas punya potensi besar menyumbangkan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya dalam rapat paripurna.



Faktanya, penyadang disabilitas dalam kancah olahraga internasional kerap menyabet beragam medali dan prestasi gemilang.  Penyadang disabilitas memang mengalami peningkatan, namun mesti diimbangi dengan keberadaan lembaga yang menangani penyadang disabilitas. Regulasi yang mengatur penyadang disabilitas sebelumnya sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Misalnya, UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Paradigma UU Penyadang Disabilitas sesuai konstitusi, yakni pemenuhan dan persamaan hak setiap warga negara.



Hak penyadang disabilitas diatur Bab III. Sebanyak 22 pasal mengatur berbagai hak penyadang disabilitas mulai Pasal 5 hingga Pasal 27. Mulai hak hidup, pendidikan, hingga bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan ekspolitasi. Sementara perindungan wajib diberikan dan dijamin pemerintah pusat dan daerah terhadap mereka penyadang disabilitas. Pemerintah pusat dan daerah pun wajib menyediakan bantuan hukum khusus bagi penyadang disabilitas dalam setiap pemeriksaan di setiap lembaga penegak hukum. Mulai keperdataan dana atau pidana seusai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan akses setara terhadap penyandang disabilitas di instansi negara. Misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen dari jumlah pekerjanya. Begitu pula perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyadang disabilitas paling sedikit 1 persen dari jumlah pegawainya. Menurut Saleh, upah yang diberikan pemberi kerja kepada penyandang disabilitas sama nilainya dengan tenaga kerja yang bukan disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama



Poin penting lainnya, pemberian insentif terhadap perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses penyandang disabilitas. Tata cara pemberian insentif diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Terkait jenis insentif dapat berupa kemudahan perizinan usaha, pemberian modal, bahkan mungkin keringanan nilai pembayaran pajak.



Selain itu, pemerintah awalnya tak setuju dengan pembentukan sebuah komisi. Alasannya, akan membebani beban APBN. Namun dengan berbagai argumentasi berdasarkan fakta di lapangan, akhirnya pembentukan sebuah komisi disepakati dengan nama Komisi Disabilitas Nasional (KDN). Saleh berharap dengan disahkannya RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU, setidaknya dapat menjadikan penyadang disabilitas lebih sejahtera dan mandiri. “Pemerintah diharapkan segera menyusun aturan turunan agar UU ini berjalan efektif,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.



Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa sedinya memberikan sambutan atas disahkannya RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU. Namun hingga waktu yang ditentukan, Khofifah tak juga menampakan dirinya lantaran terambat. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Menkeu Bambang Brodjonegoro mewakili pemerintah memberikan pandangannya.



Menurut Bambang, RUU Penyandang Disabilitas ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas. Mulai hak hidup, stigma, kesehatan, politik, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, pelayanan publik, rehabilitasi, hidup secara mandiri, aman dari tindakan diskriminasi hingga kebebasan berekspresi.



“Dengan ini kami mewakili presiden memberikan persetujuan terhadap RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua