Rabu, 06 April 2016

Penindakan Tipikor Mesti Perhatikan Pendekatan Administratif

Kelanjutan permohonan akan ditentukan dalam RPH.
ASH
Kuasa Hukum Pemohon, Heru Widodo (kanan). Foto: Humas MK

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang panel perbaikan uji materi   
 

 
hukumnya, Firdaus, Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho, HA Hasdullah, Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku, dan Jempin Marbun mempersoalkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Mereka meminta MK membatalkan kata “” dan frasa “” di dua pasal itu. Sebab, kata dan frasa itu dinilai multitafsir, ambigu dan tidak pasti dalam penerapannya dan potensial disalahgunakan aparat penegak hukum.
 
 

“Kesalahan administratif seharusnya melalui prosedur penyelesaian administratif terlebih dahulu, tidak melulu langsung pendekatan tindak pidana (korupsi),” kata Heru Widodo dalam persidangan. “Jadi, aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melanggar peraturan administrasi karena kelalaian atau tidak patut baru menjadi delik korupsi setelah melalui tahapan penyelesaian hukum administrasi,” sambungnya.
 
Dijelaskan Widodo, implikasi Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 telah mengkualifikasi korupsi sebagai delik formil, sehingga unsur merugikan keuangan negara/perekonomian bukan unsur esensial (mutlak). “Tak jarang, unsur kerugian negara tersebut baru dihitung setelah penetapan tersangka korupsi. Ini akibat pemaknaan unsur ‘kerugian negara/perekonomian negara’ dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak harus nyata terjadi seperti termuat dalam Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006,” bebernya.
 
Pemaknaan kata “” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi Para Pemohon. Dalam tataran praktis, adanya kata “” menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Soalnya, setiap tindakannya mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam ancaman delik korupsi.
 
Menurutnya, perubahan paradigma ini berimplikasi pada pemaknaan yang dapat dipidana tipikor adalah setiap orang yang secara materil melakukan perbuatan korupsi dan merugikan negara/perekonomian negara secara nyata. Karena itu, kata dia, setiap penyidikan/penuntutan perkara korupsi tidak cukup “berbekal” kata “” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang diartikan sebagai “potensi kerugian negara”, melainkan harus mengantongi bukti kerugian negara/perekonomian negara secara nyata.
 
“Bukan orang yang dianggap melakukan tipikor karena jabatannya, tetapi karena adanya kejahatan (niat jahat). Ini apabila permohonan ini dikabulkan,” kata dia.

“Bagian petitum kami tetap yakni menyatakan kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
 
Ketua Majelis Panel Maria Farida Indrati mengingatkan permohonan ini akan disampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). “Bagaimana nanti kelanjutan permohonan ini, apakah Anda akan dipanggil untuk sidang (pleno) atau bagaimana, nanti kita tentukan kemudian,” kata Maria.
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam perbaikannya, para Pemohon yang sebagian berstatus sebagai terdakwa dan terpidana korupsi ini berharap penindakan tipikor perlu memperhatikan pendekatan administratif.

“Pendekatan penindakan tipikor harusnya sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) bagi aparat penegak hukum,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Heru Widodo saat menyampaikan perbaikan permohonan dalam sidang pengujian UU Pemberantasan Tipikor di ruang sidang MK, Selasa (05/4).

Lewat tim kuasadapatatau orang lain atau suatu korporasi

Widodo menilai sejak terbitnya UU No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah mengubah cara pandang penindakan korupsi, sekaligus lebih memperhatikan pendekatan penyelesaian hukum administrasi. Karena itu, adanya kesalahan (karena sengaja atau lalai) administratif yang mengakibatkan kerugian negara yang selama ini dikenai tipikor mesti ditinjau kembali seperti ditegaskan Pasal 20, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 80 UU Administrasi Pemerintahan.





dapatdapat

dapat





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua