Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memerintahkan untuk segera menyiapkan moratorium kelapa sawit dan pertambangan. Pasalnya, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada.
Demikian halnya dengan lahan tambang, Presiden tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya. "Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," kata Jokowi, seperti dilansir hukumonline dari laman Kementerian ESDM, Senin (18/4).
Menurutnya, kelestarian alam harus dilestarikan. ”Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian alam kita, karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia,” ujar Jokowi.
Selaku penanggung jawab sektor pertambangan dan energi, Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden. “Memang kita belum bahas secara detail, namun kalau dari sisi lingkungan memang ada banyak kasus kasus lingkungan yang tidak di recovery dengan baik tentu Presiden punya satu pertimbangan untuk tidak memberikan izin baru,” kata Sudirman.
Menurutnya, pemberlakuan moratorium pertambangan saat ini merupakan waktu yang tepat dan memungkinkan karena saat ini komoditi tambang sangat tertekan. “Moratorium ini sejalan dengan apa yang saat ini sedang kita bangun yakni percepatan hilirisasi produk-produk pertambangan dan konsolidasi,” lanjut Sudirman.
“Saya kira dengan moratorium ini akan mempermudah atau akan memperkuat upaya konsolidasi tambang karena sebaiknya industri tambang diisi oleh pelaku-pelaku yang serius yang peduli pada lingkungan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang kemarin-kemarin kita dengar,” tambah Sudirman.
Sudirman juga mengatakan, memang animo untuk membuka tambang baru tidak terlalu besar dan yang namanya moratorium adalah kebijakan tertinggi jadi harus sepenuhnya dipatuhi.
Demikian halnya dengan lahan tambang, Presiden tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya. "Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," kata Jokowi, seperti dilansir hukumonline dari laman Kementerian ESDM, Senin (18/4).
Menurutnya, kelestarian alam harus dilestarikan. ”Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian alam kita, karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia,” ujar Jokowi.
Selaku penanggung jawab sektor pertambangan dan energi, Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden. “Memang kita belum bahas secara detail, namun kalau dari sisi lingkungan memang ada banyak kasus kasus lingkungan yang tidak di recovery dengan baik tentu Presiden punya satu pertimbangan untuk tidak memberikan izin baru,” kata Sudirman.
Menurutnya, pemberlakuan moratorium pertambangan saat ini merupakan waktu yang tepat dan memungkinkan karena saat ini komoditi tambang sangat tertekan. “Moratorium ini sejalan dengan apa yang saat ini sedang kita bangun yakni percepatan hilirisasi produk-produk pertambangan dan konsolidasi,” lanjut Sudirman.
“Saya kira dengan moratorium ini akan mempermudah atau akan memperkuat upaya konsolidasi tambang karena sebaiknya industri tambang diisi oleh pelaku-pelaku yang serius yang peduli pada lingkungan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti yang kemarin-kemarin kita dengar,” tambah Sudirman.
Sudirman juga mengatakan, memang animo untuk membuka tambang baru tidak terlalu besar dan yang namanya moratorium adalah kebijakan tertinggi jadi harus sepenuhnya dipatuhi.