Rabu, 27 April 2016

Catat!! Pejabat yang Tersangkut Panama Papers Belum Tentu Langgar Hukum

Alasan manajemen risiko bisnis dan perencanaan pajak bisa dimaklumi. Tak perlu takut dengan pengampunan pajak dan membawa kekayaannya ke Indonesia.
KAR
Foto: https://panamapapers.icij.org/
BERITA TERKAIT


 
Isu Panama Papers masih belum lekang sebagai buah bibir di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan menilai ada upaya penjegalan agar RUU Pengampunan Pajak tak jadi dibahas dan disahkan. Disinyalir, orang-orang Indonesia yang menaruh asetnya di luar negeri, banyak yang khawatir data mereka terbongkar.



Partner Law Firm Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), Erwin Kurnia Winenda, mengatakan sepatutnya orang-orang yang disebut dalam Panama Papers tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, ia menilai bahwa orang yang menyimpan kekayaannya di luar negeri tak serta merta melakukan pelanggaran hukum. Untuk memastikan hal itu, ia menegaskan harus dilakukan pemeriksaan kasus per kasus.



“Mereka mungkin menghindari pajak yang lebih tinggi. Ini masih bisa dimaklumi, selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan,” kata Erwin di Jakarta, Selasa (26/4).



Menurut Erwin, kebanyakan motif pelaku usaha yang menimbun kekayaan di luar negeri adalah berkaitan dengan pajak. Ia menilai, sikap itu bisa saja merupakan bagian dari perencanaan pajak atau tax planning. Erwin pun mengatakan bahwa hal itu tak melanggar hukum.



Ada pula yang menyimpan kekayaan diluar negeri untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. Pasalnya, menurut Erwin besaran pajak yang dikenakan di Indonesia masih relative tinggi. Hal ini pun tidak menjadi indikasi adanya pelanggaran.



Lebih lanjut, Erwin menggarisbawahi bahwa motif menyimpan uang di luar negeri tidak bisa langsung dikaitkan dengan pidana pencucian uang. “Kebanyakan memang menurut saya alasan bisnis. Pembukaan perusahaan di luar negeri mudah dan manajemen risikonya kecil. Selain itu, pajaknya juga ringan sekali,” tambahnya.



Namun, ia tak memungkiri ada pelaku usaha yang melakukan pencucian uang dengan menyimpan aset di luar negeri. Akan tetapi, Erwin mengingatkan bahwa hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Karenanya, aparat dan pemerintah harus jeli menyelidiki indikasi tersebut.



“Beberapa pejabat publik di luar negeri misalnya, langsung ada yang mengundurkan diri atau sibuk klarifikasi. Kita tidak tahu, bisa jadi memang mereka ada niatan tidak baik. Tetapi kan, semuanya harus dibuktikan secara hukum,” tandasnya.



Senada dengan Erwin, Direktur Eksekutif for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo juga mengatakan bahwa pejabat yang namanya tersangkutb dalam Panama Papers tidak perlu takut. Apalagi, sampai menggagalkan program Tax Amnesty. Sebab, data mereka tak akan terbongkar kepada pihak yang tidak berkepentingan.



Yustinus meyakini bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Sehingga, menurutnya program pengampunan pajak seharusnya tak perlu digagalkan. Justru, mereka yang masuk dalam Panama Papers harusnya menyambut baik pengampunan pajak tersebut.



"Rahasia pasti dijamin oleh Ditjen Pajak. Tidak usah ragu ikut pengampunan pajak dan bawa pulang duit ke dalam negeri," kata Yustinus.



Di sisi lain, Yustinus berpendapat bahwa pemerintah juga perlu lebih gencar dalam mensosialisasikan program pengampunan pajak. Hal ini menurutnya salah satu kunci agar realisasi program tersebut bisa sukses. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya esensi dari pengampunan pajak.



"Sebagian besar masyarakat pasti belum membaca substansi RUU Pengampunan Pajak, karena itu perlu upaya lebih gencar dalam mensosialisasikannya," ujar dia.



Dirinya mengungkapkan, program pengampunan pajak sudah tepat untuk diberlakukan di Indonesia. Terlebih setelah terkuaknya dokumen Panama Papers. Ia menilai peristiwa tersebut membuktikan bahwa ada begitu banyak orang-orang Indonesia yang memiliki rekening di negara Tax Heaven.



“Jadi, momentumnya pas untuk menerapkan pengampunan pajak setelah adanya Panama Papers. Pengampunan pajak ini untuk menarik kembali dana-dana WNI yang diparkir di luar negeri,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua