Kamis, 02 Juni 2016

3 Kejanggalan SK Lisensi Lembaga Sertifikasi Pengacara versi YLBHI

YLBHI menuntut agar BNSP segera mencabut keputusan tersebut.
RIA
Kantor YLBHI di Jakarta. Foto: Sgp
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baru saja mengeluarkan surat keputusan yang memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengacara Indonesia untuk melakukan sertifikasi profesi. Melalui uji kompetensi, sertifikasi profesi sudah dapat dilakukan oleh LSP Pengacara Indonesia dengan tetap mengacu pada pedoman BNSP sejak tanggal diterbitkan, 24 Mei 2016.
 
Namun, belum genap berusia dua minggu, surat keputusan tersebut sudah menuai kritik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta kepada Ketua BNSP agar Keputusan Ketua BNSP Nomor Kep. 0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi kepada LSP Pengacara Indonesia itu dicabut.
 
Menurut YLBHI, terdapat beberapa kejanggalan yang muncul di dalamnya. Pertama, terkait penggunaan kata pengacara dari segi bahasa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang profesi advokat sudah tidak lagi mengenal istilah pengacara. Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan, “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
 
Permasalahan kedua, BNSP tidak ada kaitannya dengan sertifikasi pengacara, baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Menurut YLBHI, BNSP didirikan melalui PP Nomor 32 Tahun 2004 dengan tidak menyertakan UU Advokat dalam konsiderans bagian Mengingat, sehingga dapat dikatakan surat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 
Masalah ketiga, yaitu UU Advokat telah memberikan kewenangan pengangkatan advokat dalam hal ini memberikan lisensi advokat untuk beracara kepada organisasi advokat. Syarat pengangkatan advokat yang diantaranya adalah telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah lulus ujian advokat, keduanya dilakukan oleh organisasi advokat, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 UU Advokat.
 
“Sertifikasi kompetensi beserta uji kompetensi yang diatur oleh Keputusan Ketua BNSP tersebut, jelas bertentangan dengan UU Advokat yang memberikan kewenangan tersebut pada Organisasi Advokat,” tulis YLBHI dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis (2/6).
 
Hambat Pemberian Bantuan Hukum
Pertimbangan lain yang menjadi perhatian YLBHI dalam menentukan sikap kontranya terhadap Keputusan Ketua BNSP tersebut adalah kemungkinan adanya hambatan yang muncul dalam proses pemberian bantuan hukum ke depan. Adanya uji kompetensi dinilai berpotensi mengganggu jalannya bantuan hukum, yang saat ini tidak memiliki banyak tenaga.
 
YLBHI pun berdalih, sebelum adanya sertifikasi profesi, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memiliki spesifikasi sendiri dalam pemberian layanan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantun Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
 
“Persyaratan sertifikasi dan uji kompetensi dalam Keputusan BNSP ini jelas tidak diakomodasi dalam UU Bantuan Hukum, dan malah dapat menghambat proses pemberian bantuan hukum, padahal jumlah Advokat Bantuan Hukum sendiri sudah sangat sedikit,” ungkap YLBHI.
 
Alih-alih menjamin kapasitas dan akuntabilitas Advokat dalam upaya pembenahan layanan, YLBHI menilai, Keputusan Ketua BNSP ini justru bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan serta berdampak pula terhadap proses pencarian keadilan bagi orang miskin dengan skema UU Bantuan Hukum.
 
Selain menuntut keputusan itu dicabut, YLBHI juga berharap Presiden Joko Widodo dan Menteri ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri mengevaluasi kelembagaan yang menyeluruh terhadap BNSP. Presiden Jokowi dan Menteri Hanif Dakhiri diminta segera melakukan evaluasi terhadap seluruh pengurus BNSP, mulai dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
 
Hukumonline sudah mencoba menghubungi pihak BNSP, namun hingga berita ini diturunkan belum berhasil.
jgan kami dijadikan proyek orang kaya
 - antok,sh
05.06.16 11:43
kami keluarga advokat yg tinggal didesa sudah hidup ssh kami advokat jarang dpt uang bekerja tanpa pamrih dipelosok desa jarang makan jangan jadikan proyek untk mgeruk uang dari para pngajar tolakk sertivikasi advokat!!! kami pejuang jujur oarng desa lbh bersih jujr kami bkan pns atau dsen tolakkk servikasi
terallau bnyak sertivikasi membebani advokat
 - andi,sh
04.06.16 13:59
sertivikat semainar saja sdah terllau bnyak buat ap serivikasi hanya melarisklkan para orang pintar mgajar kami bukan guru yg berdiri diklass kami advokat menaganio orang desa yg tdk mapu sering kami tdk dibyar hanya uscpn trimakasih dari klien tlong kami tolak sertivikasi buang anggran, masyarakat desa yg miskin masih bnyak butuh bantuan advokat muda tanpa sertivikasipun advokat muda sdah pintar bhsa asing sdah bisa dipelajari sendiri berjuangn truss multi bar
BNSH Tidak Berwenang
 - sugalilawyer
03.06.16 14:32
betul banget bang , perlu ada evaluasi di tubuh BNSP. ini bikin kegaduhan di profesi advokat.
buang uang
 - arie,sh
03.06.16 10:33
sertivikasi dan tdk hanya buang uang kasihan rakyat yng masih hdp kelurangan tdk semua sarajana punya uang tolak serivikasi kami bisa belajar bahasa inggris sendiri
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua