Senin, 25 July 2016

Yuk, Simak Penalaran Hukum Hakim Niaga Indonesia

Dikaji dalam disertasi Gunardi, lulusan pertama program doktor ilmu hukum Universitas Tarumanagara.
MUHAMMAD YASIN
Gunardi mendapat ucapan selamat dari kolega. Foto: FH UNTAR (www.untar.ac.id)

Laporan Tahunan 2015 mencatat ada 50 perkara kasasi kepailitan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung, setara dengan 5,85 persen dari 854 perdata khusus yang masuk tahun itu. Jumlah peninjauan kembali (PK) lebih kecil, yakni ‘hanya’ 23 perkara yang masuk. Meskipun angkanya kecil, kepailitan berada pada nomor urut kedua terbanyak setelah perkara hubungan industrial yang dimohonkan PK.
 
Gunardi, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara () Jakarta, mencoba mengkaji bagaimana penalaran hakim-hakim niaga dalam memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pria kelahiran 25 Maret 1959 itu berhasil mempertahankan hasil kajiannya di hadapan Senat FH Untar, Selasa (19/7).
 
Mempertahankan disertasi ‘Gunardi menjadi doktor ilmu hukum pertama sejak Universitas ini membuka program doktor ilmu hukum. Tim penguji terdiri dari Prof. Abdul Gani, Susanti Adi Nugroho, , Prof. Valerine JL Kriekhoff, Prof. M. Saleh, dan Prof. Takdir Rahmadi. Susanti, Valerine, dan Saleh adalah penguji yang pernah duduk sebagai hakim agung dan menangani perkara kepailitan. Takdir malah masih menjabat sebagai hakim agung.
 
Untuk melihat pola penalaran hakim, Gunardi memang tak membaca seluruh putusan perkara kepailitan dan PKPU yang sudah diunggah Mahkamah Agung. Tetapi ia mengambil beberapa sampel putusan untuk tingkat Pengadilan Niaga (), tingkat kasasi (), dan tingkat PK. Dari putusan-putusan itu Gunardi lantas membuat variasi putusan hakim.
 
Bagaimana hasilnya? Dari 21 putusan Pengadilan Niaga, 13 permohonan pailit dikabulkan karena sudah sesuai dengan tentang Kepailitan dan PKPU; 7 permohonan kepailitan ditolak, dan 1 permohonan PKPU dikabulkan. Analisis hakim yang menggunakan pola sesuai tidaknya permohonan dengan UU Kepailitan dikategorikan sebagai penalaran yang dogmatik hukum (). Keadilan yang dikembangkan hakim dalam pertimbangan adalah keadilan hukum yang berkepastian dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.
 
Di tingkat kasasi, Gunardi mengkaji 19 putusan. Variasi putusan paling banyak adalah salah dan kasasi diterima (10), disusul benar sehingga kasasi ditolak (6), salah tapi kasasi ditolak (2), atau benar tapi kasasi diterima (1). Hakim agung yang memutus perkara kepailitan di tingkat kasasi ternyata tak semata melihat sesuai tidaknya dengan UU Kepailitan, tetapi juga sudah menggunakan teori-teori hukum kepailitan. Penalaran hakim yang demikian disebut . Di sini, hakim lebih menekankan pada keadilan moral hukum ().
 
Di tingkat PK, Gunardi mengkaji 15 putusan. Variasi putusan PK ternyata lebih banyak dibandingkan putusan kasasi. Hakim PK menggunakan dasar novum (bukti baru) atau kekhilafan hakim untuk memutus permohonan PK. Setelah meneliti kelima belas putusan PK, Gunardi berkesimpulan penalaran hakim PK sudah bersifat yuridis-sosiologis-fungsional. “Penuh dengan pertimbangan teori hukum,” tandas Gunardi dalam ringkasan disertasinya. Hakim PK mengedepankan keadilan hukum sosial ().
 

Berdasarkan pembagian tingkatan pengadilan niaga, Gunardi menyimpulkan tiga asas dan prinsip hukum yang diterapkan hakim dalam pertimbangan hakim.
 
, pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga, asas dan prinsip hukum yang diterapkan hakim tentang persyaratan utang, putusan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih , putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas, dan keadaan diam. Selain itu dipakai juga asas pengakuan hak separatis kreditor pemegang hak jaminan, proses pailit tidak panjang, dan proses pailit terbuka untuk umum.
 
Selanjutnya, , pada tingkat kasasi, hakim lebih mempertimbangkan asas keseimbangan, keadilan, restrukturisasi utang bagi debitor prospektif, , , dan .
 
di tingkat PK, hakim agung banyak mempertimbangkan prinsip kelangsungan usaha, integrasi, mendorong investasi dan bisnis, memberikan manfaat dan perlindungan, dan pengurus perusahaan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi. Prinsip lain yang dipakai adalah perbuatan merugikan harta pailit adalah tindak pidana, , , , serta asas universal dan teritorial.
Mahkamah Agungperkara

FH Untar

Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Niaga Menurut Sistem Peradilan Indonesia’, Prof. K. Martono

judex factijudex juris

UU No. 37 Tahun 2004yuridis dogmatic

judex facti judex factijudex factijudex factiyuridis-filosofislegal moral justice

legal social justice

Asas dan prinsip hukum


Pertamasolven

keduaparitas creditoriumpari passu prorate partestructural creditors

Ketigadebt collectiondebt poolingdebt forgiveness

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua