Asosiasi Advokat Indonesia akan menggelar Rapat Kerja Nasional XVIII di Palembang pada Jumat-Minggu (7-9 Oktober 2016). Rapat kerja tersebut rencananya akan dihadirkan oleh 220 lebih advokat yang merupakan anggota AAI se Indonesia
Rakernas baru bisa dimulai ketika sudah memenuhi kuorum yaitu setengah dari jumlah 132 DPC. Hal tersebut berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Anggaran Dasar.
"Rakernas baru bisa dimulai ketika sudah memenuhi kuorum setengah dari 132 DPC atau 67 DPC," ujar Muhammad Ismak, Ketua AAI di Palembang (7/10).
M. Husni Chandra, Ketua DPD AAI Sumatra Selatan menjelaskan dalan Rakernas ini akan diadakan agenda yaitu berupa pra-rakenas, pembukaan ceremonial dan rapat komisi. Yang akan dibahas dalam komisi ialah organisasi, program, dan rekomendasi.
"Dalam rakernas ini akan dibahas di tiga komisi yaitu program, organisasi, dan rekomendasi. Sebenarnya harus sesuai dengan kuorum tapi ini beda dengan Munas, kalau rakernas berapapun kita bisa terus jalan," ucapnya.
Selain itu, Husni menambahkan yang akan ditekankan dalam rakernas ini ialah untuk menekankan organisasi AAI itu sendiri. "Ide-ide dasar yang akan dilakukan ialah hal baik untuk perubahan perbaikan. Kemajuan paradigma baru bahwa profesi advokat harus melihat etika profesi. Menangani bagaimana pendidikan advokat terakrediasi mengacu pada UU Pendidikan, dengan begitu akan hadir advokat yang berkualitas dan berintegritas," tuturnya.
Dia menambahkan kita sadar dunia advokat begitu banyak dan terlalu mudah menjadi advokat, dan juga output intergitas dari advokat sekarang dipertanyakan. Sehingga dengan rakernas ini adalah moment untuk mengintrosepski diri. "Mari kita benahi diri. Keinginan yang kuat untuk memperbaiki organisasi AAI, tanpa melihat yang lain salah," ujarnya.