Jumat, 28 October 2016

Putusan MK Ini Lindungi Petani Kecil

Pemuliaan tanaman oleh petani gurem tak perlu izin menteri.
ASH
Gambar lahan pertanian. MK memberi 'kado' putusan untuk oetani kecil. Foto: MYS

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal dalam tentang Perkebunan (UU Perkebunan) sejumlah organisasi petani. Dalam putusan bernomor 138/PUU-XIII/2015 ini, Mahkamah menegaskan petani kecil dapat mencari dan menemukan varietas pemuliaan tanaman unggul tanpa izin Menteri Pertanian.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU Perkebunan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai orang-perseorangan termasuk petani kecil. Salah pertimbangannya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012. (Baca: ).
 
“Dalam putusan dimaksud, Mahkamah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum di Gedung MK, Kamis (27/10) kemarin.
 
Berpegang Putusan No. 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, sepanjang dimaknai “.”
 
Mahkamah juga menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, ntah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas” dimaknai tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri.”
 

Masih dalam putusan ini, Mahkamah pun mencabut larangan khusus bagi anggota masyarakat hukum adat yang sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai kawasan atau lahan usaha perkebunan dalam Pasal 55 UU Perkebunan. Frasa “” dalam Pasal 55 UU Perkebunan dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan dalam Putusan MK No. 31/PUU-V/2007.
 
Menurut Mahkamah, sebenarnya secara normatif norma tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. “Agar Pasal 55 UU Perkebunan dapat berlaku dan memberi kepastian, Mahkamah memandang larangan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat”. (Baca: ).
 
Dengan begitu, norma Pasal 107 UU Perkebunan yang merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Perkebunan ini pun dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “” dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan dalam Putusan MK No. 31/PUU-V/2007. “Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” simpul Mahkamah.
 
Seperti diketahui, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli nasib petani kecil, di antaranya Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) mempersoalkan 12 pasal dalam UU Perkebunan.
 
Adapun 12 pasal itu yakni, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1), (2), Pasal 107, Pasal 114 ayat (3) UU Perkebunan. Intinya, para Pemohon merasa pasal-pasal tersebut merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat.
Undang-Undang No. 39 Tahun 2014

UU No. 12 Tahun 1992Pengembangan Budidaya Tanaman Tetap Libatkan Masyarakat



“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”termasuk perorangan petani kecil

“Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemeri

Mencabut larangan
setiap orang secara tidak sah

a quoHukum Masyarakat Adat Harus Kedepankan Prinsip Negara Kesatuan

secara tidak sah



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua