Sabtu, 05 November 2016

Mendorong Lembaga Khusus Pengawas Seluruh Instansi

Menyusul lemahnya pengawasan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selain membentuk lembaga baru, ada opsi peran pengawasan itu dimandatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
NNP

Pengawasan yang lemah masih menjadi isu hampir di setiap instansi baik Kementerian/Lembaga (K/L). Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Langkah demi langkah coba ditempuh, mulai dari membuat lembaga pengawas internal di masing-masing lembaga hingga komisi-komisi pengawas independen yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Lantas, bagaimana hasilnya?
 
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meilala berpendapat bahwa keberadaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) selaku pengawas internal yang dimiliki masing-masing K/L belum berjalan maksimal. Buktinya, salah satu kasus pungli yang melibatkan sejumlah oknum saat operasi pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu.
 
“Jadi, memang saya kira, kita tidak bisa mengandalkan pengawasan dari dalam. Nah, makanya sekarang sudah tren pengawasan di luar,” kata Adrianus saat diwawancara di kantornya.
 
Berkaca dari kasus yang terjadi di Kemenhub itu, Adrianus menilai persoalan seperti itu sebetulnya mudah sekali ditelusuri dan dicarikan solusi. Sayangnya, ia melihat ada kondisi di mana APIP seolah-olah enggan menelusuri persoalan pungli. Alasannya klasik, APIP yang juga bagian dalam struktur sebuah K/L seolah-olah punya sifat ketika ingin melakukan tugas yang sebenarnya mereka emban.
 
Selain karena problem struktur itu, Adrianus melihat problem lain yang ditemui APIP adalah seringkali terjebak lantaran garis koordinasi dan tanggungjawab mereka langsung kepada atasan, seperti menteri masing-masing. Di sini, ada suatu sikap alamiah dari setiap K/L yang tentu ingin ‘mengamankan’ diri mereka sendiri bahkan ketika ada kesalahan sekalipun.
 
“Ada harapan agar para APIP ini dikeluarkan dari struktur Kementerian/Lembaga dan menjadi satu sendiri. Dengan kata lain, ada fungsi Itwas (Inspektorat Pengawasan) dalam suatu lembaga itu diisi oleh pejabat pada badan tesebut, misalnya Badan Inspektorat Nasional,” usul Adrianus.
 
Wacana mengeluarkan APIP dari struktur kementerian memang telah sejak lama digaungkan. Beberapa opsi pernah mengemuka, pertama mulai dari membentuk wadah baru yang memiliki kewenangan pengawasan internal secara khusus dan kedua misalnya memberikan kewenangan baru pada sebuah lembaga yang telah ada yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.
 
Menurut Adrianus, cara pertama tentu memerlukan dan tentunya biaya yang tidak murah. Sementara, untuk cara yang kedua, Adrianus melihat peran pengawasan internal K/L sejatinya bisa diambil oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Alasan BPKP lantaran sebagian fungsi pengawasan telah melekat secara alamiah pada lembaga ini di mana BPKP menjadi semacam ‘BPK Pemerintah’ yang bertugas mengawasi dari dalam agar tidak menjadi lahan atau objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
“Mending BPKP itu diperkaya menjadi inspektoratnya pemerintah yang kemudian seluruh karyawannya menjadi karyawan yang diperbantukan/ditempatkan di berbagai Kementerian/Lembaga,” saran Adrianus.
 
Untuk diketahui, pasca Pilpres 2014 silam, Ketua Ombudsman RI Periode 2011-2016, sempat usul kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Pengawasan yang nantinya menggantikan posisi dan peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
 
"Kementerian itulah yang nantinya mengangkat dan bertanggungjawab terhadap fungsi inspektorat di seluruh kementerian dan lembaga lain. Kementerian itu nantinya sebagai pengawas internal atau inspektorat tidak independen. Saya sudah menyampaikan usulan tersebut pada Jokowi," kata Danang sekira September dua tahun lalu.
 
Gagasan Ombudsman mulai era Danang hingga saat ini di bawah komando setidaknya masih punya fokus yang sama. Lembaga pengawasan ini terus mendorong pembentukan wadah atau lembaga pengawas khusus yang lebih ‘punya gigi’ dari yang saat ini ada. Kata Danang, Kementerian Pengawasan itulah, inspektorat nantinya dipilih dan bertanggungjawab pada Kementerian Pengawasan dan tidak pada K/L masing-masing.
 
"Opsi mengubah kementerian itu, agar presiden terhindar dari pelanggaran terhadap amanat tiga undang-undang, yaitu UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," kata Danang.
 
Catatan , Ombdusman RI bukanlah satu-satunya pihak yang mendorong mengenai wacana lembaga khusus pengawasan. Jauh sebelum Ombudsman misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga punya usulan serupa. Saat itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyarankan agar Inspektur Jenderal (Irjen) di K/L berada langsung guna memiliki independensi.
 
Menurut Adnan, Inspektorat Jenderal (Itjen) akan punya kewenangan investigasi. Dan senada dengan pendapat Adrianus, menurut Adnan, pihak yang membina Itjen dapat berasal dari BPKP. Selain itu, Itjen lebih patuh kepada menteri dibanding presiden karena ada perasaan terhadap menteri. Sehingga, Itjen dalam K/L pemerintah sebaiknya berada langsung di bawah presiden.
 
“Inspektorat Jenderal harusnya dibiayai presiden jadi bukan dari anggaran kementeriannya, konsep ini sudah masuk dalam draf RUU Sistem Pengawasan Pemerintah. Konsep itu sudah ada, konon kabarnya draf sudah ditandatangan bersama UU Aparatur Sipil Negara,” ungkap Adnan.
 

Pemerintah masih tetap mempertahankan fungsi APIP hingga saat ini. Namun, bila nyatanya pengawasan dari luar melalui lembaga baru yang diambil pemerintah, perlu diantisipasi sejumlah kemungkinan celah yang bisa saja muncul. Menurut Adrianus, pengawasan di luar pun memiliki setidaknya dua masalah.
 
, lembaga baru yang bersifat tambahan memiliki format anggaran yang terbilang sedikit atau terbatas.  Selain anggaran yang terbatas, lembaga baru seringkali dihadapkan dengan persoalan sumber daya yang sedikit dan lagi-lagi terbentur masalah anggaran ketika ingin mencari solusinya.
 
, lembaga pengawas di luar tentu akan mendapati keterbatasan informasi. lembaga baru ini akan dibatasi aksesnya dalam mencari dokumen-dokumen terkiat dengan peran dan fungsinya.  Alhasil, lembaga baru ini lagi-lagi menggangtungkan akses informasi dari lembaga lain, seperti LSM dan media masa untuk melakukan pengawasan kepada K/L.
 
“Kalau kemudian tidak ada pasokan informasi dari masyarakat luas, misalnya tentang adanya judi, ini gak tau. Karena kan hanya memiliki kemampuan , hanya menonton saja.  Sementara, klo kemampuannya seperti , ya perlu dana besar, perlu juga. Nah itu, para komisi-komisi itu ga punya,” tutup Adrianus.




hukumonline(Baca Juga: Waspadai Modus Pungli dan Potensi Korupsi)

ewuh pakewuh







effort

(Baca Juga: Dear Lawyer, Ini 6 Tips Jitu Hindari Pungli di Pengadilan)

Danang Girindrawardana



Amzulian Rifai



hukumonlinedi bawah presiden

ewuh pakewuh(Baca Juga: Usul ICW, Pengawas Kementerian di Bawah Presiden)



Pengawasan dari luar Terbatas


Pertama

Kedua

oversightwatchdogpower

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua