Selasa, 14 February 2017

Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA

MA mengurangi untuk mengeluarkan produk fatwa karena kerap digunakan “senjata” bagi para pihak (pencari keadilan) yang tengah berperkara.
AGUS SAHBANI
Gedung MA. Foto: SGP
Istilah “fatwa”, akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat pascakasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Nonaktif, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus tuduhan penodaan agama ini, Penuntut Umum dalam dakwaannya merujuk Sikap dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap kedudukannya lebih tinggi daripada fatwa MUI. 
 
MUI sendiri bukanlah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan produk hukum bernama fatwa. Sejak dulu, Mahkamah Agung (MA) juga kerap mengeluarkan produk hukum bernama fatwa atas permintaan lembaga negara atau masyarakat. Kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk meminta fatwa MA terkait desakan sebagian pihak untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dinilai melanggar Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.            
 
Bagi MA, fatwa itu sendiri merupakan pendapat hukum yang diputuskan ketua muda atau ketua kamar yang dipimpin langsung oleh Ketua MA. Produk fatwa MA ini tidaklah mengikat seperti halnya peraturan atau putusan pengadilan. “Jelas ya, kalau produk fatwa MA itu sebenarnya tidak mengikat,” ujar Ketua MA M. Hatta Ali di sela-sela peresmian Tower dan 135 Pengadilan di Gedung MA, Selasa (31/1) lalu. (Baca Juga : Ketua MA : Resmikan Tower dan 135 Pengadilan)
 
Jika ditelusuri istilah “fatwa”berasal dari bahasa Arab yakni fatawa yang artinya nasihat, petuah, pendapat, atau jawaban. Istilah “fatwa” ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (versi 2015 : 389) diartikan sebagai (i) jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; (ii) nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.
 
“Istilah ‘fatwa’ sebenarnya berasal dari bahasa Arab, bukan peraturan tetapi boleh dikatakan anjuran atau petunjuk,” ujar Juru Bicara MA Suhadi dalam kesempatan yang sama.
 
Jadi, definisi fatwa MA mengandung pengertian pendapat masalah hukum yang sifatnya tidak mengikat secara umum yang dimohonkan lembaga negara. (Baca juga: Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SKMA). “Fatwa MA itu pendapat hukum yang tidak mengikat, siapa yang mau mentaati silahkan, kalau tidak mau ditaati tidak ada sanksinya, maka saya katakan tidak mengikat,” kata Suhadi menerangkan.
 
Menurut Suhadi istilah fatwa MA sudah muncul puluhan tahun yang lalu. Namun, dirinya tak tahu persis sejak kapan istilah fatwa MA ini digunakan. Sebab, selama ini MA tidak mengkodifikasikan setiap produk fatwa yang dikeluarkan, seperti halnya Peraturan MA (PERMA), Surat Edaran MA (SEMA), Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA).
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua