10 Fokus Belanja Pagu Indikator RAPBN 2018
Utama

10 Fokus Belanja Pagu Indikator RAPBN 2018

“Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita."

Oleh:
ANT/FAT
Bacaan 2 Menit
Presiden Jokowi. Foto: RES
Presiden Jokowi. Foto: RES
Presiden Joko Widodo menjelaskan setidaknya terdapat sepuluh fokus pemerintah dalam rancangan belanja yang dicakup dalam Pagu Indikatif RAPBN 2018, salah satunya adalah penuntasan program infrastruktur prioritas nasional. Hal itu diutarakan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (4/4).

"Sekali lagi seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki pondasi yang kuat, bukan saja meningkatkan daya saing, tapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Antara.

Sidang yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga negara itu membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018. Menurut Jokowi, dengan tercapainya program infrastruktur prioritas nasional juga dapat memeratakan kondisi ekonomi yang berkeadilan hingga ke pelosok daerah.

Hal kedua yang menjadi fokus yaitu belanja untuk pendidikan dan kesehatan yang terus dijaga kualitasnya dengan memanfaatkan alokasi 20 persen dari APBN. Jokowi meminta untuk dibentuknya Dana Abadi Pendidikan yang bertujuan mengelola dana investasi pendidikan secara jangka panjang.

"Ya kemarin kita sudah hitung-hitung 2030 kita akan mempunyai Dana Abadi Pendidikan kurang lebih Rp400 triliun," ujar Jokowi. (Baca Juga: Jalan Keluar Atasi Kesulitan Pembiayaan Infrastruktur di Sektor Energi dan Konektivitas)

Fokus ketiga yaitu pemerintah kementerian dan lembaga diminta untuk membatasi belanja barang maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016. Jokowi menegaskan agar pemerintah mengurangi belanja yang tidak efisien maupun yang tidak mendukung program prioritas nasional.

Keempat yang menjadi perhatian yaitu alokasi subsidi harus tepat sasaran dan digunakan secara efisien. Subsidi untuk sejumlah produk seperti BBM, elpiji, pupuk, ataupun benih diminta untuk lebih tepat sasaran. "Efisien dan tepat sasaran, dan saya tekankan lagi harus betul-betul sampai pada 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai fokus kelima, merupakan salah satu program yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Ia meminta agar sasaran PKH ditingkatkan dari 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga dengan peningkatan anggaran.

Kemudian untuk fokus keenam yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman diminta agar belanja pertanian diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Jokowi mengatakan program peningkatan produtivitas padi sudah berhasil dan selanjutnya diarahkan pada pengembangan hortikultura. Selain belanja pertanian, Jokowi juga menekankan belanja infrastruktur irigasi harus sesuai dengan pengadaan sawah ataupun sumber pengairan.

Tingkatkan pengawasan Kepala Negara saat menyampaikan fokus belanja pemerintah dalam Pagu Indikatif RAPBN 2018 menyampaikan penegasan bahwa menteri maupun kepala lembaga negara harus meningkatkan pengawasan dan efisien dalam menggunakan dana yang telah diberikan. (Baca Juga: Penyederhanaan Peraturan Jadi Rumus Reformas Perpajakan)

Selain itu, fokus ketujuh yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) akan menggunakan formula dinamis mengikuti keadaan keuangan pemerintah pusat. Jumlah dana untuk tiap daerah nantinya akan dinamis tergantung pendapatan dari pemerintah pusat.

Kemudian, Jokowi menyebutkan fokus kedelapan dalam Pagu Indikatif RAPBN 2018 yaitu pemanfaatan Dana Alokasi Khusus kepada daerah tertentu untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik secara selaras dengan program antardaerah dan sumber pendanaan.

Untuk fokus kesembilan, Jokowi juga meminta kementerian memperhatikan pemanfaatan dana desa yang jumlahnya akan semakin besar. "Pantau terus efektivitas pelaksanannya terutama prioritaskan untuk peningkatan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan di desa," ujar Jokowi.

Ia juga meminta agar menteri memeriksa langsung penyelesaian program-program pemerintah sesuai Nawacita secara lebih teliti dan rinci sesuai prioritas. "Yang terakhir jangan ditawar-tawar lagi, pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi dan lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita," tegas Kepala Negara.
No.Fokus Belanja Pemerintah dalam Pagu Indikatif RAPBN 2018
1. Penuntasan program infrastruktur prioritas nasional.
2. Belanja untuk pendidikan dan kesehatan.
3. Kementerian dan lembaga diminta untuk membatasi belanja barang maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016.
4. Alokasi subsidi harus tepat sasaran dan digunakan secara efisien.
5. Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Belanja pertanian diarahkan untuk mengembangkan tanaman hortikultura.
7. Dana Alokasi Umum (DAU) akan menggunakan formula dinamis mengikuti keadaan keuangan pemerintah pusat.
8. pemanfaatan Dana Alokasi Khusus kepada daerah tertentu untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik.
9. Pemanfaatan dana desa yang jumlahnya akan semakin besar.
10. Pemeriksaan langsung penyelesaian program-program pemerintah sesuai Nawacita.

Akselerator
Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah mulai menjalankan peran sebagai akselerator yang mempercepat penerapan kebijakan-kebijakan. "Pemerintah mulai menjalankan peran sebagai akselerator, bukan regulator. Sekarang saatnya mengakselerasi regulasi agar diimplementasikan dan langsung ada hasilnya," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Dia mengatakan kunci bagi pemerintah dalam menjalankan peran sebagai akselerator adalah menyinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan jumlah transfer daerah perlu diimbangi dengan upaya menyinergikan kebijakan penganggaran di pusat dan daerah.

"Perlu inline antara APBN dan APBD. Dibutuhkan pula sinergi di bidang fiskal, moneter, jasa keuangan, dan pelaku usaha," kata Mardiasmo.(Baca Juga: Identifikasi Celah Fiskal Melalui Kajian Penganggaran)

Selain itu, iajuga menjelaskan bahwa salah satu perhatian pemerintah saat ini adalah mengatasi ketimpangam atau kesenjangan yang belum membaik meskipun APBN meningkat. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kesenjangan adalah melalui reforma agraria, perluasan akses informasi pasar keuangan dan permodalan, serta pengembangan sumber daya manusia.

"Penganggaran SDM akan dioptimalkan untuk vokasi agar mempunyai sertifikasi keterampilan sehingga bisa menjadi cikal bakal produktivitas dan daya saing," ujar Mardiasmo.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar membenarkan bahwa akselerasi kebijakan pendidikan vokasi akan mampu mendorong produktivitas dan daya saing. "Vokasi penting karena pengangguran masih banyak dari SMK," kata dia.
Tags:

Berita Terkait