Selasa, 30 Mei 2017

Pemerintah Perlu Susun Panduan Bisnis dan HAM

Agar kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan selaras prinsip HAM.
ADY
Ilustrasi lingkungan hidup. Pemerintah perlu membuat panduan bisnis dan HAM. Foto: MYS
Indonesia kerap disebut sebagai negara yang rawan bencana, baik bencana alam atau disebabkan oleh ulah manusia. Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan apapun penyebab bencana, Pemerintah wajib memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan standar kehidupan yang memadai. Untuk bencana yang disebabkan oleh kegiatan manusia, tak jarang terjadi karena aktivitas bisnis sebuah korporasi. Misalnya, semburan lumpur panas Lapindo dan bencana asap akibat pembakaran hutan untuk membuka lahan.
 
Misalnya, kasus luapan lumpur di Sidoarjo. Nurkhoiron mencatat sudah 11 tahun berjalan tapi kasus itu belum diselesaikan secara komprehensif. Sejak semburan itu terjadi pada 2006 silam Pemerintah dinilai tidak punya instrumen hukum yang solid untuk menegakkan hukum terhadap bisnis korporasi yang berdampak pelanggaran HAM. "Pemerintah juga tidak mampu menggunakan instrumen kebijakan yang ada dalam upaya penegakan HAM dan pemulihan korban," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/5).
 
Penyelesaian perkara lumpur di Sidoarjo, kata Nurkhoiron, tidak menggunakan prinsip HAM. Pemerintah hanya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Melalui regulasi itu pemerintah membentuk BPLS dan telah dibubarkan beberapa waktu lalu. Selain itu mengatur kawasan terdampak lumpur dan mekanisme jual beli tanah serta bangunan. Komnas HAM tidak setuju dengan mekanisme itu karena dianggap tidak sesuai prinsip HAM. Dalam kondisi itu posisi warga sebagai korban terpaksa menjual aset mereka karena terkena bencana. Padahal mekanisme jual beli harus dilakukan oleh para pihak secara sadar. (Baca juga: Mendudukkan Isu Lingkungan Sebagai Instrumen Save Guard).
 
Untuk mengatasi persoalan bencana yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis perusahaan, Komnas HAM mendorong pemerintah segera mengadopsi panduan bisnis dan HAM. Nurkhoiron menegaskan semua kegiatan bisnis harus sejalan dengan prinsip HAM. Panduan itu merupakan kumpulan dari berbagai ketentuan terkait bisnis dan HAM yang ada dalam kovenan sipol dan ekosob. Jika panduan itu diadopsi Nurkhoiron yakin bisa mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis korporasi. (Baca juga: Begini Tips Agar Korporasi Tidak Terjerat Kasus Pidana).
 
"Dalam prinsip HAM, sebuah bencana yang terjadi karena keterlibatan bisnis perusahaan, maka perusahaan itu harus bertanggung jawab. Baik dalam proses penghormatan, perlindungan dan pemulihan korban bencana," urai Nurkhoiron. (Baca juga: Korporasi Tambang Perlu Simak 3 Rekomendasi Komnas HAM Ini).
 
Menurut Nurkhoiron pemerintah bisa menyelaraskan implementasi panduan bisnis dan HAM dengan regulasi yang ada seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut ada hal yang harus dipenuhi perusahaan sebelum menjalankan bisnisnya seperti perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Perusahaan yang kegiatannya berdampak lingkungan harus mengikuti prosedur seperti amdal dan analisis resiko lingkungan hidup. Selain itu ada konsep strict liability kepada perusahaan.
 
Melalui cara itu Nurkhoiron percaya pemerintah bakal punya instrumen hukum yang kuat untuk melakukan tindakan tegas. Sekaligus melakukan litigasi dan mitigasi kebencanaan serta pemulihan korban. "Memastikan perusahaan ikut bertanggung jawab," tukasnya.

Sebelumnya Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, mendorong pemerintah untuk membentuk panduan bisnis dan HAM lewat rencana aksi nasional. Menurutnya, masyarakat sudah banyak melihat adanya praktik bisnis yang dijalankan tanpa memperhatikan HAM. Oleh karena itu pemerintah harus secepatnya membentuk panduan tersebut. "Kami mendorong pemerintah untuk segera menyusun panduan bisnis dan HAM," ujarnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua