Selasa, 08 August 2017

Berharap ‘Wasit’ Persaingan Usaha Lebih Bertaji

Meski UU No.5 Tahun 1999 telah bertahan cukup lama, tentu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.
M. Agus Yozami/FNH

Praktik persaingan usaha tidak sehat sering terdengar dari negara maju, yang identik dengan banyaknya jumlah pengusaha. Gurita bisnis terus memicu suburnya praktik monopoli, di mana sejumlah perusahaan besar diduga mampu mengatur pasar karena besarnya kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara maju yang memiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).



KPPU yang dibentuk pada tahun 2000 merupakan otoritas yang ditunjuk UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Tanah Air. Undang-undang ini sekaligus mengafirmasi Pasal 33 UUD 1945, di mana salah satu tujuannya menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.



KPPU memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan UU Persaingan Usaha. Selain itu, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan tidak sehat, KPPU juga memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis.

 

KPPU turut memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan melalui PP No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM.

 

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, mengatakan praktik monopoli kemungkinan bisa terjadi dari pengusaha-pengusaha yang tergolong papan atas. Dia mempertanyakan sampai kapan hal ini akan terus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Menurutnya, perlu ada kesadaran bersama sebab persoalan bangsa Indonesia ke depan, dalam konteks ekonomi sangat besar sekali.



Pertama, jumlah pengusaha di Indonesia baru 1,6 persen dari total jumlah penduduk nasional. Menurutnya, ini jauh dibandingkan dengan Singapura sebesar 7 persen. Malaysia berjumlah 4,5 persen, Thailand hampir 5 persen. Kedua, jumlah pengusaha di Indonesia mayoritas UMKM. Dari total 99,8 persen dari total unit 56 juta, itu adalah UMKM.



“Kenapa tidak bisa naik kelas menengah atau penambahan penciptaan usaha baru, karena ruang di atas tidak dibuka. Monopoli adalah satu fator terbesar tidak terciptanya pengusaha-pengusaha baru dan naik kelasnya pengusaha UMKM ke kelas menengah,” kata Bahlil dalam acara Economic Challenges pada November tahun lalu.



Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, menambahkan secara konsep, di dalam ekonomi pasti ada usaha kecil dan usaha besar, di mana keduanya mempunyai hak untuk hidup. Menurutnya, Indonesia menghendaki agar yang kecil memiliki kesempatan yang lebih luas.



(Baca Juga: KPPU: Banyak Kebijakan Pemerintah Muluskan Monopoli)




“Oleh Karena itu, UU Persaingan Usaha memang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi setiap pengusaha melakukan usaha secara sehat dalam berkompetisi satu dengan yang lain,” ujarnya.



Kini, tujuh belas tahun sudah KPPU berdiri. Berdasarkan laporan tahunan lembaga ini, selama 16 tahun (2000-2016), KPPU sudah menerima laporan sebanyak 2.537 laporan adanya dugaan pelanggaran UU Antimonopoli dengan komposisi yang didominasi oleh laporan terkait pengadaan barang dan jasa (tender) sebanyak 73 persen. Sedangkan total denda dan ganti rugi yang bervariasi dan terbagi atas Denda bersyarat, denda administratif dan ganti rugi.

 




















































































































































Tahun

Jumlah Laporan

Perkara Ditangani

Denda Bersyarat

Denda Administratif

Ganti Rugi

2000

7

2

-

-

-

2001

31

5

-

-

-

2002

48

8

Rp1 M

Rp42,500 M

-

2003

58

9

Rp1 M

Rp21 M

-

2004

77

9

-

Rp63,270 M

Rp152 M

2005

183

22

Rp4 M

Rp38,600 M

-

2006

139

18

-

Rp13,500 M

Rp127 jt

2007

244

31

Rp18,814 M

Rp351,210 M

Rp520 jt

2008

232

68

-

Rp20,158 M

-

2009

204

35

-

Rp416,218 M

-

2010

215

42

-

Rp215,967 M

Rp7 M

2011

237

13

-

Rp12,742 M

-

2012

212

9

-

Rp58,245 M

-

2013

191

12

Rp1 M

Rp69,920 M

-

2014

114

19

Rp5 M

Rp324,314 M

-

2015

136

22

-

Rp211,233 M

-

2016

209

24

-

Rp212,049 M

-

 

Melihat jumlah laporan yang masuk ke KPPU dari tahun ke tahun, terlihat trend peningkatan laporan. Tetapi, tak semua perkara yang ditangani oleh KPPU berawal dari laporan. Beberapa perkara justru merupakan inisiatif KPPU. Dari 2.537 laporan yang masuk ke KPPU, hingga saat ini KPPU telah menangani perkara sebanyak 348 dengan komposisi 245 perkara tender, 55 perkara nontender, dan sebanyak 8 perkara keterlambatan notifikasi merger. Dari 348 perkara yang masuk ke KPPU, terdiri dari 17 sektor industri yang tersebar di berbagai daerah.

 












































































Industri

Perkara (%)

Jasa konstruksi

27%

Migas

5%

Alat kesehatan

5%

Peternakan dan pertanian

5%

Ketenagalistrikan

4%

Kepelabuhan

3%

Angkutan darat dan laut

3%

Merger/akuisisi

2%

kebandarudaraan

2%

Pendidikan

2%

Telekomunikasi

2%

Keuangan dan perbankan

2%

Minuman dan makanan

1%

Peralatan listrik

1%

Pertambangan

1%

Penerbangan

1%

Lainnya

34%

 

Berikut sebaran perkara di seluruh Indonesia, nasional, dan internasional.

 
















































































































Sebaran Perkara

Jumlah

Nangroe Aceh Darussalam (NAD)

3

Sumatera Utara

31

Riau dan Kepulauan

29

Jambi

9

Sumatera Selatan

8

Sumatera Barat

5

Bengkulu

8

Kepulauan Bangka Belitung

2

DKI Jakarta dan Jabodetabek

41

Jawa Barat

9

Jawa Tengah dan DIY

15

Jawa Timur

21

Jawa, Bali

3

NTB

9

NTT

5

Kalimantan Barat

6

Kalimantan Selatan

8

Kalimantan Timur

16

Kalimantan Utara

1

Sulawesi Utara

3

Sulawesi Selatan

21

Sulawesi Tenggara

2

Gorontalo

2

Papua Barat

1

Nasional

78

Internasional

1

 

“Perkara yang ditangani KPPU 73 persen itu berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, ini berkesesuaian dengan KPK juga, karena 80 persen perkara yang mereka tangani adalah perkara yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Pada Desember 2016 lalu, kami mengadakan diskusi dengan KPK bagaimana melaksanakan enforcement dalam pengadaan barang dan jasa dari daerah dan pusat,” kata Ketua KPPU, Syarkawi Rauf.

 

Sepanjang 2017 (hingga Mei), terdapat 24 perkara yang masuk, sebanyak 7 perkara (5 perkara tender, 2 perkara nontender) telah diputus dengan total denda yang telah dijatuhkan sebesar Rp212 miliar.

 

(Baca Juga: KPPU Harus Sampaikan Direct Evidence Agar Vonis Kartel Skutik Yamaha-Honda Dikuatkan)

 


























































































































































No Perkara

Perkara

Tahap

Denda

01/KPPU-L/2016

Tender Peningkatan Jalan Pesut Kabupaten Kutai Kertanegara TA. 2015

Putusan

Rp2,463 M

02/KPPU-I/2016

Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia

Putusan

Rp119,570 M

03/KPPU-L/2016

Tender Jack-Up Drilling Service For BD (PT2140720/PT2140720R)

Putusan

Rp24,400 M

04/KPPU-L/2016

Dugaan Penetapan Harga Skuter Matik 110 CC-125 CC (Yamaha dan Honda) di Indonesia

Putusan

Rp47,500 M

05/KPPU-L/2016

Tender Pekerjaan Pelayanan Teknis pada PT PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2017

Putusan

Rp2,476 M

06/KPPU-L/2016

Tender Pembangunan Bendungan di Kab. Tapanuli Utara dan di Kab. Tapanuli Tengah TA. 2015-2017

Putusan

Rp8,939 M

07/KPPU-L/2016

Tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Sulsel TA 2015

Putusan

Rp6,598 M

08/KPPU-L/2016

Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin

MMK

-

09/KPPU-L/2016

Praktik Monopoli Gas Industri di Area Sumatera Utara

Pemeriksaan Lanjutan (PT)

 

10/KPPU-L/2016

Indihome

Pemeriksaan Lanjutan (PT)

 

11/KPPU-L/2016

Keterlambatan Notifikasi Merger (Akuisisi PT Cinere Serpong oleh PT Jasa Marga)

Penetapan

 

12/KPPU-L/2016

Keterlambatan Notifikasi Merger (Akuisisi PT Ngawi Kertosono Jaya oleh PT Jasa Marga)

Penetapan

 

13/KPPU-L/2016

Keterlambatan Notifikasi Merger (Akuisisi PT Solo Ngawi Jaya oleh PT Jasa Marga)

Penetapan

 

14/KPPU-L/2016

Tender Pembangungan Fasilitas Pelabuhan Benteng Laut Selatan

Pemeriksaan Lanjutan (PL)

 

15/KPPU-L/2016

Tender Peningkatan Jalan Puttusibau-Kalimantan Barat

PPL

 

16/KPPU-L/2016

Tender Pembangunan Sarana dan Prasarana SKOI Tahun 2013

Pemeriksaan Lanjutan (PL)

 

17/KPPU-L/2016

Tender Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong Kaltim TA 2013, 2014, 2015

Pemeriksaan Lanjutan (PL)

 

18/KPPU-L/2016

Tender Pembangunan Jalan (Batas Riau-Merluang-Sp. Niam) APBN TA. 2016

PP

 

19/KPPU-L/2016

Tender Pembangunan Jalan (Muara Bungo-Sei.Bengkal) APBN TA. 2016

PP

 

20/KPPU-L/2016

Penetapan Tarif Handling di Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan

Pemeriksaan Lanjutan

 

21/KPPU-L/2016

Tender Peningkatan Jalan Lubuk Jambi- Sp. Ibul- Sp. Ifa Kabupaten Kuantan Senggingi, Riau TA. 2015

Pra-PP

 

22/KPPU-L/2016

Penjualan Air Mineral Dalam Kemasan di Wilayah Jabodetabek

PP

 

23/KPPU-L/2016

Tender Pengadaan Charter Hire Floating Storage Offloading for Cinta Terminal (No:PS2137135)

Pemeriksaan Lanjutan (PL)

 

24/KPPU-L/2016

Tender Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Abdul Wahab Sjahrane-Samarinda TA 2012 dan 2013

Pemeriksaan Lanjutan (PL)

 
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua