Rabu, 13 September 2017

Begini Kendala Pembahasan RUU Prolegnas 2017

Ada tiga RUU penambahan dalam Prolegnas prioritas 2017, sehingga seluruhnya berjumlah 53 RUU.
Rofiq Hidayat
Rapat Paripurna DPR. Foto: RES
Kinerja DPR bidang legislasi memang jauh panggang dari api dibandingkan dengan bidang pengawasan dan anggaran. Belum rampung sejumlah RUU Prolegnas 2017, DPR bersama pemerintah malah menyepakati penambahan RUU Prolegnas 2017 setelah evaluasi pembahasan beberapa RUU di masing-masing alat kelengkapan dewan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017).
 
Hal itu ditandai dengan ketukan palu Pimpinan Rapat Paripurna oleh Agus Hermanto tanda persetujuan perubahan jumlah RUU Prolegnas 2017. Dengan demikian, jumlah Prolegnas prioritas 2017 menjadi 53 RUU.
 
Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo dalam laporannya di ruang rapat paripurna menuturkan keputusan penambahan RUU dalam Prolegnas diambil setelah menggelar rapat koordinasi dengan DPD dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 4 September lalu. Baca Juga: Baleg Sepakati 49 RUU Prolegnas 2017, Ini Daftarnya
 
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut masing-masing institusi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembahasan RUU Prolegnas 2017 yang berlangsung di Gedung DPR. Beberapa hal yang disepakati antara lain melakukan percepatan pembahasan RUU yang ditangani oleh alat kelengkapan dewan. Dengan begitu, target pembentukan dan penyusunan RUU menjadi UU dapat diselesaikan tepat waktu.
 
Dari evaluasi atas pelaksanaan pembahasan RUU Prolegnas 2017 itu ditemukan beberapa fakta. Yakni, penyelesaian pembentukan RUU menjadi UU yang ditangani alat kelengkapan dewan ternyata tidaklah merata. Misalnya, antara satu komisi dengan komisi lain tidak sama jumlahnya. Akibatnya beban pembahasan jumlah RUU menjadi berat.
 
Memang terdapat alat kelengkapan dewan yang dapat merampungkan pembahasan RUU menjadi UU sesuai target waktu yang ditentukan. Namun ironisnya, banyak pula alat kelengkapan yang belum mampu merampungkan pembahasan RUU. Bahkan, masih dalam rahap penyusunan draf RUU dan naskah akademis.
 
“Juga belum optimalnya penyelesaiaan RUU sebagaimana termuat dalam Prolegnas prioritas 2017, karena lemahnya dan kurangnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait saat pembahasan,” ujar Firman yang juga sebagai anggota Komisi IV DPR itu. Baca Juga: Daftar Berubah, Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas 2017
 
Selain evaluasi itu, alhasil Baleg, DPD, dan pemerintah pun menyepakati adanya penambahan jumlah RUU dalam Prolegnas prioritas 2017. Pertama, RUU tentang Sumber Daya Air sebagai usulan dari Komisi V. RUU tersebut sebagai pengganti atas dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
 
Kedua, RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik. RUU tersebut menjadi usulan dari Komisi X. Dikatakan Firman, RUU tersebut diajukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cetak, karya rekam dan karya elektronik. Terlebih dua RUU yang dibahas oleh Komisi X telah dirampungkan hingga disahkan menjadi UU. Yakni UU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan.
 
Ketiga, RUU tentang Konsultan Pajak. RUU tersebut dipandang memiliki peran penting. Sebab, peran konsultan pajak sebagai mitra strategis bagi otoritas pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari wajib pajak. Terlebih, peran konsultan pajak pun membantu dalam melakukan self assessment terhadap kewajiban pajaknya.
 
Selain tiga RUU tersebut, terdapat satu RUU yang menggantikan RUU yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2017. Yakni RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial menggantikan RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sedangkan sebanyak dua RUU dimasukan dalam long list daftar Prolegnas 2015-2019. Yakni RUU tetang Permusikan sebagai usulan anggota Komisi X dan RUU tentang Hak atas Tanah Adat sebagai usulan DPD.
 
Politisi Partai Golkar itu mengatakan RUU tentang Permusikan diperlukan dalam rangka tata kelola dari hulu hingga hilir. Sedangkan RUU tentang Hak atas Tanah Adat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan negara terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat adat.
 
“Dengan catatan seandainya substansi hak atas tanah adat sudah diatur dalam RUU tentang Masyarakat Adat yang sedang dalam tahap harmonisasi di Baleg, maka usulan DPD ini akan dikeluarkan atau dihapus dalam Prolegnas 2015-2019 saat evaluasi,” katanya. Baca juga: DPR Bakal Kebut Pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2017
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua