Jumat, 22 September 2017

Kondisi Penanganan Perkara di MA Hingga Agustus 2017

Mulai perkara masuk hingga diputus harus diselesaikan MA selama 250 hari.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: SGP
Mahkamah Agung (MA) merilis kondisi penanganan perkara kasasi, peninjauan kembali (PK), dan uji materi. Selama periode Januari-Agustus 2017, jumlah perkara diputus sebanyak 10.087 perkara atau rata-rata 1.261 perkara per bulan. Jumlah sisa perkara sampai dengan akhir Agustus 2017 sebanyak 3.116 perkara. Jumlah sisa tersebut perkara berkurang 16,71 persen dibandingkan periode yang sama pada 2016 dengan jumlah 3.717 perkara.
 
“Sementara dari sisi rasio produktivitas beban kerja penanganan perkara sebesar 76,40 persen lebih rendah daripada rasio beban kerja pada 2016 sebesar 73,41 persen,” ujar  Kepala Biro Hukum dan Humas Abdullah di Gedung MA, Jakarta (22/9/2017). Begini Cara MA Mengatasi Hambatan Peradilan
 
Berikut tabel data rasio produktivitas beban perkara pada masing-masing kamar sebagai berikut:
 
Kamar Sisa 2016 Masuk Jumlah Beban Putus Sisa Akhir Rasio Produktivitas
Perdata 1.130 4.360 5.490 3.813 1.677 69,45 %
Pidana 1.028 3.139 4.167 3.054 1.113 73,29 %
Perdata Agama 0 657 657 584 73 88,89 %
Pidana Militer 131 413 544 475 69 87, 32 %
Tata Usaha Negara 68 2.277 2.345 2.161 184 92, 15 %
Jumlah 2.357 10.846 13.203 10.087 3.116 76,40 %
 
Ia menjelaskan beban perkara MA Januari–Agustus 2017 sebanyak 13.203 perkara yang terdiri dari perkara yang diterima sebanyak 10.846 perkara. Sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Jadi, rata-rata perkara masuk pada periode tersebut sebanyak 1.355 perkara per bulan.
 
“Jumlah perkara yang diterima mengalami peningkatan sebesar 9,69 persen dibanding perkara yang diterima periode yang sama tahun 2016 menerima 9.888 perkara atau rata-rata 1.236 perkara per bulan,” ujarnya.
 
Ia melanjutkan jika dikelompokkan berdasarkan jenis kewenangan, perkara yang diterima periode Januari-Agustus 2017. Permohonan kasasi sebanyak 7.918 perkara (73 persen dari keseluruhan perkara). Permohonan hak uji materil sebanyak 51 perkara (0,47 persen dari keseluruhan perkara) dan permohonan grasi sebanyak 25 perkara (0,23 persen) dari keseluruhan perkara.
 
“Sebanyak 1.628 dari 2.852 perkara peninjauan kembali (53.58 persen) pada periode ini adalah PK atas putusan pengadilan pajak,” ungkapnya.
 
Sedangkan alokasi beban perkara kepada masing-masing kamar adalah sebagai berikut: kamar perdata sebanyak 4.360 perkara (40,20 persen), terdiri dari perdata umum sebanyak 3.068 perkara dan perdata khusus sebanyak 1.292 perkara; kamar pidana sebanyak 3.139 (28,94 persen) yang terdiri dari perkara pidana umum sebanyak 999 perkara dan pidana khusus sebanyak 2.140 perkara.
 
Kamar agama sebanyak 657 perkara (6.06 persen); kamar militer sebanyak 413 (3,81 persen); dan kamar TUN sebanyak 2.277 perkara (20,99 persen). Khusus untuk perkara TUN, dari 2.277 perkara, sebanyak 1.623 (71,50 persen) adalah perkara PK pajak.
 
Beban per majelis
Abdullah mengatakan seharusnya jumlah hakim agung berjumlah 60 hakim, tetapi saat ini per tanggal 1 September 2017, jumlah hakim agung sebanyak 44 orang. Dengan jumlah beban perkara 13.203 perkara. Karena itu, rasio beban penanganan perkara pada periode Januari-Agustus 2017 adalah 1.300 berkas.
 
“Setiap berkas diperiksa secara majelis yang terdiri dari 3 hakim agung. Maka setiap hakim agung mendapat alokasi rata-rata 900 berkas. Apabila dalam setiap berkas perkara, dokumen yang harus dibaca minimal sebanyak 100 halaman (terdiri putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, memori dan kontra memori). Jadi setiap hakim agung selama 8 bulan harus membaca sebanyak 90.000 halaman berkas,” katanya.
 
Jika beban perkara tersebut dialokasikan kepada masing-masing kamar, maka proporsi beban dengan jumlah hakim agung adalah sebagai berikut:
 
Kamar Jumlah Hakim Agung Jumlah Beban Rasio Beban Rata-Rata Beban Hakim Agung Prediksi Jumlah Minimal Halaman Berkas
Perdata 15 5.490 1: 366 1.098 109.800
Pidana 15 4.167 1: 278 833 83.300
Perdata Agama 5 657 1: 131 394 39.400
Pidana Militer 3 544 1: 181 544 54.400
Tata Usaha Negara 6 2.345 1:391 1.173 117.300
Jumlah 44 13.203 1:300 900 90.000
 
Dia mengingatkan mulai dari perkara masuk hingga diputus, harus diselesaikan MA selama 250 hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada percepatan putusan tergantung tingkat kesulitan masing-masing perkara. “Jika melewati 250 hari dalam memutus, maka majelis harus melaporkan kepada ketua MA terkait kesulitannya, yang nanti akan dbahas di rapat pleno. Jika jangka waktu 5 bulan tidak selesai harus membuat laporan,” ujarnya.
 
“Jika dibandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah hakim agung, menunjukkan rasio produktivitas memutus perkara periode Januari-Agustus 2017 adalah 1: 229 perkara.” (Baca Juga : MA Berhasil Kikis Tumpukan Perkara)  
 
Sedangkan, kinerja individu hakim agung ketika memberi pendapat dalam majelis yang dituangkan dalam advis blaad adalah rata-rata sebanyak 688 pendapat. Sejak MA menerapkan sistem pembacaan berkas secara serentak pada akhir tahun 2013 menjadi sebuah keharusan.  Ia menerangkan dalam sistem pembacaan berkas serentak, hakim agung tidak bisa berpendapat dengan menyatakan mengikuti pendapat hakim agung yang lainnya seperti pada pembacaan berkas bergiliran.
 
Adapun rata-rata produktivitas memutus majelis dan produktivitas hakim agung dalam memberikan pendapat pada masing-masing kamar adalah:
 
Kamar Jumlah Hakim Agung Jumlah Beban Putus Rasio Produktivitas Memutus Prod. Pendapat Hakim Agung Sisa Akhir
Perdata 15 5.490 3.813 1: 254 763 1.677
Pidana 15 4.167 3.054 1: 204 611 1.113
Perdata Agama 5 657 584 1: 117 350 73
Pidana Militer 3 544 475 1: 158 475 69
Tata Usaha Negara 6 2.345 2.161 1: 360 1.081 184
Jumlah 44 13.203 10.087 1: 229 688 3.116
 
Berdasarkan data tersebut, dapat digambarkan rasio produktivitas masing-masing hakim agung dalam memberikan pendapat (advisblaad) pada periode Januari-Agustus 2017 adalah:
 
Kamar Jumlah Hakim Agung Rata-rata Beban Hakim Agung Prod. Pendapat Hakim Agung Rasio Produktifitas
Perdata 15 1.098 763 69,45 %
Pidana 15 833 611 73, 29 %
Perdata Agama 5 394 350 88, 89 %
Pidana Militer 3 544 475 87, 32 %
Tata Usaha Negara 6 1.173 1.081 92, 15 %
Jumlah 44 900 688 76, 40 %
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua