Kementerian Ketenagakerjaan sudah menemukan indikasi pelanggaran ketenagakerjaan pada pabrik PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran di pabrik ini telah merenggut nyata lebih dari 47 orang karyawan dan menyebabkan luka puluhan karyawan lainnya. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka yakni pemilik pabrik (IL), direktur operasional (AH), dan seorang pekerja (SE).
Indikasi pelanggaran itu antara lain tampak pada jumlah karyawan yang dimasukkan program BPJS Ketenagakerjaan. “Dari 103 pekerja, hanya 27 yang didaftarkan ikut program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya sangat mengunjungi pabrik yang terbakar itu, Minggu (29/10) kemarin.
Dugaan pelanggaran lain ada tidak adanya jalur evakuasi, tidak memadainya sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Bahkan dari korban yang meninggal terungkap fakta ada karyawan yang masih berusia di bawah umur. Perusahaan diduga melanggar larangan mempekerjakan anak-anak. Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, membentuk tim evaluasi K3 yang akan bertugas melakukan kajian terhadap pemenuhan aturan ketenagakerjaan di PT Panca Buana Cahaya Sukses.
Evaluasi ini juga penting mengingat perusahaan itu menggunakan bahan berbahaya dalam operasionalnya. Tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan akan dikaji oleh tim tersebut. “Tugas tim ini nantinya memastikan pemenuhan standar K3 di industri yang menggunakan bahan berbahaya,” kata Hanif dalam rilis yang diperoleh hukumonline.
(Baca juga: Alami Kecelakaan Kerja, Pahami Regulasi Return to Work).
Hanif berjanji akan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap K3 dan norma ketenagakerjaan. Pasal 87 UU Ketenagakerjaan menyebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselataman dan kesehatan kerja yang terintegtasi dalam sistem manajemen perusahaan. Dalam konteks kasus tersebut, Hanif menekankan kepada perusahaan untuk bertanggung jawab penuh terhadap semua korban. Bagi korban yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan penjaminan akan ditanggung penuh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk korban meninggal mendapat jaminan sebesar Rp170-Rp180 juta. Bagi peserta yang mengalami korban luka dan dirawat di RS, seluruh biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh.
Untuk korban yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Hanif menyebut lembaga yang dipimpinnya akan memberi santunan, begitu pula lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah. Hanif menegaskan perusahaan wajib menanggung semua beban pekerja yang meninggal dan luka sesuai standar BPJS Ketenagakerjaan.
Dari penelusuran hukumonline, PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, mengatur bagi pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK dan JKM, ketika terjadi resiko terhadap pekerjanya, maka pemberi kerja wajib memberikan hak pekerja sesuai ketentuan yang diatur dalam PP. Artinya, pekerja yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu tetap mendapatkan hak sesuai manfaat program JKK dan JKM namun seluruh biayanya ditanggung pemberi kerja.
