Jumat, 24 November 2017
Aspek Perlindungan Hukum Bagi Runner dalam Ajang Lomba Lari
Klausula pelepasan tanggung jawab penyelenggara ajang lomba lari ternyata menyimpan masalah hukum, baik perdata maupun pidana. Para pelari pun perlu memahami berbagai risiko dalam mengikuti ajang lomba lari, mulai dari cedera hingga kematian. 
Norman Edwin Elnizar
Aspek Perlindungan Hukum Bagi Runner dalam Ajang Lomba Lari
Ilustrasi. Foto: freepik.com

Ajang lomba lari sedang menjamur di Indonesia beberapa tahun belakangan. Mulai dari fun run 5K dan 10K hingga half marathon bahkan full marathon (42,195 Km) semakin mudah ditemukan silih berganti hampir tiap bulan. Yang anda harus tahu, pihak penyelenggara sering mencantumkan klausula baku berisi pelepasan hak menuntut atau sering disebut waiver yang harus disetujui para runner bersamaan pembayaran kepesertaan.

 

Waiver ini ternyata bermasalah dari segi hukum perlindungan konsumen. Para runner sebaiknya mengetahui dengan baik hak-haknya sebagai konsumen yang dilindungi hukum sebelum memutuskan ikut ajang lomba lari.

 

Runner (pelari) sebagai peserta harus setuju untuk tidak mempermasalahkan secara hukum apapun masalah yang terjadi selama perlombaan. Demikian inti dari berbagai variasi klausula baku waiver dalam syarat dan ketentuan lomba lari yang hukumonline telusuri. Berikut beberapa contoh waiver dari beberapa ajang lomba lari yang diadakan tahun 2017 ini:

 

No.

Lomba lari

Klausula waiver

1

2XU Compression Run

SYARAT DAN KETENTUAN

  1. INDIVIDU bertanggung jawab penuh atas dan menanggung segala risiko berupa cedera badan, cacat tubuh, kematian, atau kerusakan properti yang mungkin diderita atau didapat INDIVIDU karena berpartisipasi di Acara ini dan dimana cedera badan, cacat tubuh, kematian atau kerusakan properti mungkin muncul, sebagai akibat, atau sebagai bagian dari atau disebabkan oleh atau karena kelalaian dan/ atau pengabaian ketentuan-ketentuan (seperti yang ditunjukkan di bawah) atau salah satu dari mereka atau hal lainnya, dan terlepas hal yang sama terjadi sebelum, sesudah atau ketika berkompetisi dan/atau berpartisipasi di Acara. INDIVIDU mengerti dan memahami bahwa terdapat risiko-risiko dan bahaya-bahaya yang berkaitan dengan keikutsertaan di Acara ini yang dapat menyebabkan cedera badan, cacat, dan kematian. Segala risiko dan bahaya yang berkaitan dengan partisipasi di Acara ini dipahami oleh INDIVIDU terlepas segala risiko dan bahaya mungkin disebabkan oleh pengabaian ketentuan-ketentuan dan lainnya.
  2. Sehubungan dengan risiko-risiko yang ditanggung oleh INDIVIDU, maka INDIVIDU melepaskan, mengabaikan, dan setuju untuk tidak menuntut Penyelenggara/promotor, KEY POWER SPORTS, para peserta, Sponsor Acara and agen PR Acara, rekanan yang berpartisipasi, organisasi yang menjamin, (atau afiliasi lainnya), pejabat resmi, pemilik kendaraan, pengemudi, para sponsor, pemasang iklan, para pemilik, para penyewa, pemberi sewa dari lokasi lomba,yang menyelenggarakan Acara dan para petugas, para agen, dan para karyawan (untuk keperluan yang disebutkan ini akan disebut sebagai Pers) dari segala kewajiban kepada diri anda, perwakilan pribadi anda, pihak yang ditunjuk, dan para pelaksanan, dari segala dan seluruh klaim, tuntutan, kerugian atau kerusakan dari INDIVIDU atau kerusakan properti, terlepas hal tersebut terjadi atau disebabkan atau diduga sebagai akibat baik keseluruhan maupun sebagian karena kelalaian Pers atau lainnya.
  3. Dengan ini INDIVIDU setuju bahwa Pelepasan dan Pengabaian Tanggung Jawab, Asumsi Risiko dan Perjanjian Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diatas, termasukan kelalaian operasi penyelamatan (jika ada) dan dimaksudkan seluas mungkin dan mencakup sebanyak mungkin sebagaimana yang diijinkan oleh hukum Indonesia dimana Acara ini dilaksanakan.

(sumber: http://bit.ly/2hYX9dX)

2

Jakarta Marathon

PERATURAN DAN PEDOMAN

  1. Panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kejadian kecelakaan, cedera, cacat dan bahkan kematian yang menimpa peserta yang diakibatkan oleh kelalaian / ketidakpatuhan peserta atas peraturan dan pedoman Jakarta Marathon 2017 ini.

(Sumber: http://bit.ly/2jgDbrs)

3

Bali Marathon

PERATURAN

PEMBEBASAN DAN PENGESAMPINGAN TANGGUNG JAWAB

Peserta dengan ini mengesampingkan, membebaskan, menyatakan tidak akan menuntut Penyelenggara dan akan membebaskan Penyelenggara dan segala pihak yang berhubungan dengan Penyelenggara atas segala tanggung jawab, klaim, tindakan, atau kerugian yang mungkin timbul atau berhubungan dengan pendaftaran atau keikutsertaan Peserta pada event Maybank Bali Marathon.

Penyelenggara, anak perusahaan/cabang, direksi, pejabat, Karyawan, agen, partner dan penerima lisensi tidak bertanggung jawab atas segala kerugian immaterial baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan potensi profit, nama baik data ataupun hal immaterial lainnya.

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan sebelumnya, Peserta dengan ini setuju bahwa maksimum penggantian kerugian yang akan diberikan oleh Penyelenggara adalah sebesar uang yang diterima oleh Penyelenggara dari Peserta.

(sumber: http://bit.ly/2iHR9mM)

(Litbang Hukumonline)

 

Timbul Thomas Lubis, advokat senior yang pernah aktif di organisasi olahraga tingkat nasional dan internasional, menjelaskan kepada hukumonline bahwa pada dasarnya untuk alasan apapun tidak ada waiver yang bisa mengesampingkan ketentuan pidana dalam hukum positif. “Nggak laku waiver begitu,” ujarnya kepada hukumonline melalui sambungan telepon (9/11).

 

Timbul tercatat pernah menjabat di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia, Komite Hukum Seagames Federation, Dewan Olimpiade Asia serta berbagai organisasi olahraga lainnya dan selama ini banyak bersentuhan dengan aspek hukum dalam olahraga. Bagi Timbul, waiver justru menunjukkan iktikad tidak baik penyelenggara. “Itu sudah iktikad jelek, tahu ada kemungkinan buruk tapi minta waive,” tegasnya.

 

Menurut Timbul, untuk urusan risiko sebesar urusan keselamatan tidak layak dilakukan dengan tanpa penjelasan yang baik. “Harusnya dikumpulin, dijelasin, dia mau teken atau nggak, dan harus dijelaskan juga you teken dari segi pidana nggak laku ini, begitu kalau bener,” tambahnya.

 

Menurut partner LGS ini, persetujuan peserta pun hanya sebatas lingkup keperdataan. “Kita tidak bisa waive ketentuan pidana yang diatur oleh hukum positif secara mandatory, tandatangan itu kan hanya perdata saja,” katanya.

 

Dengan membandingkan dengan ketentuan dalam Olimpiade bagi para atlet, Timbul mengatakan justru dalam Olimpiade tidak pernah ada klausula baku waiver semacam itu bagi atlet yang bertanding. Iktikad baik penyelenggara ditunjukkan pada ketatnya berbagai persiapan, standar keamanan, keselamatan, aturan main pertandingan serta pengawasan yang melibatkan banyak ahli.

 

Ada konvensi yang berlaku bahwa dengan standar ketat demikian maka setiap cedera atau kecelakaan pertandingan yang terjadi bukanlah akibat kelalaian apalagi iktikad buruk penyelenggara Olimpiade. Belakangan memang menurut Timbul para atlet Olimpiade diminta menandatangani surat pernyataan akan mematuhi semua ketentuan yang berlaku, tapi tidak berisi waiver sama sekali.

 

Timbul setuju bahwa hubungan hukum para runner pada ajang lomba lari berbayar yang tengah marak di Indonesia ini adalah konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, secara perdata ada kewajiban produk yang harus dipenuhi penyelenggara sebagai pelaku usaha yang menjual “tiket” kepesertaan lomba lari. “Apakah sudah mengerjakan tugas-tugasnya atau tidak? Bisa perlindungan konsumen,” imbuhnya.

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku baru mengetahui adanya model klausula baku berupa eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) dalam ajang lomba lari. Menurut Mustofa dari Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, klausula baku semacam itu dilarang keras oleh UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

 

Mustofa merujuk pasal 18 UU Perlindungan Konsumen mengenai larangan tersebut. “Sangat dilarang UU Perlindungan Konsumen, bahkan ada ancaman pidananya,” jelasnya kepada hukumonline.

 

Ia sangat yakin bahwa hubungan runner dengan penyelenggara adalah konsumen-pelaku usaha karena adanya transaksi pembayaran untuk sejumlah fasilitas yang dijanjikan. “Salah satu indikasi kuat hubungan perdagangan konsumen-pelaku usaha adalah adanya transaksi,” lanjutnya.

 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 18

  1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
    4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
    5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
    6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
    7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
    8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

 

Mustofa menjelaskan bahwa yang menjadi masalah bukan soal klausula baku, melainkan isi dari klausula bakunya. “Klausula baku itu diizinkan, memang dipandang keniscayaan sebagai akibat makin kompleksnya transaksi yang ada, tapi tidak semena-mena eksploitasi pihak yang lemah, diatur batasannya di pasal 18,” ungkapnya.

 

Hingga saat ini menurut Mustofa memang belum pernah ada aduan ke YLKI dari kalangan runner atas persoalan terkait ajang lari. Dia mengatakan seharusnya konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian terhadap runner sebagai konsumen, Mustofa mengingatkan bahwa UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah. Bukannya dengan pernyataan melepaskan tanggung jawab sejak awal.

 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 19

  1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
  2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
  4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

 

Kecelakaan hingga kematian di Ajang Lomba Lari

Penelusuran hukumonline menemukan sejumlah kecelakaan yang dialami para runner hingga tahun 2017 berikut. Kerugian yang diderita oleh peserta berbagai ajang lomba lari mulai dari cedera, cacat permanen, hingga meninggal dunia.

 

Diolah dari berbagai sumber. (Litbang Hukumonline)

 

Mewakili komunitas runner yang rutin mengikuti berbagai ajang lari, koordinator FHUI Runners, Elizabeth Silalahi menjelaskan kepada hukumonline bahwa siapapun yang menjadi penyelenggara seharusnya memiliki standar memadai. “Dari pemerintah jika mengizinkan EO (event organizer, red) tertentu mengadakan race, harus punya standar tertentu, jika tidak mampu dijaga seharusnya jangan diberi izin lagi sampai bisa memperbaiki,” katanya.

 

Elizabeth yang juga lawyer ini mengakui bahwa penyebab kecelakaan saat berlari memang bisa timbul dari runner, penyelenggara, atau bahkan pihak ketiga. Namun, dengan mengambil contoh penyelenggaraan Jakarta Marathon 2017 lalu, ia menilai jelas merupakan tanggung jawab penyelenggara. “Bahwa kemungkinan ada yang sakit jantung itu tanggung jawab runner, tapi kalau keamanan jalur tanggung jawab panitia,” lanjut runner yang akrab disapa Bebeth ini.

 

Selain juga sepakat bahwa para runner adalah konsumen, perempuan yang akrab disapa Bebeth ini menggarisbawahi jika suatu ajang lari terus berulang kelalaiannya bisa dianggap menyengaja. Padahal, sebagai penyelenggara lomba lari seharusnya melindungi keselamatan para pelari yang merupakan konsumen mereka. “Kayak nonton konser terus kita beli tiket, tiba-tiba sound system nggak bunyi kita nggak dengar musiknya, kita bisa bilang itu lalai. Dari tahun ke tahun kok nggak ada perbaikan?” imbuhnya.

 

“Kalau ada class action (gugatan perwakilan kelompok, red), datang ke YLKI, aku nggak akan surprise, kalau terjadi aku dukung,” pungkasnya.

 

Meskipun demikian, Bebeth juga memberikan peringatan pada para runner agar juga memperhatikan kondisi tubuh sebelum berlari.

 

“Nggak usah terlalu ambisius. Ukur (kondisi) badan sendiri kapan lelah, kapan harus istirahat, mengingat kita kan bukan atlet. Jangan terlalu push too hard (memaksakan diri, red), kesehatan lebih penting lah, listen to your body,” kata Bebeth berbagi tips.

 

Poinnya, para runner juga harus melakukan persiapan yang cukup sesuai medan yang akan dihadapi.

 

Sudah Mendapat Sertifikasi Ternyata Bukan Jaminan

Insiden yang belum lama terjadi di Jakarta Marathon 2017 ketika seorang pelari ditabrak mobil dalam rute yang tersedia menjadi contoh paling buruk terbaru menurut Bebeth. Sebabnya karena kendaraan bermotor bahkan bus masih bisa lalu lalu lalang di rute pelari. Seharusnya rute berlari telah dijamin steril oleh penyelenggara demi keselamatan runner.

 

Jakarta Marathon sendiri adalah merek dagang yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen KI Kemenkumham). Melalui pangkalan data di laman Dirjen KI hukumonline menemukan bahwa sejak 2014 merek Jakarta Marathon telah didaftarkan sebagai milik PT. Inspiro Mega Impresario sebagai merek Jasa Non UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Kepemilikan merek ini baru akan kadaluarsa pada 15 Januari 2024.

 

Direktur Utama PT. Inspiro Mega Impresario Ndang Mawardi membenarkan bahwa pihaknya adalah pemilik merek dagang Jakarta Marathon yang terdaftar di Ditjen KI. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan Jakarta Marathon telah mendapat sertifikasi dan izin mulai dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), International Association of Athletics Federations (IAAF), hingga Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

 

“Ada technical delegates-nya yang selalu diundang saat pelaksanaan, mereka menilai. Di Indonesia yang tersertifikasi cuma dua, Jakarta dan Bali (Marathon),” ungkapnya.

 

Meskipun begitu Ndang mengakui nilai sertifikasi untuk Jakarta Marathon masih di skala penilaian rendah. Hanya saja IAAF dan AIMS masih memberi rekomendasi untuk dapat diadakan.

 

Ketika dikonfirmasi soal berbagai keluhan soal penyelenggaraan Jakarta Marathon 2017, ia menolak jika pihaknya tidak cukup berusaha maksimal. Menurut Ndang persoalan ada pada koordinasi yang buruk di birokrasi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah memberinya izin tempat.

 

Menurut Ndang, ratusan surat-menyurat dengan berbagai pihak terkait telah ia lakukan termasuk Kepolisian, Kementerian, Dinas Pemprov terkait, dan pengelola gedung sepanjang rute Jakarta Marathon 2017 untuk berkoordinasi sejak jauh hari.

 

“Kita melakukan ini untuk mempromosikan Jakarta, mempromosikan Indonesia,” tandasnya mengapa masih ngotot menyelenggarakan Jakarta Marathon dengan kuota 16.000 pelari tiap tahunnya.

 

Soal kecelakaan, ia menjamin biaya pendaftaraan kepesertaan Jakarta Marathon sudah termasuk biaya asuransi. Sebagai pengamanan juga ada kewajiban menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter bagi peserta half dan full marathon. Sedangkan soal kematian, ia mengakui sejak awal Jakarta Marathon pertama 2013 lalu sudah memakan korban nyawa sebanyak dua orang. Untuk itu adanya waiver dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara dari kesalahan peserta sendiri.

 

“Kita tetap memberikan proteksi asuransi. Korban bisa mendapatkan klaim kalau sudah dirujuk ke rumah sakit, seharusnya tidak menjadi masalah,” tutupnya.

 

Mengenai kecelakaan yang menimpa Jan Arthur saat ditabrak mobil di rute Jakarta Marathon 2017, Ndang menjawab singkat, ”Kendala administrasi.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.