Kamis, 21 Desember 2017

Ius Constitutum dan Ius Constituendum Pengaturan Aborsi di Indonesia

Rumusan pengaturan aborsi dalam RUU KUHP dinilai kaku dan berpotensi menyasar banyak orang, termasuk korban perkosaan. UU Kesehatan sudah mengatur pengecualian.
Muhammad Yasin
Ilustrasi pengaturan aborsi dalam RUU KUHP. Ilustrator: HGW

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berhasil membongkar praktek pengguguran kandungan alias aborsi di sebuah klinik di Palembang, awal Desember 2017. Polisi menetapkan WG, dokter yang diduga membantu melakukan aborsi itu, dan perempuan yang diduga melakukan aborsi, sebagai tersangka.

 

WG dan pasiennya, M, bukanlah yang pertama terjerat kasus hukum gara-gara kasus aborsi. Aturan tentang aborsi sudah ada sejak zaman Belanda sehingga sudah sering dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku. Pengadilan Negeri Rangkasbitung misalnya pernah menghukum seorang calon TKI yang menggugurkan kandungan untuk memenuhi persyaratan keberangkatan sebagai tenaga kerja di luar negeri. Majelis hakim menghukum DK, perempuan yang menggugurkan kandungan, selama satu tahun penjara. Selain kedua kasus tersebut, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa kasus aborsi diproses hingga ke pengadilan.

 

Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kondisi bayi yang belum hidup di luar kandungan dan kemudian digugurkan itu lazim disebut onvoldragen vrucht.

 

Aborsi adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam KUHP, hukum positif di Indonesia yang masih berlaku hingga kini (ius constitutum). Pasal 346 KUHP menyebutkan seorang perempuan yang dengan sengaja melakukan pengguguran atau pematian kandungannya, atau menyuruh orang lain melakukannya, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Selanjutnya Pasal 347 mengancam 12 tahun penjara setiap orang yang melakukan pengguguran kandungan atau pematian kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan si perempuan. Jika si perempuan akhirnya meninggal akibat tindakan itu, ancamannya naik menjadi 15 tahun penjara. Dua pasal berikutnya, 348-349, juga mengatur masalah pengguguran kandungan dengan kualifikasi berbeda.

 

(Baca juga: Jerat Pidana Bagi Penjual Obat Aborsi).

 

SR Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraiannya menyebutkan Pasal 346 mengatur subjek seorang perempuan yang sedang mengandung. Tidak dipermasalahkan apakah perempuan itu bersuami atau tidak; dan berarti bahwa tak jadi masalah apakah si perempuan hamil dalam ikatan perkawinan, atau hamil di luar perkawinan. Bahkan tak dipersoalkan pula apakah kehamilan itu dalam program bayi tabung. Menurut Sianturi, pelaku kejahatan dalam pasal ini bisa tunggal bisa juga pelaku dalam penyertaan. Yang terakhir ini terbaca dari frasa “atau menyuruh orang lain”. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (1986), menyatakan bahwa dalam tindak pidana aborsi ini tidak dipersoalkan alasan apa yang mendorong si ibu melakukan aborsi.

 

Dipaparkan Sianturi, tindakan yang dilarang dalam Pasal 346 adalah mengugurkan kandungan (vrucht) atau mematikan kandungan. Dua tindakan ini harus dipandang senafas. Artinya, mengugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang hidup. Masalah ini sangat penting untuk menentukan mulai kapan suatu tindakan bisa dikualifikasi sebagai aborsi. Mengutip pandangan dokter S.A. Gulam, Sianturi menyebutkan setelah berumur tiga bulan akan diketahui jenis kelamin dan bayinya mulai berbentuk. Jika ini dipakai sebagai patokan, maka menggugurkan kandungan yang belum berusia tiga bulan tak bisa dijerat dengan Pasal 346 KUHP. Tapi Sianturi juga menyebut ada sarjana lain yang pasal ini tetap bisa dipakai sejak terjadi kehamilan.

 

Itu baru perbedaan pandang mengenai kapan saatnya menentukan tindakan sebagai aborsi atau bukan. Faktanya, ada banyak pertanyaan lain yang bisa dikemukakan. Misalnya, apakah perempuan yang tak menghendaki kehamilan, karena merupakan korban perkosaan, juga bisa dijerat pasal-pasal aborsi dalam KUHP? Siapa saja yang bisa disasar dalam tindak pidana aborsi? Kalaupun suatu aborsi dapat dibenarkan, kondisi apa yang memungkinkan tindakan itu dilakukan? Penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam hukum positif dan hukum yang sedang dipersiapkan untuk masa depan (ius constituendum).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua