Sabtu, 27 Januari 2018

Pansus RUU Terorisme Diminta Abaikan Surat Panglima TNI

Pelibatan TNI dalam menangani terorisme tidak perlu dimasukan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, cukup merujuk UU TNI.
Ady Thea DA
Ilustrasi penanganan aksi terorisme. Foto: RES

Tugas Panitia Khusus Revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (RUU Terorisme) terhambat. Surat Panglima Tentara Nasional Indonesia tertanggal 8 Januari lalu seolah membuat proses pembahasan RUU kembali ke titik awal. Dalam suratnya, Panglima meminta beberapa hal, termasuk mengubah judul RUU untuk mengakomodasi keterlibatan militer dalam penanganan terorisme.

Reaksi keras atas surat Panglima itu tak hanya datang dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, tetapi juga sejumlah elemen masyarakat sipil. Yasonna menyesalkan tidak satu suaranya Pemerintah dalam pembahasan RUU, padahal drafnya diusulkan sendiri oleh Pemerintah.

Ada empat poin penting dalam surat Panglima dimaksud. Pertama, agar dibuat UU baru mengganti UU Terorisme karena materi pembahasan RUU Terorisme yang sekarang berproses di DPR lebih dari 50 persen. Kedua, mengusulkan judul RUU diubah menjadi ‘Penanggulangan’ Aksi Terorisme. Jika masih menggunakan judul ‘Pemberantasan’ Tindak Pidana Terorisme, penanganan aksi terorisme menjadi sempit karena yang diberi kewenangan hanya Polri. Selain itu, istilah ‘pemberantasan’ memberi kesan UU baru bisa digunakan bila terjadi aksi terorisme. Seharusnya dalam menghadapi terorisme menggunakan strategi penegakan hukum yang proaktif atau delik formil sehingga bisa menjerat pelaku pada tahap perencanaan.

(Baca juga: Cegah Terorisme, Presiden Minta Revisi UU Terorisme Segera Rampung).

Ketiga, defenisi terorisme. TNI mengusulkan defenisi terorisme yakni kejahatan terhadap negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional. Keempat,  tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Tugas tersebut dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan berkoordinasi dengan BNPT dan/atau kementerian/lembaga terkait. Aksi terorisme itu meliputi aksi teror terhadap Presiden dan wakil Presiden serta keluarganya dan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan yang berada di Indonesia. Teror terhadap kapal, pesawat udara dan objek vital nasional serta terhadap kapal dan pesawat asing di wilayah Indonesia. Selanjutnya, aksi. terorisme yang ditangani TNI yaitu aksi teror di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, kawasan regional dan/atau internasional. Terakhir, aksi teror yang membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam hal penindakan, TNI melakukan segala upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan kepada pelaku aksi terorisme. Penindakan itu dilakukan dengan cara menghentikan atau menanggulangi aksi terorisme serta menangkap pelakunya yang kemudian diserahkan kepada Polri atau pejabat yang berwenang.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menuntut agar pembahasan revisi UU Terorisme tetap berada dalam kerangka penegakan hukum (criminal justice system model) jangan bergeser ke arah war model. Koalisi juga berharap Pansus DPR tidak mengakomodasi usulan TNI itu terutama soal perubahan judul, defenisi, dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI karena itu bakal merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM.

(Baca juga: Terkait HAM, 8 RUU dalam Prolegnas 2018 Mesti Dikawal).

Direktur Imparsial, Al Araf, menilai pelibatan militer dalam penanganan terorisme tidak perlundi atur dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya peran TNI sudah jelas di atur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang intinya militer dapat ikut menangani terorisme dalam rangka tugas militer selain perang jika ada keputusan politik negara. "Yang dimaksud dengan keputusan politik negara sebagaimana penjelasan pasal 5 UU TNI yaitu keputusan Presiden sengan pertimbangan DPR," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/1).

Direktur Eksekutif LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, berpendapat setiap pihak bisa memberi usulan terhadap RUU yang dibahas DPR, apalagi TNI menjadi salah satu mitra kerja Komisi I. Namun, rekomendasi itu harusnya tidqk langsung disampaikan TNI kepada Pansus RUU Terorisme tapi melalui otoritas sipil yakni Kementerian Pertahanan.

Bagi Alghif sangat berbahaya ketika tentara diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme. Misalnya, saat terjadi salah tangkap, bagaimana korban meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan? Sampai saat ini UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi sehingga anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum tidak bisa di adili di peradilan umum. Lain halnya jika perkara salah tangkap itu dilakukan aparat kepolisian, korban bisa mengajukan langkah hukum ke pengadilan melalui mekanisme pra peradilan. "Jika nanti terjadi salah tangkap oleh tentara, bagaimana korban mendapat keadilan?," tukasnya.

Korban Terorisme

Peneliti ICJR, Ajeng Gandhini, menyoroti usulan TNI mengenai tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme melalui OMSP dengan pencegahan, penindakan, dan pemulihan berkoordinasi dengan BNPT dan/atau kementerian/lembaga terkait. Dia mengingatkan korban terorisme bukan saja langsung tapi juga tidak langsung seperti korban salah tangkap. ICJR mencatat jumlah kasus salah tangkap selama 2016 ada 3 kasus. Belum lagi korban extra judicial killing, jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang. "Usulan TNI ini  fokus pada pemulihan kondisi dan situasi bukan korban," paparnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif AIDA, Hasibullah Sastrawi, mengapresiasi dan mendukung pemerintah yang mulai memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban terorisme baik medis dan psikologis. Pemenuhan hak korban itu perlu diamanatkan dalam RUU Terorisme dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasibullah berharap RUU Terorisme memperkuat pemenuhan hak korban seperti kompensasi yang selama ini belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan kompensasi bagi korban terorisme layaknya tidak menggunakan mekanisme putusan pengadilan tapi melalui putusan lembaga negara yang terkait baik itu LPSK atau BNPT. "Sehingga para korban bisa mendapatkan hak kompensasi secara mudah dan dalam waktu secepatnya," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/1).

Penting juga RUU Terorisme memuat pasal yang memerintahkan penanganan medis secara cepat di RS terdekat tanpa khawatir biayanya karena itu ditanggung penuh pemerintah. Dalam pemenuhan hak korban, antar lembaga negara harus bersinergi dan bekerjasama secara baik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua