Jumat, 02 February 2018

Menyoal Batasan Hukum Penggeledahan Kantor Advokat

Perlu dibentuk aturan bersama antara unsur advokat, kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan yang mengatur code of conduct penggeledahan kantor advokat.
CR-25
Chandra M. Hamzah ( Mantan Komisioner KPK) kiri, Thomas Tampubolon (Sekjen DPN Peradi) kedua kiri dan Muhammad Ismak (Ketua Umum DPP AAI) kanan, saat menjadi pembicara di acara diskusi terbatas di Jakarta, Kamis (31/1). Acara diskusi yang diadakan oleh hukumonline dan bekerjasama dengan Asosiasi Advoat Indonesia (AAI) tersebut mengambil tema Imunitas Advokat dan Risiko Obstruction of Justice. Foto: RES

Beberapa advokat mungkin pernah mengalami penggeledahan kantornya oleh pihak berwajib. Terakhir yang masih hangat dalam ingatan adalah penggeledahan oleh KPK terhadap kantor advokat Yunadi & Associates, yang merupakan kantor advokat milik Fredrich Yunadi. Bukan tanpa alasan, pihak berwajib sudah pasti mencari barang bukti berupa dokumen terkait kasus yang tengah diselidiki. Namun, tindakan tersebut justru menjadi kekhawatiran tersendiri bagi advokat.

 

Terlepas dari nama kantor advokat di atas, salah satu yang dikhawatirkan oleh mayoritas advokat atas tindakan itu adalah terbongkarnya dokumen rahasia klien yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang sedang ditangani pihak berwajib. Bila hal itu terjadi, maka dapat dikatakan bahwa penegak hukum telah sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya (abuse of power).

 

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Muhammad Ismak, dalam acara diskusi terbatas yang diselenggarakan Hukumonline-AAI dengan tema “Imunitas Advokat dan Obstruction of Justice”, di kantor hukumonline, Rabu (31/1).

 

Dalam pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan bahkan sampai pada bentuk perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

 

Sebaliknya, ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang dilakukan advokat, demi kelancaran proses penyidikan maka penegak hukum berwenang untuk memeriksa berkas perkara yang dimiliki advokat sebagai barang bukti kejahatan.

 








Pasal 19



(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.



(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.


 

Ismak menegaskan bahwa pihak berwajib seharusnya memikirkan bagaimana code of conduct dalam menggeledah kantor advokat. Soalnya, dokumen klien sangat berkaitan dengan karier seorang advokat. “Kalau penegak hukum bisa bebas tanpa adanya batasan tertentu dalam menggeledah kantor advokat, justru bisa mematikan karier para advokat,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua