Sabtu, 03 Pebruari 2018

Fredrich "Kalah Cepat" Dibanding KPK

Jika perkara pokok disidangkan, maka permohonan praperadilan akan gugur.
Aji Prasetyo
Fredrich Yunadi. Foto: RES

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana perkara pokok advokat Fredrich Yunadi pada Kamis (8/2). Sidang ini hanya berselang beberapa hari dari rencana sidang perdana praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki Widodo mengatakan jika hakim yang nantinya akan memimpin sidang ini adalah Zaifuddin Zuhri. "Kemudian ada Sigit Herman Binaji, Mahfuddin, Duta Baskara, Titi Sansiwi sebagai hakim anggota dan panitera," kata Ibnu saat dikonfirmasi.

 

Dengan digelarnya sidang perkara pokok, maka besar kemungkinan usaha Fredrich menguji langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gugur. Padahal, pihak penasihat hukum telah melakukan upaya agar praperadilan lebih cepat disidangkan yang dugaannya untuk menghindari pelimpahan perkara.

 

"Alasan persidangannya terlalu lama karena harus dipanggil dengan delegasi lewat PN Jakarta Barat mengingat alamat Kuasa Pemohon berada di wilayah Jakarta Barat. Setelah dicabut kemudian pada 24 Januari 2018 telah didaftarkan kembali oleh Kuasa Pemohon dengan alamat di wilayah Jakarta Selatan," kata humas PN Selatan Achmad Guntur.

 

Baca:

 

Kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa mengaku terkejut dengan proses pelimpahan berkas yang berujung dijadwalkannya pemeriksaan perkara pokok. Meskipun begitu ia mengaku tetap menghormati langkah yang dilakukan KPK. Menurut Refa, jika pemberkasan sudah selesai maka sudah sepatutnya KPK melimpahkan ke Pengadilan.

 

Namun Refa juga memberikan catatan jika pelimpahan tersebut bukan karena ingin menyiasati agar praperadilan yang diajukan kliennya gugur. Seperti diketahui, jika perkara pokok telah disidangkan, maka hakim tunggal akan menggugurkan permohonan praperadilan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua