Senin, 26 Pebruari 2018

​​​​​​​Cerita di Balik Survei Kantor Hukum Korporasi

​​​​​​​Hukumonline berkomitmen untuk menghadirkan laporan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fathan Qorib
Ilustrasi: HGW

Hukumonline.com sejak lama telah memberikan perhatian besar dan mendalam kepada dinamika profesi hukum di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, hukumonline semakin serius ikut ambil bagian dalam upaya mewujudkan profesi hukum yang profesional dan berintegritas. Hal tersebut dilakukan hukumonline dalam berbagai cara mulai dari pemberitaan, layanan informasi dan analisis, serta berbagai kegiatan seminar dan diskusi bagi profesi hukum, khususnya bagi kalangan lawyer atau advokat. 

 

Salah satu persembahan spesial redaksi hukumonline bagi kalangan advokat adalah serial artikel mengenai “Sejarah Kantor Hukum Advokat I dan II” yang diterbitkan menjelang akhir 2017 lalu. Awal 2018 ini hukumonline kembali menyajikan serial tulisan yang memotret wajah firma hukum korporasi di Indonesia.

 

Dalam rangkaian tulisan kali ini hukumonline lebih sekadar memotret wajah kantor hukum korporasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, hukumonline juga membuat peringkat firma-firma hukum tersebut.

 

Tentu tak mudah bagi kami menyajikan itu semua ke pembaca. Tengok saja saat membuat dua serial artikel mengenai sejarah kantor hukum advokat Oktober-November 2017 lalu, belasan narasumber, lusinan literatur hingga penelusuran ke berbagai lini dilakukan tim Redaksi Hukumonline. Waktu yang dibutuhkan pun tak sebentar. Tiap serial artikel sejarah kantor hukum membutuhkan waktu satu bulan pengerjaannya, sehingga untuk dua serial dikerjakan hampir dua bulan lamanya. Berkali-kali revisi harus dilakukan demi keakuratan data. Hasilnya, kami serahkan kepada pembaca untuk menilainya.

 

Baca:

 

Kini, hukumonline mencoba memotret wajah firma hukum korporasi di Indonesia. Sama seperti serial sejarah kantor advokat, pengerjaan potret firma hukum korporasi ini membutuhkan waktu tak sebentar. Bahkan, tantangannya semakin kompleks.

 

Mulai akhir tahun 2017 tepatnya awal Desember, hukumonline melayangkan kuesioner daring kepada 25 law firm. Ke-25 law firm tersebut seluruhnya merupakan pelanggan hukumonline. Melalui self assessment atau mengisi sendiri kuesioner, firma-firma hukum itu kami harapkan dapat memberikan informasi yang akurat seputar data kantornya. Kuesioner dilayangkan melalui email ke masing-masing kantor hukum.

 

Kuesioner ini bermaksud untuk melihat lebih jauh wajah kantor hukum yang bergerak di korporasi. Tapi dalam perkembangannya, tak seluruh kantor hukum mengisi kuesioner. Dari 25 kantor hukum yang diminta mengisi kuesioner, sebanyak 19 kantor hukum mengembalikan kuesioner hingga berhasil dikonfirmasi data-datanya. Kami cukup puas dengan jumlah tersebut, dan mengapresiasi kantor-kantor hukum yang meluangkan waktu mereka untuk mengikuti survei hukumonline ini.

 

Tim Litbang Hukumonline kemudian melakukan proses berikutnya yaitu mengkonfirmasi data hasil kuesioner kepada masing-masing kantor hukum. Proses konfirmasi dilakukan dengan menghubungi langsung ke partner, associate hingga staf kantor hukum. Proses konfirmasi ini penting untuk memastikan akurasi data yang diberikan kantor-kantor hukum tersebut sebelumnya. Dari hasil kuesioner kami dapat mengetahui data antara lain jumlah partner, associate, of counsel, lawyer asing, afiliasi law firm asing, area praktik dan kantor cabang yang dimiliki kantor hukum.

 

Untuk mengukur besarnya kantor hukum, Redaksi Hukumonline sepakat untuk menggunakan ukuran jumlah total fee earners dari kantor tersebut. Fee earners di sini meliputi partner, associate, of counsel hingga lawyer asing yang dimiliki kantor hukum. Semakin banyak jumlah fee earners, maka semakin besar atau tinggi peringkat kantor hukum tersebut.

 

Seperti yang diutarakan Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Indra Safitri, bahwa corporate law firm harus besar. Hal ini semata untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi sang klien. “Misalnya kebutuhan transaksi 150-180 kebutuhannya, nah kita harus sudah punya 200 sampai 300 (advokat) lah ya, harus sama lah dengan law firm-law firm seperti di Malaysia atau Singapura misalnya,” katanya.

 

Banyaknya jumlah fee earners sebagai salah satu parameter besarnya kantor hukum antara lain digunakan juga oleh Georgetown Law School. Menurut mereka, semakin banyak advokat dan lokasi kantor yang dimiliki oleh kantor hukum, maka kantor tersebut bisa dianggap sebagai firma hukum besar. Dengan demikian, sebagai corporate law firm, firma hukum tersebut harus bisa melayani korporasi dengan berbagai area praktiknya.

 

Oleh karena itu, selain pertanyaan soal jumlah fee earners, di dalam kuesioner juga memasukkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kantor cabang, penghargaan yang diperoleh pada tahun 2017, afiliasi dengan kantor hukum asing hingga area praktik utama yang biasa digeluti firma hukum. Potret ini penting untuk melihat perkembangan corporate law firm di Indonesia. Tentu saja, tantangan ke depan juga patut ditilik. Hukumonline juga akan menampilkan data mengenai berbagai hal tersebut.

 

Sebagai catatan, hukumonline memberikan batas waktu pengisian kuesioner dari 7 Desember 2017 hingga 15 Februari 2018. Waktu yang cukup lama untuk pengisian hingga konfirmasi. Hingga akhirnya, dari 25 law firm yang dikirimkan kuesioner, hukumonline berhasil menghimpun data sebanyak 19 law firm. Rinciannya, 12 kantor hukum yang mengisi dan mengembalikan kuesioner serta tujuh kantor hukum dikonfirmasi langsung kepada para partner maupun associate-nya. Sisanya, tidak mengisi kuesioner maupun merespon konfirmasi dari hukumonline. Untuk menjaga keakuratan data, maka hukumonline hanya memeringkat 19 firma hukum yang datanya berhasil diperoleh.

 

Selain Indra Safitri, narasumber lain juga akan menghiasi laporan hukumonline kali ini. Sejumlah partner kantor hukum yang mengisi kuesioner akan menceritakan berbagai strategi mereka menghadapi tahun 2018. Pemangku kepentingan lain baik dari pemerintah maupun stakeholder lain yang kerap menggunakan jasa corporate law firm juga akan bercerita mengenai kualitas yang diperlukan dalam sebuah kantor hukum korporasi.

 

Kami sadar bahwa metode yang kami gunakan dalam survei ini masih jauh dari sempurna. Pasti terdapat kekurangan di sana-sini yang kami perlu perbaiki. Meski demikian, kami berkomitmen untuk menghadirkan laporan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi para profesional hukum dan pihak-pihak pengguna jasa hukum advokat Indonesia.

 

Selamat membaca!!!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua