Selasa, 27 February 2018

Perma Administrasi Perkara Berbasis Online Bakal Terbit

Perma Administrasi Perkara Berbasis Online ini tidak akan mengubah hukum acara atau proses persidangan.
Aida Mardatillah
Gedung MA Jakarta. Foto: RES

Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang, dunia peradilan pun tak ingin ketinggalan. Sejak beberapa bulan terakhir, Kelompok Kerja  (MA) Mahkamah Agung (MA) tengah menyusun Peraturan MA (Perma) tentang Administrasi Perkara Berbasis Teknologi Informasi di Pengadilan (Online) Tingkat MA dan Pengadilan di Bawahnya.

 

Pokja penyusunan Perma ini diketuai Hakim Agung Sultoni Mohdally dan dua anggota Pokja Syamsul Maarif dan Zahrul Rabain. Nantinya, proses administrasi perkara ini berlaku untuk perkara pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara mulai proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga pengiriman salinan putusan bisa dilakukan secara online atau elektronik.

 

“Ditargetkan Perma ini rampung paling lambat tahun ini,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah saat dihubungi Hukumonline, Senin (26/2/2018).  

 

Abdullah menerangkan penyusunan Perma ini ditujukan untuk mentransformasi sistem penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem digital atau berbasis online. Saat ini, MA sedang memetakan seluruh tugas dan fungsi administrasi perkara yang selama ini dilakukan secara manual.

 

“Selain regulasinya, hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan adalah perangkat teknologinya,” kata dia.

 

Menurut dia, penyusunan Perma ini tidak sederhana karena banyak pihak lain yang akan terlibat dalam proses administrasi perkara berbasis online ini. Seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengusaha, dan pihak lain yang berkaitan dengan penanganan perkara di pengadilan.  

 

Perma ini masih dalam proses pembahasan dengan menggelar beberapa kali forum group discussion (FGD). “Baru FGD pertama, nanti ada FGD kedua. Setelah itu masuk tahap perumusan norma-norma sistem administrasi perkara berbasis online,” lanjut Abdullah.    

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua