Selasa, 27 Pebruari 2018
Perma Administrasi Perkara Berbasis Online Bakal Terbit
Perma Administrasi Perkara Berbasis Online ini tidak akan mengubah hukum acara atau proses persidangan.
Aida Mardatillah
Perma Administrasi Perkara Berbasis Online Bakal Terbit
Gedung MA tampak dari depan. Foto: RES

Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang, dunia peradilan pun tak ingin ketinggalan. Sejak beberapa bulan terakhir, Kelompok Kerja  (MA) Mahkamah Agung (MA) tengah menyusun Peraturan MA (Perma) tentang Administrasi Perkara Berbasis Teknologi Informasi di Pengadilan (Online) Tingkat MA dan Pengadilan di Bawahnya.

 

Pokja penyusunan Perma ini diketuai Hakim Agung Sultoni Mohdally dan dua anggota Pokja Syamsul Maarif dan Zahrul Rabain. Nantinya, proses administrasi perkara ini berlaku untuk perkara pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara mulai proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga pengiriman salinan putusan bisa dilakukan secara online atau elektronik.

 

“Ditargetkan Perma ini rampung paling lambat tahun ini,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah saat dihubungi Hukumonline, Senin (26/2/2018).  

 

Abdullah menerangkan penyusunan Perma ini ditujukan untuk mentransformasi sistem penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem digital atau berbasis online. Saat ini, MA sedang memetakan seluruh tugas dan fungsi administrasi perkara yang selama ini dilakukan secara manual.

 

“Selain regulasinya, hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan adalah perangkat teknologinya,” kata dia.

 

Menurut dia, penyusunan Perma ini tidak sederhana karena banyak pihak lain yang akan terlibat dalam proses administrasi perkara berbasis online ini. Seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengusaha, dan pihak lain yang berkaitan dengan penanganan perkara di pengadilan.  

 

Perma ini masih dalam proses pembahasan dengan menggelar beberapa kali forum group discussion (FGD). “Baru FGD pertama, nanti ada FGD kedua. Setelah itu masuk tahap perumusan norma-norma sistem administrasi perkara berbasis online,” lanjut Abdullah.    

 

Dia menjelaskan secara umum Perma ini mengatur proses pendaftaran perkara, membayar perkara, pemanggilan dilakukan secara online. Dalam perkara perdata diatur pengiriman berkas gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik termasuk persiapan proses mediasi dilakukan secara online.

 

Namun, proses pembuktian harus tetap dilaksanakan secara manual hingga pembacaan putusan kecuali pengiriman salinan putusan dilakukan secara online. “Meski dilakukan secara online, tetapi sama sekali tidak mengurangi atau mengubah tahapan beracara di pengadilan,” ujarnya.

 

Untuk perkara pidana, lanjutnya, tahap pendaftaran perkara, biaya perkara dilakukan secara online. Namun, tahapan proses persidangan dari mulai pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa umum, pembelaan terdakwa (Pledoi), jawaban penuntut umum (replik), jawaban terdakwa (duplik), dan pembacaan putusan tetap dilakukan secara manual.

 

“Secara rinci, berapa pasal yang akan diatur dalam Perma ini belum dapat disampaikan sekarang karena masih dalam proses pembahasan.”

 

Selain sedang menyusun Perma Administrasi Perkara Berbasis Online ini, MA juga sedang menyusun beberapa Perma lain. Seperti, Perma tentang Sarana dan Prasarana di MA dan Badan Pengadilan di Bawahnya; Perma tentang Praperadilan bagi Terdakwa dalam Pidana Kurungan; Perma Tindak Pidana Pemilu; Perma tentang Tata Kelola Teknologi Informasi; Perma tentang Protokoler MA dan Pengadilan di Bawahnya yang drafnya sudah masuk pembahasan pimpinan MA.

 

Perma Sarana dan Prasarana Pengadilan ini mengatur standardisasi sarana dan prasarana pengadilan mulai perlengkapan kantor, kendaraan dinas, operasional, berbagai fasilitas dan kebutuhan pengadilan, termasuk rumah dinas aparatur pengadilan termasuk hakim. “Perma ini akan diterbitkan dua atau tiga bulan lagi. Semoga Perma lainnya juga akan segera rampung,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.