Selasa, 13 Maret 2018

Tunda Putusan, Modus Hakim PN Tangerang Terima Suap dari Advokat

Dugaan uang suap itu murni dari advokat karena motivasinya agar mendapat success fee.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, (kedua kanan) bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto (kedua Kiri), Juru Bicara MA, Suhadi (kiri) dan Juru Bicara KPK Febry Diansyah saat menggelar konferensi pers terkait OTT di PN Tangerang, Jakarta. Selasa (13/3) malam. Foto: RES

Empat dari tujuh orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menyandang status sebagai tersangka kasus korupsi (suap). Mereka terdiri dari satu orang panitera penganti, satu orang hakim dan dua orang advokat.

 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan meningkatnya status keempat orang tersebut yang diketahui bernama Tuti Atika (TA) yang merupakan panitera pengganti, Wahyu Widya Nurfitri (WWN) hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, HM Saipudin (HMS) selaku advokat dan Agus Wiratno (AWN) yang juga merupakan advokat sebagai tersangka setelah diadakan gelar perkara dan pemeriksaan secara intensif.

 

WWN dan TA disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Basaria dalam konferensi pers di kantornya Selasa (13/3) malam.

 

Basaria menjelaskan kasus ini sendiri berawal dari adanya laporan masyarakat. Hal yang cukup menarik yaitu pihaknya tidak hanya satu kali ini saja mendapat laporan tentang dugaan korupsi yang dilakukan hakim Widya. KPK, kata Basaria, telah beberapa kali mendapat laporan serupa.

 

"Informasi dari masyarakat tidak hanya satu kali saja dilakukan yang bersangkutan. Kemudian dilakukan penyelidikan setelah sebelumnya mempunyai data yang cukup," ujar Basaria. Baca Juga: PN Tangerang Benarkan Hakim dan Panitera Terjaring OTT KPK

 

Modus yang dilakukan oleh Hakim Widya yaitu menunda proses putusan. Basaria pun menceritakan kronologis dari perkara ini yang dimulai dari adanya komunikasi antara Tuti selaku panitera pengganti dan Agus sebagai advokat terkait perkara gugatan perdata wanprestasi dengan nomor perkara 426/pdt.g/2017/PN Tangerang dengan Tergugat Hj. M, dengan permintaan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian pinjaman hutang.

 

Sidang pembacaan putusan seharusnya dilakukan pada 27 Februari 2018, tetapi ditunda hingga 8 Maret 2018 dengan alasan panitera pengganti sedang umrah. Tuti kemudian memberi informasi kepada Agus jika gugatan yang dilayangkan kliennya akan ditolak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua