Senin, 02 April 2018

MA Larang Buron Ajukan Praperadilan, Ini Masukan ICJR

ICJR khawatir ketidaklengkapan aturan dalam SEMA ini nantinya akan menimbulkan masalah dalam praktik peradilan. Karena itu, perlu pengaturan lebih rinci dan meluas karena banyak aspek penting lain dalam permohonan praperadilan.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: ASH

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 23 Maret 2018. Pertimbangan terbitnya beleid ini karena praktik peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan tersangka dalam status DPO, tetapi saat bersamaan mengajukan praperadilan.

 

Di sisi lain, kondisi itu belum diatur peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ada kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka berstatus DPO. “SEMA ini untuk mengantisipasi tersangka dengan status DPO agar tidak melarikan diri,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah saat dihubungi Hukumonline, Senin (2/4/2018).

 

Abdullah menjelaskan selama ini cukup banyak tersangka dan belum dilakukan penahanan, tetapi melarikan diri. Saat bersamaan, yang bersangkutan justru mengajukan praperadilan ke pengadilan. Artinya, dia lari dari tanggung jawabnya sebagai tersangka. Padahal, kewajiban tersangka untuk membuktikan dirinya tidak seperti yang disangkakan. Karenanya, otomatis haknya mengajukan praperadilan menjadi gugur.

 

“Bila masih tetap memaksakan mengajukan praperadilan, maka putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima,” katanya.

 

SEMA No. 1 Tahun 2018 ini berisi dua poin penting. Pertama, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan. Kedua, jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

 

Belum lengkap

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengapresiasi langkah MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2018 ini. Namun, pengaturan SEMA ini masih belum lengkap. “Masih diatur sedikit-sedikit, meski untuk melengkapi ketidaksempurnaan butuh pengaturan hukum acara praperadilan (yang diatur dalam UU),” kata Anggara saat dihubungi Hukumonline.

 

Dia khawatir ketidaklengkapan aturan dalam SEMA ini nantinya akan menimbulkan masalah dalam praktik peradilan. Karena itu, perlu pengaturan lebih rinci dan meluas karena banyak aspek penting lain dalam permohonan praperadilan yang perlu mendapa perhatian lebih oleh pembentuk Undang-Undang (UU).  

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua