Senin, 02 April 2018
MA Larang Buron Ajukan Praperadilan, Ini Masukan ICJR
ICJR khawatir ketidaklengkapan aturan dalam SEMA ini nantinya akan menimbulkan masalah dalam praktik peradilan. Karena itu, perlu pengaturan lebih rinci dan meluas karena banyak aspek penting lain dalam permohonan praperadilan.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: ASH

Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 23 Maret 2018. Pertimbangan terbitnya beleid ini karena praktik peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan tersangka dalam status DPO, tetapi saat bersamaan mengajukan praperadilan.

 

Di sisi lain, kondisi itu belum diatur peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ada kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka berstatus DPO. “SEMA ini untuk mengantisipasi tersangka dengan status DPO agar tidak melarikan diri,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah saat dihubungi Hukumonline, Senin (2/4/2018).

 

Abdullah menjelaskan selama ini cukup banyak tersangka dan belum dilakukan penahanan, tetapi melarikan diri. Saat bersamaan, yang bersangkutan justru mengajukan praperadilan ke pengadilan. Artinya, dia lari dari tanggung jawabnya sebagai tersangka. Padahal, kewajiban tersangka untuk membuktikan dirinya tidak seperti yang disangkakan. Karenanya, otomatis haknya mengajukan praperadilan menjadi gugur.

 

“Bila masih tetap memaksakan mengajukan praperadilan, maka putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima,” katanya.

 

SEMA No. 1 Tahun 2018 ini berisi dua poin penting. Pertama, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan. Kedua, jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

 

Belum lengkap

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengapresiasi langkah MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2018 ini. Namun, pengaturan SEMA ini masih belum lengkap. “Masih diatur sedikit-sedikit, meski untuk melengkapi ketidaksempurnaan butuh pengaturan hukum acara praperadilan (yang diatur dalam UU),” kata Anggara saat dihubungi Hukumonline.

 

Dia khawatir ketidaklengkapan aturan dalam SEMA ini nantinya akan menimbulkan masalah dalam praktik peradilan. Karena itu, perlu pengaturan lebih rinci dan meluas karena banyak aspek penting lain dalam permohonan praperadilan yang perlu mendapa perhatian lebih oleh pembentuk Undang-Undang (UU).  

 

“Untuk sementara tidak masalah pengaturan larangan tersangka DPO diatur dalam SEMA. Namun, ke depan lebih baik diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait hukum acara praperadilan yang mengatur lebih rinci dan lebih luas lagi,” harapnya.  

 

Menurutnya, hukum acara praperadilan tetap harus dibuat, mengingat masih banyak kekosongan hukum yang terjadi dalam praktik praperadilan. Kekosongan hukum ini harus segera diatasi pembentuk UU karena lembaga praperadilan merupakan pranata penting untuk menjamin hak–hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

 

Ia menyebut setelah disahkannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga praperadilan tidak lagi kompatibel dalam pengaturan jangka waktunya, khususnya terkait dengan upaya paksa. Karena itu, Anggara mengingatkan potensi besar penyalahgunaan hukum terhadap anak–anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana jika hukum acara praperadilan ini tidak segera dibenahi.

 

Dia menambahkan pengaturan secara paripurna hukum acara praperadilan juga diperlukan mengingat banyak ketentuan baru yang dianggap sebagai bagian upaya paksa. Namun, tidak memiliki mekanisme pengawasan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

 

Seperti diketahui, terdapat beberapa tersangka yang melarikan diri, lalu mengajukan praperadilan. Bahkan putusan praperadilannya dimenangkan oleh pengadilan. Salah satunya kasus La Nyalla Matalitti, mantan Ketua PSSI yang pernah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dana hibah pada Kadin Jawa Timur untuk pembelian IPO (initial public offering) Bank Jatim oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

 

La Nyalla sebelumnya dituntut hukuman 6 tahun penjara. Dia juga pernah tiga kali mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dan permohonannya dikabulkan hakim. Sebelum duduk di kursi pesakitan, La Nyalla sempat melarikan diri ke Malaysia dan pelariannya berakhir di Singapura. Saat mengajukan praperadilan pun ia menang dan telah divonis bebas oleh majelis hakim Sumpeno di Gedung PN Tipikor Jakarta Pusat pada 30 September 2016 lalu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.