Selasa, 17 April 2018
Pentingnya Transaksi Uang Tunai Dibatasi
Pemerintah dan diminta segera membahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal ini. Aturan ini diharapkan mampu mencegah tindak pidana transaksi keuangan yang kerap menggunakan uang tunai.
CR-26
Pentingnya Transaksi Uang Tunai Dibatasi
Diseminasi RUU PTUK bertajuk “Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal” di Gedung PPATK, Selasa (17/4). Foto: CR-26

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak pemerintah dan DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) yang sudah masuk dalam Prolegnas prioritas 2018. Padahal, regulasi tersebut sangat penting sebagai salah satu cara mencegah tindak kejahatan transaksi keuangan, seperti penyuapan, korupsi, pencucian uang.  

 

Berdasarkan temuan PPATK, kasus tindak kejahatan transaksi keuangan sering dilakukan dengan transaksi secara tunai. Kondisi ini menyebabkan penegak hukum kesulitan melacak sumber dan aliran dana tersebut. Alasan tersebut yang menjadi salah satu faktor PPATK pernah mengusulkan kepada pemerintah menyusun aturan pembatasan transaksi uang tunai.

 

Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin menilai pembatasan transaksi tunai dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan dan pencucian uang. Dia berharap transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai beralih menjadi non-tunai. Menurut Kiagus, penggunaan transaksi secara non-tunai lebih memudahkan untuk melacak sumber dan aliran dana dalam transaksi yang mengarah pada tindak pidana. Baca juga: KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Barat

 

“Berdasarkan riset dan analisa PPATK ditemukan tren transaksi penggunaan uang kartal yang meningkat. Transaksi ini dengan maksud menyulitkan pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga dari tindak pidana dan memutus pelacakan (mata rantai) aliran dana kepada penerima manfaat (beneficial ownership),” kata Kiagus dalam acara Diseminasi RUU PTUK bertajuk “Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Melalui Regulasi Pembatasan Transaksi Uang Kartal” di Gedung PPATK, Selasa (17/4/2018).

 

Data statistik PPATK sejak 2003-Januari 2018 telah disampaikan sebanyak 4.155 hasil analisis kepada penyidik. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.958 hasil analisis terindikasi tindak pidana korupsi dan 113 hasil analisis berindikasi tindak pidana penyuapan yang modusnya menggunakan uang tunai Rupiah, uang tunai asing, dan cek perjalanan.   

 

Dalam RUU PTUK tersebut memberi batasan maksimal penggunaan transaksi secara tunai. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan, “Setiap Orang dapat melakukan Transaksi Uang Kartal dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu. Artinya, penerapan aturan tersebut hanya membolehkan transaksi tunai ditetapkan maksimal Rp 100 juta.

 

Selanjutnya, RUU PTUK melarang setiap orang bertransaksi tunai melebihi Rp 100 juta. Seperti diatur Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang melakukan Transaksi Uang Kartal dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu baik dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

 

Aturan tersebut mewajibkan agar setiap transaksi dengan nilai di atas Rp100 juta dilakukan secara non-tunai. Nantinya, transaksi nontunai tersebut dapat dilakukan pada perusahaan jasa keuangan (PJK) yang menyelenggarakan jasa pembayaran, seperti bank, penyelenggara pos, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggara transfer dana.

 

Konsekuensi hukum pelanggaran aturan tersebut berupa sanksi administratif. Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat terjadi pada setiap transaksi yang wajib dilakukan secara non-tunai.

 

RUU PTUK ini juga memberi pengecualian pada transaksi tunai di atas Rp 100 juta, seperti diatur Pasal 9 ayat (1). Ada 12 jenis transaksi yang dikecualikan yakni transaksi uang kartal yang diakukan PJK dengan pemerintah dan bank sentral; transaksi antar PJK dalam rangka kegiatan usaha masing-masing; penarikan tunai dari bank dalam rangka pembayaran gaji atau pensiun; pembayaran pajak dan kewajiban lain kepada negara  dan transaksi untuk melaksanakan putusan pengadilan.

 

Selanjutnya, pengecualian aturan tersebut juga berlaku pada transaksi kegiatan pengolahan uang; transaksi biaya pengobatan; transaksi penanggulangan bencana alam; transaksi pelaksanaan penegakkan hukum; transaksi penempatan atau penyetoran ke PJK; transaksi pembelian mata uang asing dan transaksi di daerah yang belum terdapat PJK atau sudah tersedia namun belum memiliki infrastruktur sistem pembayaran memadai.

 

Tak mengganggu bisnis

Ketua Tim Penyusun RUU PTUK, Yunus Husein menerangkan RUU PTUK ini tidak mengganggu kegiatan bisnis di Indonesia. Saat menyusun RUU sejak 2014, pihaknya telah melibatkan Bank Indonesia sebagai regulator dalam sistem pembayaran. “Ini tidak akan mengganggu ease of doing business. Dengan sistem ini justru akan lebih mempercepat transaksi karena dengan tunai lebih repot,” kata Yunus.

 

Dia menilai batasan maksimal Rp 100 juta tersebut berdasarkan kajian dan praktik di beberapa negara. Di Pasal 30 UU TPPU itu Rp100 juta batasnya. Di mana-mana, lintas batas negara memang banyak pakai Rp100 juta. Yang di atas Rp100 juta dianggap bernilai tinggi, kalau yang di bawah itu dianggap ritel," kata dia saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

 

Yunus menjelaskan memang terdapat beberapa industri tertentu yang tidak bisa lepas dari transaksi tunai. Sehingga, dia mengatakan PPATK bersama BI membuka ruang pada industri tertentu sebagai pengecualian dan dapat menggunakan transaksi tunai di atas Rp100 juta.

 

“Misalnya, ada toko ritel besar yang transaksinya pakai tunai, nanti mereka silakan ajukan untuk pengecualian. Setelah itu, kami akan teliti dulu kondisnya. Walaupun, mereka bisa dikecualikan tetap ada kewajiban untuk mencatat transaksinya, sehingga tetap bisa diketahui,” kata Yunus.

 

Sementara Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto menilai kebijakan pembatasan uang tunai tersebut juga dinilai berdampak terhadap peningkatan likuidasi perbankan. Hal ini dapat menjaga ketersediaan dana perbankan yang dapat disalurkan kepada industri riil dan pasar keuangan.

 

Keuntungan lain, Erwin menilai pembatasan transaksi uang kartal juga dapat menghemat biaya pencetakan uang yang saat ini terus meningkat dengan rata-rata 20,2 persen setiap tahunnya. “Kami menilai RUU ini sesuai dengan target BI melalui Gerakan Nasional Non-Tunai. Kami melihat dengan adanya transaksi non-tunai pembayaran bisa lebih efektif,” katanya.

 

Seperti diketahui, pada akhir Desember 2017, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai inisiatif pemerintah sudah masuk dalam Prolegnas prioritas 2018. Namun, hingga kini RUU yang terdaftar nomor urut 48 ini belum dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR. Baca Juga: Tok! 50 RUU Prolegnas 2018 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.