Jumat, 10 Agustus 2018

Mencari Sosok Ideal Nakhoda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Oleh: Afdhal Mahatta*)

 

Beberapa kelemahannya antara lain keterbatasan kewenangan menyangkut substansi penjabaran dari pelaksanaan kewenangan LPSK dalam hal perlindungan saksi dan korban. Hal ini berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Kelemahan lainnya yakni kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kewenangan LPSK dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

 

Pada UU Nomor 13 Tahun 2006 dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi LPSK yang secara hierarki berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara, sehingga LPSK tidak mandiri dalam fungsi administrasi.

 

Maka dari sisi legislasi, kelemahan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 kemudian diakomodir oleh lembaga legislatif dengan melakukan perubahan UU yang ada. Pada akhir masa jabatan, DPR RI periode 2009-2014 melakukan perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dituangkan dalam pengesahan UU Nomor 31 Tahun 2014.

 

Materi pokok yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; antara lain adalah Pemberian Perlindungan terhadap Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli; Korban tindak pidana tertentu berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis; Mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi; Penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku; Penguatan kelembagaan LPSK.

 

Pengesahan terhadap perubahan UU terdahulu ini untuk selanjutnya diharapkan akan memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana sekaligus menguatkan peran LPSK dalam menjalankan fungsi strategisnya. Oleh karena itu beberapa kelemahan yang dulu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah terjawab dengan perbaikan regulasi, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006.

 

Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ke Depan

Penguatan terhadap Perlindungan terhadap Saksi dan Korban jelas akan memberi efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam proses penegakan hukum. Namun dalam perjalanannya, selain angka permintaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, proses pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban menemui kendala dan permasalahan tidak hanya dari sisi legislasi namun juga implementasi.

 

LPSK tentu terus berbenah secara internal sehingga menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan serta kebutuhan saksi dan korban dengan cakupan yang menyeluruh. Tantangan serta upaya peningkatan kualitas lembaga dapat dilakukan dalam beberapa aspek berikut:

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua