Sabtu, 11 Agustus 2018
Advokat di Pusaran Pemilu
Ketika Advokat yang “Nyaleg” Bicara Soal RUU Advokat
Terkait perpecahan organisasi profesi, kompetensi lawyer, kedudukan advokat sebagai penegak hukum, pertanggungjawaban profesi dan organisasi, serta hubungan advokat dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
M Dani Pratama Huzaini
Ketika Advokat yang “Nyaleg” Bicara Soal RUU Advokat
(kiri ke kanan) Mujahid Latief, Ahmad Irawan dan Surya Tjandra. Foto: Istimewa

Pro kontra mengenai pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Advokat menjadi isu menarik menjelang momentum Pemilhan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019. Meski RUU ini tidak masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018, penting rasanya untuk mengetahui pandangan sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) terkait masa depan pembahasan RUU Advokat. Terutama pandangan caleg yang sebelumnya berasal dari latar belakang profesi advokat.

 

Terkait pembahasan RUU Advokat, sebuah episode menarik terjadi pada bulan September 2014 silam. Sejumlah advokat dari beberapa organisasi profesi advokat yang berbeda-beda melakukan unjuk rasa secara bergantian menyuarakan dukungan serta ketidaksetujuan dibahasnya RUU tersebut oleh Komisi III DPR RI. Bahkan, sejumlah advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melakukan aksi penolakan terhadap pembahasan RUU Advokat.

 

Aksi ini kemudian dijawab dengan aksi lainnya yang dilakukan setelahnya. Sejumlah advokat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) melakukan aksi dengan membawa tuntutan yang menyuarakan dukungan dilakukannya pembahasan terhadap RUU Advokat. Menariknya, di waktu bersamaan, Peradi Banyuwangi juga melakukan aksi penolakan terhadap pembahasan RUU yang sama.

 

Pro kontra tersebut setidaknya juga diakui dan menjadi perhatian sejumlah advokat yang saat ini tengah mempersiapkan diri berkontestasi dalam Pileg 2019. Partner JLP Law Firm, Mujahid Latief, kepada hukumonline meng-capture persoalan ini. “Ada sebagian yang menghendaki adanya perubahan terhadap UU (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) itu, tapi ada juga sebagian yang menganggap bahwa UU itu masih cukup layak untuk dipertahankan,” terang Mujahid saat dihubungi hukumonline, Rabu (8/8).

 

Ia mensinyalir, perbedaan pendapat mengenai penting tidaknya perubahan terhadap UU Advokat menjadi penyebab utama terhambatnya proses pembahasan RUU Advokat di DPR. Mujahid sendiri menilai keberadaan UU Advokat yang baru saat ini sudah menjadi sesuatu yang sifatnya mendesak. Terutama ketika melihat dinamika perdebatan mengenai single bar association dan multi bar association.

 

Baca:

 

Hal ini nampaknya berdampak luas terhadap kualitas dan profesionalitas pelayanan jasa advokat terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu Mujahid menilai yang paling penting saat ini adalah bagaimana seorang advokat mampu mencerminkan dalam sikap dan implementasi layanan jasa hukum, profesi advokat dapat kembali ditempatkan sebagai profesi yang mulia (officium nobile).

 

Problem yang kerap terjadi saat ini adalah, terkait profesionalitas dan integritas layanan jasa hukum oleh advokat. Seringkali penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum advokat tidak bisa dijalankan secara efektif akibat banyaknya pilihan organisasi profesi advokat. 

 

“Yang menjadi problem saat ini ada seseorang yang sedang bermasalah di salah satu organisasi, kemudian dia bisa dengan mudah pindah ke organisasi lain dan menjalankan profesinya sebagaimana biasa,” terang Mujahid.

 

Hal ini berarti adanya penerapan sejumlah standar yang berbeda dari satu organisasi dengan organisasi profesi advokat lainnya. Melihat realitas banyaknya organisasi profesi advokat existing, perlu didorong adanya standarisasi panduan dan kode etik advokat yang berlaku secara bersama dan diakui oleh semua organisasi advokat yang ada saat ini. Hal ini bertujuan agar mempersempit ruang penyimpangan oleh oknum advokat di setiap organisasi profesi advokat.

 

“Sehingga dia mau berada di organisasi manapun, standar kode etiknya harus sama. Kalau ini tidak kita terapkan, maka kualitas advokat yang kita harapkan sulit dicapai,” jelas calon anggota legislatif dari Partai Gerindra ini.

 

Persoalan integritas dan profesionalitas ini menurut Mujahid merupakan satu hal penting yang wajib didorong melalu RUU Adovkat. Terkait pihak yang akan menjadi pelaksana panduan dan kode etik yang sifatnya bersama tadi, Mujahid melihat adanya opsi dewan etik bersama yang komposisinya terdiri atas orang-orang dari masing-masing organisasi profesi advokat.

 

“Kalau itu terjadi, yang harus diperhatikan adalah orang-orang ini harus betul-betul diakui oleh masing-masing organisasi. Orang yang layak,” ujar pria yang juga menjadi penasihat hukum Fahri Hamzah saat bersengketa dengan Partai Keadilan Sejahtera ini.

 

Senada dengan Mujahid, Managing Partner Ahmad Irawan & Associate, Ahmad Irawan, menyebutkan pentingnya untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Advokat. Ia menilai keterlambatan pembahasan dan pengesahan RUU Advokat tidaklah berbeda dengan problem keterlambatan RUU lainnya.

 

Menurut pria yang kerap disapa Wawan ini, RUU Advokat menyangkut dengan kepentingan organisasi profesi. Sehingga apabila terjadi keterlambatan pembahasan, bisa jadi dikarenakan organisasi profesi yang kurang terlibat aktif untuk mendorong.

 

“Mungkin karena kepentingannya berbeda-beda di dalam RUU itu. Itu kan sama aja dengan KUHAP, polisi jaksa beda-beda kan (sikapnya). Bisa jadi berbagai organisasi profesi beda-beda kepentingannya terhadap RUU advokat itu. Padahal kalau organisasi profesi solid pasti pembahasan itu cepat,” ujar caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan Malang, Kota Malang, dan Kota Batu ini.

 

Baca:

 

Sejumlah Kebutuhan Mendesak

Terkait kebutuhan yang mendesak terhadap RUU Advokat, Wawan menggaris bawahi sejumlah persaoalan yang mesti diatur. Salah satu yang masih hangat adalah persoalan hak imunitas advokat. Menurut wawan, definisi hak imunitas dalam UU Advokat perlu diperjelas. Wawan juga menyebutkan satu persatu persoalan yang mesti segera diatur dalam UU Advokat yang baru. Terkait perpecahan organisasi profesi; kompetensi lawyer; kedudukan advokat sebagai penegak hukum; pertanggung jawaban profesi dan organisasi; serta hubungan advokat dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

 

Wawan menilai, konflik di tubuh organisasi advokat masih bisa diselesaikan. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan di internal organisasi profesi, intervensi negara dirasa bisa membantu mencari jalan keluar. “Kan begitu kalau di antara badan hukum atau subjek negara berkonflik, kan harus ada intervensi negara di situ. Itulah yang paling perlu. Paling benar adalah MA (Mahkamah Agung) yang jadi penengah karena inikan organisasi profesi yang sifatnya independen. Kepentingan langsung dan hubungan langsungnya sama kekuasaan kehakiman. Karena kita kan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman. Jadi itulah yang paling tepat Mahkamah Agung,” terang advokat yang kerap menangani sengketa di Mahkamah Konstitusi ini.

 

Wawan juga menyoroti pilihan terkait penerapan single bar association dan multi bar association. Single bar association dirasa tidak tepat diterapkan dengan memperhatikan karakter organisasi advokat hari ini. Ada kekhawatiran terjadinya monopoli apabila hanya ada satu organisasi profesi adovokat di Tanah Air.

 

Single bar itu banyak negatifnya. Saya merasa begitu. Nanti kan misalnya dalam hal penetapan tarif PKPA kalau cuma satu kan nanti bisa dimonopoli. Kayak saya di organisasi kurator ada pendidikan lanjutannya itu menjadi mahal nanti. nah kalau dia multi bar kan bisa bersaing kan. Tapi yang penting itu terstandar,” terang Wawan.

 

Sementara advokat Perburuhan yang saat ini tengah mencalonkan diri lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra, menyebutkan tiga hal prioritas yang mesti diatur dalam RUU Advokat. “Kita butuh kesatuan di porses rekrutmen, kode etik, dan training. Itu yang harus dilakukan. Kalau gak kualitas advokat akan makin buruk. Sekarang kan gampang banget jadi advokat. Gak berwibawa lagi,” tutur Surya yang juga pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

 

Harus diakui saat ini mekanisme rekrutmen advokat menjadi lebih mudah. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya standarisasi yang ketat dari masing-masing organisasi profesi advokat. Jumlah organisasi advokat yang yang dirasa perlu diikuti dengan standarisasi proses rekrutmen sehingga tidak berdampak terhadap kualitas advokat.

 

“Artinya boleh saja multi bar asal ada proses pengetatan di rekrutmen, penegakan kode etik dan training. Harus ada pemberdayaan terus dong, ilmu kan berkembang masak dia diam aja?” terang Surya. Tanpa ketiga hal tersebut, Surya menilai sulit mempertahankan kehormatan profesi advokat yang officium nobile.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.