Senin, 20 Agustus 2018

Pasal Agama dalam Konstitusi RI Warnai Semua Produk Hukum

Produk hukum Indonesia tidak bisa netral apalagi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Berbagai peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan diwarnai oleh nilai-nilai yang diambil dari agama di Indonesia.
Normand Edwin Elnizar
Ridwan Lubis (paling kiri) dan Yudi Latif (memegang mikrofon) dalam Bedah Buku, Senin (20/8). Foto: Edwin

Tujuh dekade eksistensi Indonesia, salah satu isi konstitusi NKRI yang masih berlaku adalah pengaturan soal jaminan kebebasan bagi tiap penduduk untuk beragama dan beribadah menurut agamanya tersebut. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof. Ridwan Lubis memaknai ayat konstitusi tersebut sebagai pernyataan bahwa urusan agama menjadi bagian dari urusan negara.

 

Hal ini diungkapkan dalam bedah buku karyanya “Agama dalam Konstitusi RI, Menghidupkan Nilai-Nilai Profetik Di Tengah Masyarakat Heterogen”, Senin (20/8), di Jakarta. Hukumonline menguji pandangan ini pada dua pakar konstitusi yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

 

Tanggal 17 Agustus 2018 yang lalu, tepat 73 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri diproklamasikan sejarah mencatat berbagai dinamika dan polemik dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Salah satu polemik yang pernah berlangsung dalam proses pendirian negara hingga periode awal kemerdekaan adalah hubungan antara agama dengan negara, khususnya agama Islam.

 

Padahal, konstitusi sudah menyebutkan ketentuan tentang agama secara jelas dalam satu bab khusus. Pasal ini tidak mengalami perubahan saat amandemen dilakukan pasca reformasi.

 

BAB XI

AGAMA

Pasal 29:

  1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

 

Perdebatan golongan Nasionalis-Islamis dengan Nasionalis-Sekuler berujung kompromi yang melahirkan Pancasila. Namun perdebatan kembali terjadi di Konstituante pasca kemerdekaan. Golongan Nasionalis-Islamis masih mengupayakan Indonesia menjadi negara berdasarkan Islam. Salah satu alasannya karena khawatir Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim akan menjadi negara ateis atau sekular akibat dasar negara yang tidak tegas melindungi ajaran Islam.

 

(Baca Juga: Pancasila Wajibkan Agama Menjadi Sumber Hukum Nasional)

 

Presiden Soekarno memutuskan ikut campur untuk menghentikan perdebatan ini dengan membubarkan Konstituante dan menetapkan dasar negara adalah Pancasila beserta konstitusi UUD 1945.

 

Ridwan Lubis memaknai bahwa rumusan Pasal 29 UUD 1945 sebenarnya sudah cukup memenuhi keinginan golongan Nasionalis-Islamis. Menurutnya, rumusan Pasal 29 sudah menyatakan bahwa urusan agama menjadi bagian dari urusan negara. Bahkan, Ridwan menjelaskan makna Pasal 29 termasuk pula segala cara pengelolaan negara harus berangkat dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi kedua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membenarkan pandangan Ridwan. “Benar, dalam arti bahwa hukum agama yang tidak diberlakukan secara resmi oleh negara sebagai hukum publik tidak berlaku, kalau hukum perdata itu bebas,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara ini saat dihubungi secara terpisah.

 

Mahfud yang pernah menjadi salah satu penafsir konstitusi dalam Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan pengaruh Pasal 29 UUD 1945 pada berbagai produk hukum yang dihasilkan negara. Perlu diingat bahwa semua produk hukum harus merujuk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.

 

(Baca Juga: Gubernur Lemhannas: Pancasila Lemah Karena Terlalu Bergantung pada Hukum Tertulis)

 

Ia menjelaskan adanya konsep eklektik berbagai ajaran agama dalam pembentukan hukum publik. Politik hukum Indonesia melakukan unifikasi hukum publik dengan meramu nilai-nilai universal dari berbagai agama yang hidup di masyarakat. Sedangkan untuk bidang hukum privat atau hukum perdata dibebaskan menggunakan ajaran agama masing-masing karena dilindungi negara berdasarkan pasal tersebut.

 

Sedikit berbeda pendapat, pendiri sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi pertama yang saat ini menjabat Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menolak pandangan Ridwan. “Nggak (begitu), itu pasal tentang hak asasi manusia, pasal HAM pertama dalam UUD 1945, langsung dan konkret,” katanya saat dihubungi hukumonline.

 

Pasal 29 secara tegas memberikan jaminan hak asasi manusia dalam menjalankan keyakinan agama bagi siapapun yang tengah berada di tanah Indonesia. “Itu untuk tiap penduduk, penduduk itu ada yang warga negara dan bukan warga negara,” Jimly menjelaskan.

 

Meskipun tidak setuju dengan panafsiran Ridwan, Jimly sependapat dengan Mahfud bahwa pasal agama tersebut memang berpengaruh pada semua produk hukum yang dihasilkan negara. “(Negara) harus menghormati semua ajaran Ketuhanan, produk hukum boleh mengadopsi nilai-nilai agama, kita inklusif saja, nggak usah mempertentangkan agama dengan negara,” katanya.

 

Menurut Jimly, pengaruh pasal agama dalam konstitusi membuat para hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam putusannya. “Karena itu kalau misalnya ada putusan yang mengutip istilah-istilah agama, why not? Yang penting keadilan buat semua,” ujarnya.

 

Jimly mengungkapkan pengalaman saat meminta para Hakim Konstitusi di masa kepemimpinannya menggunakan sebanyak mungkin kearifan lokal termasuk ajaran-ajaran agama dalam pembuatan putusan.

 

Secara konsep, Jimly menguraikan bahwa konstitusi Indonesia adalah yang paling bernuansa ketuhanan dibandingkan konstitusi negara mana pun di dunia. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara negara dengan agama. Bahkan model hubungan ini yang paling erat di antara seluruh negara yang memakai konsep bukan negara agama.

 

“Konstitusi kita itu sangat Godly, bahkan ada istilah agama, berketuhanan, iman takwa. Konstitusi yang paling banyak menyebut nama Tuhan dan agama,” kata Jimly.

 

Konsekuensinya, dalam berbagai produk hukum Indonesia memang tidak bisa netral apalagi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Berbagai peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan diwarnai oleh nilai-nilai yang diambil dari agama. Akan tetapi, bukan berarti ajaran agama tertentu langsung digunakan dalam mengelola negara ataupun negara akan mengambil alih peran untuk mengatur kehidupan beragama di masyarakat.

 

Yudi Latif, mantan Kepala BPIP, menjelaskan makna Pasal 29 UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara tidak mewakili salah satu elemen agama mana pun. Negara justru mengambil posisi melindungi semua agama yang ada.

 

“Negara aktif memfasilitasi komunitas-komunitas agama, tetapi beda dengan negara agama, tidak mewakili salah satu,” kata Yudi kepada hukumonline usai menjadi salah satu pembedah buku karya Ridwan Lubis.

 

Sebagai sosiolog yang mendalami Pancasila, Yudi menjelaskan bahwa ajaran agama tidak otomatis menjadi hukum negara di Indonesia. Pembentukan hukum negara dan berbagai kebijakan publik harus dilakukan dengan mekanisme demokratis. Semua kelompok agama berhak mengajukan doktrin agamanya sebagai bahan baku produk hukum. “Kalau diterima oleh pengikut agama lainnya, jadilah undang-undang,” ujarnya.

 

Dengan mengacu keberadaan pasal agama dan konsep Pancasila, Yudi menjelaskan bahwa pandangan politik yang menolak doktrin agama masuk dalam politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia sebagai kesalahan.

 

Baginya nilai-nilai agama sangat sah mewarnai politik hukum dan kebijakan publik selama melewati mekanisme demokrasi, tidak dipaksakan pada penganut agama lainnya, dan tidak diskriminatif. Kalaupun ada produk hukum yang khusus untuk keperluan affirmative action penganut agama tertentu, hal itu dapat diterima.

 

“Boleh, asalkan untuk sesuatu yang positif,” ujarnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua